PENYIMPANGAN ASAS-ASAS UMUM HUKUM PIDANA DALAM KEBIJAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Abstract

The substantial penal reform contains to attempt a penal reorientation and reform which suitable with local values as such social-politics, social-philosophy and social-cultural Indonesia society. This values base social policy, criminal policy and law enforcement policy in Indonesia. Effort to penal reform KUHP (the leading legislation) both partially or totally, had done many times. The legislation policy also to do penal reformation and reorientation, although this effort to be believed as a KUHP deviation. But, repeatedly formulation of the deviation KUHP not included the operational deviant regulations, so many troubles in law practices because Indonesia's penal still captivated with general rules or regulations in the KUHP. Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan refonnasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai central sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia, yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Upaya untuk memperbaharui KUHP (sebagai buku induk hukum pidana) baik secara parsial maupun total, telah dilakukan beberapa kali. Kebijakan perundang-undangan selama ini pun banyak pula yang merumuskan kebijakan yang dapat dikategorikan melakukan reformasi dan reorientasi hukum pidana meskipun masih sering disebut sebagai penyimpangan terhadap KUHP. Tetapi perumusan kebijakan yang menyimpang tersebut sering tidak disertai dengan aturan/ketentuan yang dapat mengoperasionalkan penyimpangan itu, sehingga dalam prkatek hukum sering mengalami kesulitan, karena hukum pidana di Indonesia masih terikat pada aturan/ketentuan (general rules) dalam KUHP.