KEBIJAKAN PENAL DALAM MENANGGU ANGI TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA

Abstract

As a democratic country, Indonesia employs general election (Pemilu) as a democratic means General Election performed based on the Direct, Public, Independent and Secret principles. To keep away from the fraud existing in General Election completing, each General Election Law always includes criminal stipulation. Besides regulated by the General Election Law, the Criminal Stuipulations also ruled by the Criminal Law Code (KUHP). Based on the fac that there were always infringement/fraud existing in each General Election that could not be solved as they should have been, so the aim of this study was to know the formulation policy of General Election criminal act according to the positive law of Indonesia and the formulation policy of General Election criminal act lasted in the future time. This study was a normative law research analyzed qualitatively by describing analytical descriptive and prescriptive. The formulation policy of General Election criminal act regulated by the Law No. 3 of the year 1999 Chapter XIII Artyicles 72 up to 75 jo the Law No. 4 of the year 2000 Abaout General Election and by the Law No. 12 the year 2003 Chapter XV Articles 137 up to No. 141 About General Election of Mmebers of National Parlianment, Regional Representatives Councuil, and Regional Parlianment were still full of weaknesses, especially, councerning policies of criminal accountablility as well as criminal sanction fields, only in the Law No. 12 of the year 2003 there was a change that making the older General Election Law more perfect (the law No. 3 og the year 1999 jo the Law No. 4 of the Year 2000), i.e., pertaining to the scope of General Election criminal act conducted during the General Election campaign. The formulation policy of the future General Election criminal act which formulated in Articles 240 up to 245 of KUHP Bill of the year 1999/2000 containing the basic change in terms of the criminal sanction policy, i.e., the revocation of right. It would be advisable that the formulation policy of General Election criminal act of the future General Election Law formulating resolutely the corporation as the accountable subject, the additional criminal sanction in terms of the revocation of right, and the administrative sanction as well for General Election participant/particiopants making criminal act/acts during General Election. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menggunalcan Pemilu sebagai sarana demokrasi. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Untuk menghindari kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu, dalam setiap UU Pemilu selalu dicantumkan mengenai ketentuan pidana. Ketentuan pidana tentang Pemilu selain diatur dalam UU Pemilu juga diatur dalam KUHP. Beradasarkan kenyataan bahwa dalam setiap Pemilu selalu terjadi pelanggaran/kecurangan yang tidak dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan formulasi tindak pidana Pemilu dalam hukum positif Indonesia dan bagaimanakah kebijakan formulasi tindak pidana Pemilu masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dianalisa secara kualitatif dengan menguraikan secara deslcriptif analitis dan preskriptif Kebijakan formulasi tindak pidana Pemilu yang diatur Bab XIII Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 UU No. 3 Tahun 1999 jo UU No. 4 Tahun 2000 Tentang Pemilihan Umum dan Bab XV Pasal 137 sampai dengan Pasal 141 UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih terdapat banyak kelemahan, khususnya yang menyangkut kebijakan di bidang pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidananya, hanya dalam UU No. 12 Tahun 2003 terdapat perubahan yang lebih menyempurnakan UU Pemilu yang lama (UU No. 3 Tahun 2003 jo UU No. 4 Tahun 2000), yaitu menyangkut ruang lingkup tindak pidana Pemilu yang dilakukan pada waktu lcampanye Pemilihan Umum. Kebijakan formulasi tindak pidana Pemilu masa yang akan datang yang dirumuskan dalam Pasal 240 sampai dengan Pasal 245 Rancangan KUHP Tahun 1999/2000 terdapat perubahan yang mendasar di bidang kebijakan sanksi pidananya, yaitu berupa pencabutan hak. Kebijakan formulasi tindak pidana Pemilu dalam UU Pemilu masa yang akan datang seyogyanya merumuskan secara tegas tentang korporasi sebagai subjek yang dapat dipertanggungjawabkan, sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hale, serta sanksi administratifbagi peserta Pemilu yang melakukan tindak pidana dalam Pemilu.