KEDUDUICAN SANKSI PIDANA DAN SANKSI/TINDAKAN ADMINISTRASI DALAM SISTEM PIDANA DAN PEMIDANAAN DI INDONESIA

Abstract

The use of criminal law sanction in preventing a crime is one of many attempts to provide reasonable protection for community. The use of stringent criminal sanction in protection of community is one of some policies singled out from variety of alternatives. This should give strong support to objectives to be achieved. The criminal sanction is chosen on the basis of consideration that the criminal sanction itself has very strict sanction as "coercive" instrument, in comparison to other laws. The criminal sanction can be created as a strong instrument that is expected to make community members adhere to sonic provisions incorporated within the rules. In Indonesia, the use of the criminal sanction in preventing the crime becomes an alternative for application to the community as whole. This is reflected in legislation in associated with the administrative areas in which the criminal sanction is always called for to sustain the existing administrative sanction. Determination and formulation of the criminal sanction in the administrative law essentially constitute a functionality of the criminal law in administrative one, so that it is more recognized as the administrative penal law The problem is an absence of uniformity in penal polici2s, heavily exerting impact on law enforcement. To reconcile some penal policies in legislation in adpinistrative areas (administrative penal law), then those policies should rest on sentencing system generally accepted in Indonesia. Penal policy in the future must pay attention to international documents such as The Tokyo Rules regarding Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures, International Congress on Penal Law in Stockholm on principle-. of administrative penal law, as well as International Meeting of Experts on the Use of Criminal Sanction in the Protection of Environment which is conducted in Portland, Oregon, USA. Penggunaan sanksi hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan merupakan salah satu upaya dalam perlindungan masyarakat Penggunaan sanksi hukum pidana dalam upaya perlindungan masyarakat ini berarti merupakan suatu kebijakan yang dipilih dari berbagai altematif, yang diharapkan dapat menduliung tujuan yang hendak dicapai. Pemilihan sanksi hulcum pidana dilandasi bahwa sanksi(hukum pidana) itu sendiri mempunyai sanksi yang tajarn sebagai alat "peniaksa", dibanding dengan bidang-bidang hulcurn yang lain. Sanksi hukum pidana dapat dijadikan "instrumen" yang kuat agar kaidah-kaidah yang ditetapkan dalarn suatu peraturan dapat dipatuhi oleh masyarakat. Di Indonesia, penggunaan sanlcsi hukum pidana dalanj menanggulangi kejahatari nampaknya menjadi altematif yang selalu digunalcan. Hal ini terlihat dalam perundang-undang dibidang administrasi selama ini, sanksi hukpm pidana selalu "dipanggil" untuk memperkuat sanksi-sanksi administrasi yang telah ada. Penetapan dan perumusan sanksi hukurn pidana dalam hulcum administrasi pada dasarnya merupakan fungsionalisasi hulcum pidana dalam hulcum administrasi, sehingga dikenal dengan hukum pidana administrasi Yang menjadj persoalan adalah tidak adanya keseragarnan dalam kebijakan penal selama ini sehingga sangat inempengaruhi pada aspek selanjutnya yaitu penegakan hukum. Agar teijadi harmonisasi antara kebijakan penal dalam perundang-midangan dibidang administrasi hukum pidana administrasi, maka kebijakan pencil tersebut seyogyanya tetap berpedoman pada sistem pemidanaan yang ada dan juga memperhatikan dokumen-dolcumen Intemasional yang dapat dijadikan bahan masuican untuk memperbailci dan menyempurnakan kebijakan penal di masa yang akan datang, seperti Tokyo Rules mengenai Standard Minimum Rules. for Non-Custodial Measures, International Congrees on Penal Law di Stockholm tentang prinsip-prinsip subtansi hukum pidana administrasi dan Internaifonal Meeting of Experts on the Use of Criminal Sanction in The Protection of Environment yang diadakan di Porland, Oregon, USA.