KEBIJAKAN LEGISLATIF MENGENAI PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA KORUPSI

Santoso, Bambang (2001) KEBIJAKAN LEGISLATIF MENGENAI PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA KORUPSI. Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
4Mb

Abstract

Menurut data Kejaksaan Agung kerugian negara akibat tindak pidana korupsi selama tahun 2000 ( Januari — Desember) adalah sebesar 7,9 trilyun rupiah dan 354.500 USA dollar. Dari jumlah itu yang berhasil diselamatkan hanya sebesar 3,17 milyar rupiah sedangkan sisanya belum berhasil dikembalikan. Upaya pemulihan kerugian negara merupakan tujuan utama penuntasan perkara korupsi. Salah satu sarana yang dapat dipakai untuk memulihkan kerugian negara adalah ketentuan pidana pembayaran uang pengganti yang diatur dalam UU No.3 tahun 1971 dan UU No.31 tahun 1999. Walaupun sudah ada ketentuan pidana pembayaran uang pengganti, akan tetapi kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang belum dapat dikembalikan masih besar. jumlabnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tesis ini membahas 2(dua) pokok masalah berupa (1) seberapa jauh kebijakan legislatif dapat menjamin efektivitas pelaksanaan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti, (2) Kebijakan legislatif bagaimanakah yang sebaiknya diperhatikan dalam perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi untuk dapat menjamin terlaksananya sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti secara lebih efektif. Pendekatan penelitian adalah Yuridis Normatif Spesifikasi penelitian adalah deskriptif. Data bertumpu pada data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif analisis. Metode tersebut didukung dengan proses triangulasi data. Kesimpulan hasil penelitian adalah bahwa kebijakan legislatif berupa pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang ditetapkan dalam UU No.3 tahun 1971 dan UU No.31 tahun 1999 belum dapat menjamin efektivitas dalam pelaksanaannya karena adanya beberapa kelemahan dalam UU tersebut. Untuk itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan legislatif adalah mengenai : Kedudukan (status) pembayaran uang pengganti, jumlah ( besamya) pembayaran uang pengganti, batas waktu pelaksanaannya, pihak yang berkewajiban membayar uang pengganti, penetapan pidana penjara sebagai pengganti pembayaran uang pengganti, sifat putusan pengadilan untuk dapat dieksekusi.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Law
ID Code:13372
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:04 Jun 2010 09:17
Last Modified:04 Jun 2010 09:17

Repository Staff Only: item control page