PROBLEMATIKA PROSES PENGESAHA_N AKTA PENDIRIAN DAN PERSETUJUAN PERUBAH.AN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING

Abstract

One of the efforts to be able to improve the Indonesian Economy in its financial, technological, slcill and management capability limitations is by inviting foreign investors to invest their capital in Indonesia. The Fore gn Capital Investment ( PMA ) covers a direct foreign capital investment performed in accordance with the relating prevailing laws used for operating a company in Indonesia. A company operated in the framework of a Foreign Capital Investment ( PMA ) shall be established in the form of a Legal Entity pursuant to the Indonesian laws and shall have its domicile in Indonesia. The Legal Entity meant here is a Limited Liability Company ( PT ). In general, a Limited Liability Company including a Limited Liability Foreign Capital Investment Company ( PT. PMA ) shall obtain the status of a Legal Entity after the deed of establislunent has been legali7ed by the Minister of Justice, and the amendments to the statutes of the Limited Libiality Company, wich is a non-Foreign Capital Investment Company becomes a Limited Liability Foreign Capital Investment Company after the amendments to the statutes have obtained the approval of the Minister of Justice. One of the requirements fo a Limited Liability Foreign Capital Investment Company in the process of obtaining legalization as well as approval of the amendments to the statutes of a PT. PMA from the Department of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia is by a Letter of Approval from the Capital Investment Coordinating Board ( BKPM ). However, in practice there are problems in the process of it. One of the main problems in the long line of bureaucracy at the Department of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in processing the existing applications so that it is either ineffective or inefficient and there are still some other relating problems in the process. The implementation of the legislation which is not synchronized between one agency and another in relation with a PT. PMA, in this case between the BKPM and the Department of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia also makes the process complicated to obtain legalization for as well as approval of the amendments to the statutes of the PT. PMA. Furthermore, there are problems in the coordination of the interconnected agencies which are not operating as it should be. The implication of the problems in the process of the legalization of the deed of establishment and the approval of the amendments to the statutes of a Limited Liability Company in the framework of said PMA to foreign investors shall have an effect or impact which is not in favour to the development on investments in Indonesia so that taking advantage of foreign capitals in the effort to improve the economy fails to reach the maximun. Salah satu upaya untuk melaksanakan pembangunan ekonomi Indonesia dalam keterbatasan finansial, teknologi, slciil clan kemampuan manajemen adalah dengan mengundang modal asing untuk melakukan penanaman modal di Indonesia. Penanaman Modal Asing ( PMA ) tersebut meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia. Perusahaan yang dijalanlcan dal= ranglca PMA tersebut harus berbenhik Badan Hukum menurut hulcum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Badan Hulcum yang dirnalcsud disini adalah Perseroan Terbatas ( PT ). Perseroan Terbatas pada umumnya termasulc PT. PMA memperoleh status Badan Hukum setelah alcta pendiriannya disahkan Menteri Kehakiman, dan perubahan anggaran dasar dari PT. yang bukan PM_A menjadi PT. PMA setelah perubahan anggaran dasar tersebut mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Salah satu syarat untulc PT. PMA dalam proses pengesahan maupun persetujuan perubahan anggaran dasar PT. PMA di Departemen Kehakiman Dan HAM RI adalah Surat Persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM ). Tetapi dalam pralcteknya terdapat permasalahan dalam proses tersebut. Salah satu yang utama adalah panjangnya birokrasi di Departemen Kehakiman Dan HAM RI dalam memproses permohonan yang ada sehingga tidak efektif dan efisien serta beberapa permasalaban lain yang terkait dalam proses tersebut. Penerapan peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron antara satu instansi dengan instansi lain yang terkait dengan PT. PMA, dalam hal ini antara BKPM dengan Departemen Kehakiman Dan HAM RI turut mempersulit lancarnya PT. PMA untuk mendapat pengesahan maupun persetujuan perubahan anggaran dasar PT. PMA. Ditambah lagi dengan masalah koordinasi antar instansi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Implikasi dari permasalahan dalam proses pengesahan akta pendirian dan persetujuan perubahan anggaran dasar PT. dalam rangka PMA tersebut terhadap investor asing berpengaruh atau berdampak yang tidak menguntungkan bagi perkembangan investasi di Indonesia sehingga pemanfaaatan modal asing dalam upaya pembangunan ekonomi menjadi tidak maksimal.