KEBIJAKAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUNGAN HIDUP

Abstract

Corporation became as criminal law's subject was phenomena of legislative policy in institution's product in time. In connection with it what the author want to know far with makes observation about liability of corporation criminal responsibility system in legislations of environment. As regards the problem that the author wants to write is about policy of corporation criminal responsibility system in the environment legislation this time (factual policy) and for future (perspective policy or ideals policy). The main target of this research is legislative policy defining corporation criminal responsibility system in environment legislation so the main of approach to this problem is legal-normative approach. For suporting the legal-normative approach is done the social legal approach too. The data was submitted then to analisys with normative-qualitative way with use descriptive-analysis explanation ethode. Besides the research that policy system responsibility criminal corporation in the environment legislation that this time to conduct not over to discuss until complycated about the problem what must could. Responsibility, when corporation we says done the criminal problem, in the casus how corporation could responsibility and the kinds of sanction that can divorseced to corporation especially in the sectoral legislation. After that besides a change new world international the opinion from the scholar that we see from the thearty of corporation we can accepted to be a subject criminal law's (not again to be fiction) with the a phenomena legislatif policy that contributed corporation to be a subject criminal laws that usually it will contribute also the rule so clearly that it have relationship with the problem criminally system (responsibility corporation). Besides that with the idea about the primary law's manages environments it's a umbrella provision (umbrella act) that why this matter also to manage into sectoral environment legislations. Korporasi dijadikan sebagai subjek hukum pidana merupakan fenomena kebijakan legislatif dalam produk perundang-undangan dewasa ini. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis ingin mengkaji lebih jauh dengan mengadakan penelitian tentang kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan lingkungan hidup. Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah mengenai kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan lingkungan hidup saat ini (kebijakan faktuai) dan kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi daiam perundang-undangan lingkungan hidup untuk masa yang akan datang (kebijakan perspektif atau kebijakan ideal). Sasaran utama penelitian ini adaiah kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan lingkungan hidup maka pendekatan yang utama terhadap masaiah ini adaiah pendektan yuridis-normatif Untuk menunjang pendekatan yuridis-normatif tersebut dilakukan juga pendekatan yuridis-empiris. Data yang teiah berhasil dikumpuikan dianalisis secara normatificualitatif dengan mempergunakan metode penguraian deskripticanalitts. Berdasarkan hasil penelitian maka kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan lingkungan hidup yang soot ini oerlaku belum diatur secara lengkap mengenai permasalahan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana, daiam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan dan jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan untuk korporasi terutama dalam perundang-undangan sektoral. Kemudian berdasarkan perkembangan dunia internasional, pendapat para sarjana maka secara teoritis korporasi dapat diterima sebagai subjek hukum pidana (bukan lagi suatu fiksi). Seiring dengan adanya fenomena kebijakan legislatif yang mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum pidana seyogyanya diatur pula ketentuan secara rinci yang berkaitan dengan permasalahan sistem pemidanaan (pertanggungjawaban korporasi). Disamping itu sehubungan dengan ide bahwa Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan undang-undang payung (umbrella act) maka seyogyanya hal tersebut juga diatur dalam perundang-undangan lingkungan hidup sektoral.