IMPLEMENTASI Ell ASSESSWIT PADA UNDANO-UNDANO BEA PEROLENAN HAK ATAS TAMAR DAN BANOUNAN (UU NO.20 TAHUN 2000) DALAM HUBUNBANNYA DENOAN KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK DAN PERAK PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAN DI KABUPATEN BANYUMAS

Abstract

The moment, government had been consideration of development necessary of source estimate, which is good. They must have resource afford from tax domestics sectors. For there, the government make arrangement the tax Obtaining above of lands and building (UU BPHTB No.20 / 2000), for purpose of state increasingly from lands stately, they has arrange by Government Arrangement No.10 / 1961 that were differenced and completed by Government Arrangement No.24 / 1997. Chosen of self assessment in adopted of tax with judgment because cost of adopted are low relatively, and to tax obligatory given authority, trusted, and responsibility for most calculating, pay for, and reporting highly of tax, they must pay for Tax of Land and Building Service Office. From the conducting of adopted activities putted at self of society. The motivation of researcher for research activity have been complication how implementation of self assessment on related with conscious the obligation of tax law, what factors, that become of motivate for they conducting of under assessment and characteristic of the Certificates of Land Officer Maker (PPAT) and means for handling on there by Tax of Land and Building Service Office. From result of research that using approach methods according to normative and empirical, the location of research in The Tax of Land and Building Service Office (KP PB13) at Banyumas Region. Technically of assembling of Primarily data, there are using structure interview and questioners, and secondarily data from library study. The result of data from research continued and analyzed of normative juridical. Or sociological with qualitative analysis. The result of research, there can conscious of law from tax obligatory, they has lower, but at related with implementation of self assessment at UU BPHTB was used, and there are attentive of substances for SSB NPOP by tax obligatory as not same in price of transactions or price of markets or as same of NJOP PBB, then purpose of acceptance country desirably has not been formed from BPHTB, because honestly factor and obediently from tax obligatory can't yet carry as of BPHTB. This is apparently from often of appearing Tax Obligatory Letter, that are shape of The Cost of Right Obtaining of Land and Building Until Payment Arrangement Letter for tax obligatory that done under assessment. The moment of participate from PPAT statement to UU BPHTB apparently only legalization from right transfer certificates, because valid PPAT statement be included, there are influenced by significantly of tax obligatory as sources of donator in addition make of right transfer certificates. Means of Land and Building Taxes Service Office are monitoring according to actively of SSB statement process by PPAT and tax obligatory and if founded of awkward from statement, then appeared of Duty Obtaining of Right Above Land and Building Decision Letter (SKBKB), it have administration sanction 2% a month for period of time 24 month. It is based of article 11, UU BPHTB and UU No. 19 / 2000 about Claim of Tax by of Forces. Pemerintah pada saat ini untuk membiayai pembangunan memerlukan sumber pembiayaan yang memadai terutama harus bersumber dad kemampuan dalam negeri yakni dari sektor pajak. Untuk maksud itu maka pemerintah membuat Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( UU BPHTB No.20 Tahun 2000 ) dengan tujuan untuk menambah penerimaan negara dad kegiatan pendaftaran tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.10 / 1961 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No.24 / 1997 . Dipilihnya self assessment dalam pemungutan pajak dengan pertimbangan karena biaya pemungutan relatif kecil, dan kepada wajib pajak diberi kewenangan, kepercayaan, serta tanggung jawab untuk menghitung , membayar dan melaporkan sendiri ,besamya pajak yang harus dibayar ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan tata cara ini maka kegiatan pemungutan diletakkan pada aktivitas masyarakat sendiri. Permasalahan yang timbul dalam implementasi adalah adanya under assessment terhadap harga transaksi Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) oleh wajib pajak. Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan mempermasalahlcan bagaimana kesadaran huktun wajib pajak dalam hubungannya dengan implementasi self assessment , bagaimana peran laporan PPAT dalam pembuatan akta peralihan hak menurut Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mengatasi under assessment yang dilakukan wajib pajak.. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan secara normatif dan empiris, dengan lokasi penelitian Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ( KP PBB) Kabupaten Banyumas. Teknik pengumpulan data Primer dengan menggunakan wawancara berstruktur dan questioner , sedang data sekunder diperoleh dengan studi pustaka .Data hasil penelitian selanjutnya dianalisis balk secara yuridis normatif maupun secara sosiologis dengan analisis kualitatif Dad basil penelitian disimpulkan bahwa kesadaran hukum wajib pajak masih rendah, sedang dalam hubungannya dengan implementasi self assessment pada UU BPHTB sudah diterapkan sepenuhnya namun dengan mengingat masih banyak pengisian SSB NPOP oleh wajib pajak tidak sesuai dengan harga transaksi atau harga pasar atau disamakan dengan MOP PBB, maka tujuan penerimaan negara yang diharapkan dari BPHTB suklit terwujud karena faktor kejujuran dan kepatuhan wajib pajak belum sepenuhnya mendukung. Hal nampak dari sering diterbitkannya Surat Tagihan Pajak yang berupa Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar terhadap wajib pajak yang melakukan under assessment. Peran laporan PPAT dalam UU BPHTB pada saat ini masih nampak seolah-olah hanya sebagai legalisasi dari akta peralihan hak, sebab laporan PPAT yang masuk belum valid dan belum sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena masih dipengaruhi oleh kepentingan wajib pajak sebagai sumber yang memberikan pendapatan atas pembuatan akta peralihan hak. Upaya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan adalah ikut memantau secara aktif proses pelaporan SSB oleh PPAT dan wajib pajak dan bila ditemukan pelaporan yang janggal, maka diterbitkanlah Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar ( SKBKB ) dengan sanksi administrasi sebesar 2 % sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Dasar hukunmya adalah pasal 11, UU BPHTB dan UU No.19 / 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Paksaan.