PRAKTEK PEMBEBASAN HAK ULAYAT ATAS TANAH DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I PAPUA ( STUDI DI KABUPATEN JAYAPURA DAN KABUPATEN NABIRE)

Abstract

There are for essential problems in the thesis titled "Practice on Liberation of Land District Right, Case Study at Regencies of Nabire and Jayapura." The problems, first, on the practice of liberation on land district right of land relating both the process as well as the compensation, second, the implication of the existence of the practice on district right liberation on land towards the social changes, and fourth, government role in coordinating the existence of district right. In the practice of district right liberation of land in Papua by the government, there found: the violence use, intimidation and involved the agents of security on each negociation with the community. The liberation on district right of land by investor, also showed the abuse of community condition especially on the habit of consuming alcoholic drinks, each time a land transaction was made with made with the investor. In the compensation payment also there was a difference between what was wanted by the community and what has been realized so far by the goverment in giving the recognition. The practice on liberation on the district right of the land and the exploitation of the forest have impact implication, both the positive as well as the negative one in the life of the Papuan people. The influence of liberation of land district right towards social affairs, covering : a). The change of leadership pattern for being in competition and depressed by the formal leadership instiotution, namely the state, b). The change in the pattern of land mastery and ownership, from one being communal into individual and with certificate, c). Changing the prespective of the young generation on the land with sole social-magical value into one with a very high economic value. Money economy has changed the viewpoint of a part of Papuan community but does not help them too become mentally prepared to enter the real money economy, d). has caused a social jealousy. -The government, especially the local government did not play a role to accommodate and appreciate the existence of the Papuan district right, this is proven from : a). The policy maker did not try to accommodate problems of district right and gave a very big authority to the state so that the interest of the local people was depreesed, b). Central government made the Local Government their Agent, therefore the selection and the placement of the bureaucratic elites of the region, was manipulated so that the aspiration of district right has never had a place, c). The role of the local government to project the district right was not seen, this could be proven from the facts : the existence of forcing in giving recognition which was not supported by the community, the effort of forcing and intimidation in the practice of liberation of district right, there was never been a law highlighting in the areas, and did not try to understand the pattern of mastery and ownership of land according to the tradition. Terdapat empat essensi permasalahan dalam tesis yang berjudul "Praktek pembebasan Hak Ulayat Atas Tanah, Studi Kasus di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Jayapura". Permasalahan tersebut, pertama, tentang praktek pembebasan hak ulayat atas tanak baik menyangkut prosesnya maupun ganti ruginya, kedua implikasi dari adanya praktek pembebasan hak ulayat terhadap masyarakat lokal, ketiga, pengaruh pembebasan hak ulayat atas tanah terhadap perubahan sosial, dan keempat, peranan pemerintah dalam mengkomodir eksistensi hak ulayat. Dalam praktek pembebasan hak ulayat atas tanah di Papua oleh pemerintah ditemukan : penggunaan kekerasan, intimidasi dan melibatkan aparat keamanan dalam setiap kali musyawarah dengan masyarakat. Pembebasan hak ulayat atas tanah oleh investor juga ditemukan penyalahgunaan keadaan masyarakat terutama kebiasaan mengkonsumsi alkohol dalam setiap kali transaksi tanah dengan investor. Dalam pemberian ganti rugipun terdapat perbedaan antara