PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ( PDAM )

Abstract

One of human important lived is water. In Semarang, sufficiency human need of water provide by PDAM (cleaned water provider), although some people used water from well, but water from PDAM sometimes made PDAM consumers dissapointed, because dirty and isn' healty to drink. It's complain from PDAM consumers. The writer hopes, this tesis could give some though to develop substance of law, expecialy law protection for PDAM consumers, used to policy maker of law to made decision which connect with law protection for PDAM consumers. This tesis study about connection between PDAM and consumers, consumers law protection about agreement with PDAM. This tesis used yuridis normatif method, and studied about it used aprroach consumers law, it's UU No 8 Th 1999 about consumers protection. The report about researched in PDAM Semarang get some conclusion. There's double opinion, if watched local law Semarang city No. 690/759 Th 1997 about service and cost of water. One side said that used civil law, and another said that looked like public law. If we watched from consumers protection, there's some procedure to be PDAM consumers, and it's not clear information to consumers about the right and obligation, prohibition and direction PDAM consumers. About build normatif law of consumers, the consumers have to active to defend the right if PDAM do transgression, it's use law. Salah satu kebutuhan hidup manusia adalah Air. Kebutuhan pokok air ini, di kota Semarang dipasok melalui lembaga resmi yang disebut PDAM. Air yang disalurkan oleh PDAM, tidak selamanya berupa air bersih melainkan pada saat tertentu airnya sangat kotor (keruh), sehingga kurang layak untuk diminum. Keadaan seperti itulah yang dikeluhkan oleh warga masyarakat yang menjadi pelanggan PDAM. Dengan kenyataan seperti itulah, penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan, pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Perlindungan bagi Konsumen PDAM. Penelitian ini juga dapat memberi manfaat bagi Policy Maker dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum bagi konsumen PDAM. Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas mengenai Hubungan Hukum antara PDAM dengan Konsumen, serta Perlindungan Hukumnya terhadap konsumen dalam perjanjian pengadaan air minum oleh PDAM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Dalam membahas permasalahan Perlindungan Konsumen PDAM digunakan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsumen, khususnya UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PDAM Kota Semarang dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut: yaitu masih terdapat standar ganda dalam melihat hubungan hukum antara PDAM dengan pelanggan, dengan adanya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah. Tingkat II Semarang Nomor 690/759 Tahun 1997 Tentang pelayanan dan Tarif Air Minum. Satu sisi menyatakan hubungan hukumnya adalah hubungan hukum perdata, tetapi di sisi lain mengesankan hukum publik. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, dapat dilihat dari beberapa prosedur untuk menjadi pelanggan PDAM. Dari prosedur tersebut belurn terlihat adanya informasi yang jelas bagi konsumen tentang hak dan kewajibannya serta larangan dan petunjuk penggunaan air PDAM. Dalam rangka menegakkan hak-hak normatif pelanggan, maka pelanggan harus proaktif untuk membela hak-haknya apabila dilanggar oleh PDAM, dengan memanfaatkan sarana hukum yang ada.