PEMBERDAYAAN HUKUM AGRARIA DALAM PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH OLEH INVESTOR DI BIDANG INDUSTRI PARIWISATA (Suatu Kajian Terhadap Masalah Penelantaran Tanah Oleh Investor di Kawasan Industri Pariwisata Kabupaten Lombok Barat)

Abstract

Agrarian law arrenges the rights and the obligations of the land right's owners and also its functions and purposes Agrarian law so far, however, is powerless and is not made useful against the land owners who abandoned their lands and caused a large scale of land abondonmet. This thesis discussed about, "The E177/20140elMetli of Agrarian Law within Investors' land owrzership and authority in "Iburism sector (el study of land abandonmet by investors in tourism sector of West Loinbok)", and aimed at studying and describing the meaning of land abandonmet by the investors intourism sector and its causal factors; the factors that influence the empowerment of Agrarian law against land abandonmet; and the goverment's efforts to empower the Agrarian The empowerment of Agrarian law is an activity to enable Agrarian law to have power against any law behaviours concerning land matters. Whereas land ownership and authority is a behaviour to authorize and posses the land, whether it is based on the legal right or it is not. This thesis is a descriptive analysis, and using doctrinal and non doctrinal method. The data were taken from the liberary and field data source, in the From of primary and secon.dary data. The data were analysid using qualitative method through inductive technique with general steps; i.e data reduction and display, summary laking and verification. Land abandonmet is the of the behaviour land right's owners who do not make use of their land as its functions and purposes. It is an incompatible act of the investors againts the legal law. The land abandonmet happens due to two main factors, i.e the internal and external factors. On the other hand, the Agrarian law is powerless against the land abandonmet as the result of the juridical and non-juridical factors. Therefore, to empower the Agrarian law against the land abandonmet, the government made the new legal rules which arranges and also gives firm sanctions to those who abandon the land. The government will also socialize those new rules, hold character building for the implementer officer and strenghten the implementation of Agrarian law. The National Land Agency should be really consistent in keeping the new legal rules, so Agrarian law cant to empower that they will be able to overcome any land abandonmet's behaviour, hence the land can function as it should be. Hukum Agraria mengatur hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah serta akibat-akibat hukum jika hak atas tanah tidak dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Akan tetapi hukum Agraria selama ini tidak berdaya dan tidak diberdayakan terhadap penelantaran tanah oleh pemegang haknya, akibatnya terjadi penelantaran tanah secara besar-besaran. Tesis ini membahas tentang "Pemberclayaan liztkum Agraria dcdam Penguctscian dan Pemilikan Tctnah aleh Investor di Bicfang Industri Pariwisata (suatu kajian terhadap penelanictran tanah oteh investor di kawasan industri pariwisata Lombok &rat)", dengan tujuan untuk mengkaji dan memaparkan makna dibalik penelantaran tanah oleh investor di bidang industri pariwisata dan faktor-faktor penyebabnya; faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan hukum Agraria terhadap penelarttaran tanah; dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dal= memberdayakan huh= Agrari a. Pemberdayaan (empowerment) hukum Agraria adalah suatu perbuatan atau aktivitas yang menjadikan hukum Agraria mampu untuk memiliki kekuatan atau berdaya dalam menghadapi suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah. Sedangkan penguasaan clan pemi I ikan tanah adalah suatu perbuatan menguasai atau mengusahakan dan memiliki tanah, baik atas dasar alas hak maupun tidak. Penulisan Tesis ini bersifat deskriptif analitis atas dasar hasi I penelitian dengan metode pendekatan doktrinal dan non doktrinal Sumber data adalah data kepustakaan dan data lapangan, berupa data primer dan data sekunder. Data dianalisa dengan metode kualitatif dengan teknik induktif, dengan langkah-langkah yang bersifat umum yakni reduksi data, display data, mengambil kesimpulan dan veritikasi. Penelantaran tanah adalah suatu perilaku pemegang hak atas tanah yang tidak mengerjakan tanahnya sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Penelantaran tanah merupakan suatu perilaku menyimpang dari investor di bidang industri pariwisata yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Penelantaran tanah terjadi disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan faktor-faktor penyebab ketidakberdayaan hukum Agraria terhadap penelantaran tanah oleh pemegang hak adalah disebabkan dua faktor utama pula, yaitu faktor yuridis dan faktor non yuridis. Untuk memberdayakan hukum Agraria terhadap penelantaran tanah, maka pemerintah membentuk aturan hukum baru yang mengatur dan memberikan sanksi secara tegas terhadap penelantaran tanah, sosialisasi aturan hukumnya, pembinaan mental aparat pelaksana, dan penegakan hukum Agraria. Badan Pertanahan Nasional hendaknya benar-benar konsekwen dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku agar hukum Agraria dapat diberdayakan terhadap perilaku penelantaran tanah oleh pemegang hak dapat diatasi, sehingga tanah dapat berfungsi sebagaimana mestinya.