apa yang diinginkan oleh masyarakat dengan apa yang direalisasikan selama ini oleh pemerintah berupa pemberian Recognisi / pengakuan. Praktek pembebasan hak ulayat atas tanah dan eksploitasi hutan tetah menimbulkan implikasi dampak baik dampak positif maupun darnpak.tnegatif dalam kehidupan orang Papua. a. Dampak positifnya adalah : dapat menikuoati Sarana dan prasaratia fisik-seperti jalan, sarana pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan disektor formal bagi yang berpendidikan cukup, sebagai buruh perkebunan walaupun dengan upah rendah dan:dari sektor kehutanan ada benefit dan profit walaupun-sebagian dari benefit dan profit itu bocor ke luar daerah: b. Dampak negatifnya adalah : dengan dialih fungsikannya tanah ulayat menjadi mega proyek pembanguan mengakibatkan : 1. Bergesernya nilai penguasaan dan pemilikan tanah berdasarkan hukum adat yang tadinya dimiliki secara mutlak oleh warga setempat untuk kepentingan keluarganya dan persekutuannya dalam menunjang kehidupannya seperti : tempat bercocok tanam, mendirikan rumah, berburuh, mengumpulkan basil hutan, tempat meratnu, dan tempat penyelenggaraan upacara-upacara adat, kini berubah menjadi tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh orang lain / pendatang dan menjadi bernilai ekonomis tinggi. 2. Pergeseran penduduk lokal ke lokasi yang tidak strategis yaitu ke pinggiran kota, karena lokasi tanah mereka sudah diambil untuk kepentingan pembangunan. 3. Kehilangan mata pencaharian sebagai petani, meramu sagu dan mengumpulkan basil hutan dan beralih menjadi pegawai, buruh perkebunan dengan upah yang rendah, atau bahkan menjadi pengangguran karena tidak memiliki kemampuan lebih untuk menjadai pegawai yang bisa digaji. 4. Pembukaan isolasi untuk lokasi transmigrasi telah menimbulkan aurs urbanisasi yang menyebabkan penduduk lokal di kota mengenal minuman keras pelacuran dan dunia hitam lainnya. 5. Dampak negatif dad eksploitasi hutan adalah menurunnya pendapatan masyarakat dari sektor hutan, terjadinya pergeseran budaya, kehilangan akses untuk memanfaatkan hutan dan kerusakan hutan. Pengaruh pembebasan hak ulayat atas tanah terhadap perubahan sosial meliputi : a). Berubahnya pola kepemimpinan adat karena tersaingi dan terdesak oleh lembaga kepemimpinan formal yaitu negar, b). Berubahnya pola penguasaan dan kepemilikan tanah dari yang bersifat komunal menjadi individual yang bersertifikat, c). Mengubah perspektif kaum muda tentang tanah dari bernilai sosial — magis semata menjadi bernilai ekonomis yang sangat tinggi. Ekonomi yang telah mengubah sudut pandang sebagian masyarakat Papua akan tetapi tidak membantu mereka siap mental untuk masuk kepada perekonomian uang yang sesungguhnya, d). Adanya kasus penjualan tanah oleh warga trasmigrasi, perluasan areal transmigrasi melebihi rencana semula untuk tujuan-tujuan yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, gejala pencaplokkan tanah oleh investor di daerah-daerah yang diperkirakan akan segera berkembang dengan motif investasi atau bahkan spekulasi dan kelak dijual dengan harga tinggi, pemasangan hak masyarakat adat dalam mengambil manfaat dari hasil hutan, telah menimbulkan kecemburuan sosial. Pemerintah, khususnya pemerintah daerah tidak berperan untuk mengkomodir dan menghargai eksistensi hak ulayat di Papua, hal ini terbukti dari : a). pembuat kebijakan tidak berusaha mengakomodir perrnasalahan hak ulayat dan memberikan kewenangan yang amat besar pada negara sehingga kepentingan masyarakat lokal terdesak, b). Pemerintah Pusat menjadikan Pemerintah daerah sebagai kepanjangan Pemerintah Pusat dan karenya pemilihan dan penempatan elit birokrasi di daerahpun turut direkayasa sehingga aspirasi hak ulayat sama sekali tidak mendapat tetnpat. C). Peranan pemerintah daerah untuk melindungi hak ulayat tidak terlihat, hal itu terbukti dari kenyataan : Adanya pemaksaan pemberian recognisi yang tidak disukai oleh masyarakat, adanya upaya pemaksaan dan intimidasi dalam praktek pembebasan hak ulayat, tidak terlihat upaya penyuluhan hukum di daerah-daerah, dan tidak berusaha memahami pola penguasaan dan pemilikan tanah secara adat.