PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA WANITA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PADA MASYARAKAT INDUSTRIAL

SUROTO, SUROTO (2002) PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA WANITA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PADA MASYARAKAT INDUSTRIAL. Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
7Mb

Abstract

A comprehension of working relationship occurs among the economic system such as workers, businessmen and government in the capitalist system by the development that is running the economic growth and supporting the government and businessmen. Some efforts have been done to get a foreign investments for the economic balance by giving the law-wage as an attraction, therefore the workers become to be devaluated, ignorant and unpower. Politic stability is needed to support an economic development strategy by providing security approach for becoming the dominant civil's militer right and the worker politic can be controlled, so that the independent and free SPSI institution is difficult to be reached. Worker rights' ignorance are not only for the Bipartit institution but also for the Tripartit one. The problems of the workers united that are resulted in disadvantages structural condition of those are as a part of civil society that faces with all government sectors, so it needs a concept of empowering that means in giving power to the worker united. Dealing with the implementing for this case is a law enforcement as a system and it has a role in national law-order so the rights itself and the rights precevation of working can be acquired in which the law culture of Pancasila Industrial Relationship (HIP) works properly. The society as a system that is formed by the economic system creates a certain design lastly, a theory that could comprehend, know and explain about a related the working relationship is a functional structural theory by TALCOTT PARSON which has a big influence in the society in the whole inspections theory relate with the Sociological Functionalism. Pemahaman tentang hubungan kerja yang terjadi pada pelaku proses produksi yaitu pekerja, pengusaha, pemerintah dalam sistem kapitalis dengan melalui pembangunan yang mengejar pertumbuhan ekonomi kecenderungan berpihak pada pemerintah dengan pengusaha. Upaya yang dilakukan untuk menarik investasi asing demi pertimbangan perekonomian dengan pemberian upah rendah sebagai daya tank sehingga pekerja menjadi terdevaluasi, terpinggir atau tidak berdaya. Dalam menunjang strategi pembangunan ekonomi diperlukan stabilitas politik yang mantap dengan pendekatan keamanan, menjadikan sangat dominan keberadaan militer hak-hak sipil dan politik pekerja dikendalikan, sehingga lembaga SPSI yang indenpenden dan bebas sulit tenvujud. Pelanggaran hak-hak pekerja, tidak hanya ditujukan lembaga Bipartit saja melainkan lembaga Tripartit. Persoalannya serikat pekerja yang diakibatkan posisi struktural yang tidak menguntungkan serikat pekerja merupakan bagian dari civil society berhadapan dengan keseluruhan sektor pemerintah, maka perlu adanya upaya konsep pemberdayaan dalam anti memberi power kepada serikat pekerja. Berkaitan dengan bekerjanya hukum dalam hal ini adalah penegakan hukum sebagai suatu sistem dan kedudukannya dalam tata hukum nasional sehingga hak dan perlindungan hak-hak pekerja wanita terwujud, manakala budaya hukum Hubungan Industrial Pancasila (HIP) bed alan. Masyarakat sebagai suatu sistem yang dibentuk para pelaku proses produksi, yang pada akhirnya membentuk pola tertentu, teori yang dapat memahami, mengetahui dan menjelaskan hubungan kerja yang saling kait mengkait ini adalah teori Struktural Fungsional dan TALCOTT PARSON yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dalam serangkaian kajian teori hubungannya dengan Sociological Functionalism.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Law
ID Code:13377
Deposited By:Mr UPT Perpus 1
Deposited On:04 Jun 2010 09:22
Last Modified:04 Jun 2010 09:22

Repository Staff Only: item control page