KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI ANAK DI INTERNET DENGAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Abstract

The rapid advance of information technology offers both positive and negative impact to the society. Mentioning one of the negative impacts is the increasing variety of criminal conducts related to the use of the enhanced sophisticated information technology, name one of them the criminal conducts of pornography concerning minor-ages in internet. Child pornography is a crime against minors which can be traced since ages ago, however such crime has been evolved with the help of the ever increasing technology of information. In fighting the information technology crimes, it certainly requires international cooperation particularly in the stipulation and law enforcement. The scope of child pornography is immense due to the difference perspective and interpretation of child pornography itself. It is compulsory therefore to enforce proper jurisdiction in the intemet as one of the tools of law enforcement in each country since that it is considered applied policy. The current policy on criminal law is not entirely applicable to be enforced to exterminate the crime of child pornography in the internet because child pornography itself is classified as specific crime, namely that the means of crime is internet of which the intemet has not been included as recognized tools in conducting crimes; despite of the fact that the victim here are children. Thus in the formulation of legislative policy concerning information technology, it is essential to conduct review on criminal issues as well its scope. In addition, comparative study is also important to implement as well the internal and external reconciliation, in this case the constitution of various necessary conventions on any crime related to information technology in general and child pornography in particular. Kemajuan di bidang teknologi infommsi berpengaruh terhadap modernisasi dan globalisasi pada kehidupan masyarakat, yang tidak lagi mengenal batas negara atau wilayah. Kejahatan di dunia internet merupakan salah satu bentuk dari computer-related crime yang sudah berkembang secara luas Selain itu muncul berbagai jenis kejahatan dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi, yaitu.internet, salah satunya adalah tindak pidana pornografi anak di internet, yang merupakan penayangan dan penyebarluasan pomografi dengan menggunalcan anak sebagai subjeknya. Permasalahan yang dihadapi yaitu, perlu diketahui mengenai ruang lingkup tindalc pidana pornografi anak di intemet termasuk yurisdiksi yang berlaku sebagai bagian dari upaya penegakan hulcum pidana, bagaimana kebijakan hukum pidana saat ini tentang tindak pidana pornografi anak di internet, serta bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang dalam menangg-ulangi tindak pidana pornografi anak di intemet. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder berupa bahan-bahan hulcum primer dan bahan hukum sekunder, yuridis komparatif dengan melakulcan kajian perbandingan terhadap peraturan hulcum pidana di berbagai negara serta terhadap instrumen internasional. Spesifikasi penelitian adalah penelitian deslcriptif analitis yang merupakan penelitian untulc menggambarkan dan menganalisan masalah yang ada. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumenter, dan metode analisis data mempergunakan metode analisis normatif kualitatif Ruang lingkup tindak pidana pornografi anak di internet adalah luas, hal ini karena perbedaan pandangan serta definisi pornografi anak pada tiap negara. Mengenai penerapan yurisdiksi negara di internet adalah penting, lcarena kejahatan di internet merupakan suatu kejahatan yang melampaui batas yurisdilcsi suatu negara. Kebijakan hukum pidana yang ada saat ini , belum sepenuhnya dapat mengatasi tindak pidana pornografi anak di intemet, karena intemet dan anak belum digolonglcan sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan. Selain sebagai alat, anak juga sebagai korban dalam tindalc pidana pornografi anak di internet Dalam penyusunan kebijakan formulasi tindak pidana pomografi anak di masa mendatang, perlu dikaji kembali mengenai kebijakan lcriminalisasi tindak piciana pomografi anak di intemet secara khusus dan perlu dilakukan harmonisasi yang bersifat internal dan external. Kebijakan hukum pidana di masa mendatang, diharapkan secara adaptif dapat digunakan untulc menampung nilai-nilai di lingkungan intemasional, yang harus diadaptasikan dengan nilai-nilai Pancasila.