PERSEPSI MASYARAKAT PEMATANG SIANTAR TERHADAP POLISI SEBAGAI PENEGAK HUKUM TESIS

Abstract

RING KASAN Penelitian ini dilakukan dalam dua kelurahan yang terdapat di Kotamadia Pematang Siantar. Karena dimaksudkan untuk memperoleh perbandingan atau komparasi, maka dalam pemilihan dua kelurahan tersebut dipertimbangkan karakteristik sosial masing¬masing. Untuk maksud itu, maka telah ditentukan Kelurahan Dwi Kora (sebagai kelurahan yang terletak di pusat kota), dan Kelurahan Bah Kapul (sebagai kelurahan yang berada di luar kota). Upaya, mempelajari persepsi masyarakat, telah ditempuh lewat penelusuran dimensi kognisi, afeksi, dan konasi para responden. Artinya, penulis melacaknya melalui apa yang mereka ketahui, bagaimana mereka memaknai, serta apa sikap mereka terhadap polisi dalam menjalankan tugas penyidikan. Adapun kerangka teori yang digunakan sebagai landasan analisis dan interpretasi dalam karya ini adalah teori Interaksi Simbolik dari G.H. Mead, yang pada intinya memiliki beberapa asumsi sebagai berikut : Pertama, tingkah laku manusia diarahkan pada makna yang diletakkannya pada objek ; Kedua, makna itu berkembang melalui interaksi sehari-hari ; Ketiga, makna tersebut dijadikan acuan dan interpretasi oleh si pelaku. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan berarti antara masyarakat kota dan masyarakat di luar kota soal persepsi mereka terhadap polisi sebagai penegak hukum. Apa yang menjadi pengetahuan, pengalaman, pemaknaan mereka tidak lain merupakan hasil dari pergaulan dan interaksi mereka dengan polisi. Karena interaksi dan pergaulan itu berlangsung dalam urusan-urusan yang bersifat formal yakni dalam penyidikan, maka pengetahuan, pengalaman, interpretasi masyarakat lebih merupakan hasil reaksi langsung terhadap apa yang diperagakan polisi bila melaksanakan tugasnya. Kesan-kesan yang didapat lewat interaksi dengan polisi itulah yang sekaligus menjadi orientasi sikap masyarakat terhadap polisi dan penegakan hukum. Dengan kata lain, masyarakat mempersepsikan polisi seperti apa yang diperagakan oleh polisi pada masyarakat ketika terlibat dalam proses penegakan hukum. Faktor¬faktor latar sosial, pendidikan, pekerjaan dan agama tidak menjadi faktor penentu terhadap persepsi tersebut, karena stimulus terhadap pembentukan persepsi (dalam hal ini proses penyidikan) bukanlah datang dari masyarakat tetapi dari pihak polisi.