KEBIJAKAN LEGISLATIF MENGENAI PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES VERADILAN PIDANA

Abstract

Until now, there are many criminal act which not yet been revealed caused by insufficient evidence appliance. One of them is information from witnesS. Furthermore, all this time, the interest of policy maker, government law officer prefer most on the criminal actor, very less to witness whose actually play a part to reveal criminal act. The existed regulation, has not yet perceive adequate in giving protection to witness. This witness protection regulation making is a matter of policy. Policy is a decision which emphasize the way of which is the most effective and most efficient to reach specified thing collectively. The witness protection in course of criminal justice represent a policy. This policy represent policy of criminal law in wide meaning, concerning material and formal criminal law. Regulation-making policy is the strategic phase to constihtte policy here in after. The policy discussed in this thesis is policy during the time, how is the execution of the policy and how it give protection of witness in the future. The objective goal from writing of this thesis was expected to know how is the policy of witness protection and th know how it give protection to witness in the future. The main writing method in this thesis juridical—normative approach and be suppported juridical-empiris approach The data about Juridical-normative approach achieved from library. It contain the existing witness protection regulation during the tiine and its legal drafting witness protection. This juridical-normative approach obtained from field data has been the reply of the execution of witness protection policy all the time being. The existing witness protection policy can be recognized from some existing law and regulation like UU the no.8 1981, UU No. 5 the 1997, UU No. 22 the 1997, UU no. 28 the 1999, UU. No. 26 the 2000, UU no. 20 the 2001, UU no. 15 the 2002, Perpu no. 1 the 2002. The existing policy has been specifically arranged in each law, like UU no. 20 the 2001 in corruption act, while in general, KUHAP indirectly arrange protection of witness. But the existing witness protection policy not yet been clearly, coinprehensively and fully regulated. The execution of this policy not yet fully optimal, which because of some constraint. Governmental seen the witness protection regulation as vague, and the law to regulate witness protection comprehensively is needed, thus they plan on Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Saksi dan Korban (Legal drat of Witness and Victim Protection Regulation) Selama ini banyak terjadi tindak pidana yang belurn terungkap karena kurangnya alat bukti salah satunya adalah keterangan saksi.Di samping itu selama ini perhatian para pembuat kebijakan, aparat penegak hukum lebih mengarah terhadap pelalcu tindak pidana, sangat kurang terhadap saksi yang ikut berperan dalam mengungkap tindak pidana. Peraturan perundangan yang ada di rasakan belum memadai dalam memberikan perlindungan terhadap saksi. Persoalan pembuatan peraturan perlindungan saksi ini adalah masalah kebijakan. Kebijakan adalah suatu keputusarl yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai suatu yang ditetapkan secara kolektif Perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana merupakan suatu kebijakan. Kebijakan ini merupakan kebijakan hukum pidana dalam arti luas yang menyangkut hukum pidana materiil dan formil. Kebijakan pembuatan perundangan-undangan adalah tahap yang strategis dalam rangka mendasari kebijakan selanjutnya.Kebijakan yang di angkat dalan tesis ini adalah kebijakan selama ini, bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut dan bagaimana kebijakan ke depannya dalam memberi perlindungan saksi.Tujuan yang di dapat dari penulisan tesis ini diharapkan untuk mengetahui bagaimana kebijakan perlindungan saksi selama ini, bagaimana pelaksanaan kebijakan perlindungan saksi selama ini dan untuk mengetahui bagaimana kebijakan ke depan dalam memberi perlindungan saksi. Nletode penulisan dalam tesis ini adalah yang Muma dengan pendekatan yuridis nonnatif, di samping di dukung juga penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif berasal dari data kepustakaan tentang peraturan perundangan perlindungan saksi yang ada selama ini dan rancangan perundangan perlindungan saksi. Pendekatan yuridis empiris yang diperoleh dari data di lapangan untuk menjawab pelaksaan kebijakan perlindungan saksi selama ini. Kebijakan perlindungan saksi selama ini dapat diketahui dari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada seperti LIU No.8 Th 1981, LTUNo.5 Th 1997, UU No.22 Th 1997, UU No.28 Th 1999,UU No.26 Th 2000, UU No.20 Th 2001, LTU No.15 Th 2002, Perpu No.1 Th 2002.Kebijakan selama ini secara tertentu sudah di atur dalam masing masing Undang-Undang, seperti UU No.20 Th 2001 dalam tindak pidana korupsi, sedangkan secara umum KUHAP secara tidak langsung mengatur perlindungan saksi. Namun kebijakan perlindungan saksi sela.ma ini belum diatur secara jelas, lengkap dan komprehensil Pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan optimal, yang disebabkan oleh beberapa kendala.Pemerintah melihat belum jelasnya peraturan perlindungan saksi dan perlunya suatu perundang-undangan yang secara komprehensif mengatur perlindungan saksi, maka di susunlah Rancangan Undang Undang (RUU) Perlindungan Saksi dan Korban.