AKSES ATAS SURPLUS PERIKANAN DAM PIHAK ASINO DALAM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA ACCESS OF FISHING SURPLUS FOR OTHER STATES IN ITS INDONESIAN EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE

SURANI, NANI (2002) AKSES ATAS SURPLUS PERIKANAN DAM PIHAK ASINO DALAM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA ACCESS OF FISHING SURPLUS FOR OTHER STATES IN ITS INDONESIAN EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE. Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
5Mb

Abstract

Indonesia has ratification the United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS III) by the Act. No. 17 of 1985. There are it is necessary to do the following up by implementation, that means to do the rights were given by the convention or issue the new Act. The Convention on the Law of the Sea 1982 arranges the access of fishing surplus for the other states in Articles 61 and 62, that coastal state shall determine the capacity to harvest the entire allowable catch in its exclusive economic zone, where the coastal states does not have the capacity to harvest entire allowable catch it shall through agreements or other arrangements in pursuant to the tenns, 'condition, law and regulations, give other states to the surplus of the allowable catch having particular regard to the provision of Articles 69 and 70 especially in relating to the developing states. Based on the fishing arrangement principles in Indonesia according the Act. No. 9 of 1985 and in Act. No. 15 of 1984, fishing initiative in the area of fishing Republic of Indonesian only could be implementation by citizen the Republic of Indonesia or the Indonesian law representative. The expectation to the pursuant to the term only be presented in fishing catch as long as connect with the duty of Republic of Indonesia based on the statement of the international agreement or international law. Person or strange law representation can be given opportunity to do the fishing catch in its Indonesian Exclusive Economic Zone as long as person or law representative of Indonesia that work in Indonesia fishing does not have the capacity to harvest the entire allowable catch. Amount of damage caused of illegal fishing and disadvantage of permit done by the Indonesia fishing company by selling permit that got to the strange fishing ship in Indonesian Exclusive Economic Zone, caused the government Ministry of Marine Affairs and Fisheries in order to implement the arrangement to the fishing ship operated in Indonesian Exclusive Economic Zone by issuing of the agreement of the Indonesian Minister for Marine Affairs and Fisheries No. 60 / MEN / 2001 about arrangement of using the fishing ship in Indonesian Exclusive Economic Zone by joint venture system, purchase on installment and license, after implementing the regulation to the strange ship. At the beginning of discussion of the agreement of the Minister No. 60 / Men / 2001 HNSI has brought it objection of opening again the operation permit of strange fishing ship by reasoning not to see the advantage for exerting the small fisher. Indonesia telah melalculcan ratifikasi terhadap Konvensi Hulcuin Laut 1982 ( UNCLOS III ) dengan Undang - Undang Nomor. 17 Tahun 1985. Maka seyogyanyalah 1indalc lanjut yang hams dilalcukan adalah melakukan implementasi, yang pengertiannya antara lain melaksanakan halc-hak yang diberikan oleh lconvensi atau mengeluarkan peraturan perundang - undangan barn. Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur akses atas surplus perikanan bagi pihalc asing dalam Pasal 61 dan 62 yang menyatakan bahwa negara pantai hants menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dal= ZEE, dalam hal negara pantai tidak kemampuan untulc memanfaatkan seluruh jumlah tanglcapan yang diperbolehkan (JTB), maka negara pantai tersebut melalui perjanjian atau pengaturan lainnya sesuai ketentuan, persyaratan dan peraturan penmdang — undangan yang berlaku memberilcan kesempatan pada negara lain untuk memanfaatkan junilah tangkapan yang diperbolehkan yang masih tersisa dengan memperhatilcan serura khusus Pasal 69 dan 70 khususnya yang bertalian dengan negara berkembang. Berdasarkan prinsip — prinsip pengaturan perikanan di Indonesia menurut Undang - Undang Nomor. 9 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 15 Tahun 1984, Usaha perikanan di wilayah perilcanan Republik Indonesia hanya boleh dilakztkan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau badan hulcum Indonesia. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut hanya dapat diberikan di bidang penangkapan ikan sepanjang menyanglcut kewajiban Negara Republik Indonesia' berilasarkan ketentuan persetujuan Internasional atau hukum Intemasional. Orang atau badan hukum asing dapat diberi kesempatan untuk melakukan penangkapan limn di Zona.Ekonomi Eksldusif Indonesia sepanjang orang atau badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang usaha perikanan Indonesia beltun dapat sepenulutya memanfaatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Besamya kerugian akibat pencurian ikan ( illegal fishing ) clan penyalahgunaan izin yang dilalculcan oleh perusahaan perikanan Indonesia dengan cara menjual izin yang diperolehnya kepada kapal perikanan asing di ZEEI, menyebabkan Pemerintah ( DKP ) bermaksud melalculcan penataan terhadap kapal perikanan yang beroperasi di ZEEI, melalui penerbitan Keputusan Menteri Kelantan Dan Perikanan Nomor 60 / MEN / 2001 tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan di 7FEI Melalui Keputusan tersebut Pemerintah membuka kembali izirt operasi lcapal perilcanan asing di ZEEI melalui skim usaha patungan (Joint Venture ), Beli angsur ( Purchase on instalment ) dan Lisensi, setelah terlebih dahulu melakukan regulasi terhadap kanal asing. Sejalc awal pembahasan Kepmen 60/MEN/2001, HNSI telah menyampaikan keberatannya atas dibukanya kembali izin operasi kapal asing dengan alasan tidal( terlihat manfaat bagi pemberdayaan nelayan kecil.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Law
ID Code:13399
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:04 Jun 2010 09:45
Last Modified:04 Jun 2010 09:45

Repository Staff Only: item control page