MAKNA REALITAS KONTROL DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

Abstract

Criminal inspection in IThltict Couri of KL I Bandung e.xplain control reality that goes on in through interaction and relationship of twious law gstem component as dialectth process-. Practitioner yjurialiction, Police, Attorney and Judge controlled through order of legislator, norm of institutional structure, and also the culture that goes on in course of communications process. In a lot of above clarification matter depia that contml reality represent construction, and the society have a central position lo affirming that Weakness. contra in machanism of aime in.95eclion generale crucial problem that ic progressively far anlay asses procedural of justice and substantial from gslem which influenced by model of due process. Thu matter push unconrinced society progressive# lo alternative completion through of law. The market of jratice pregressively not popular among sociebk Act hardness (smoth and real), sexual insulting, and also the olher behaviour digress in mechanism of crime impection show the significant linkage with control gstem. Progressire# goodness- of control gslem is more and more reachabk allernathe by crime juridiction. Open of tariour communication channel facilitate forming of controh and push change of inspection culture more conducive. Thal effect have correlation with socialize belief to alternatito of law solving. A real belief lingkage can grow throug accountabili0 and one of weapon lo realize re.pectively al conlrol system. Pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Kls I Bandung menjelaskan realitas kontrol yang berlangsung dalam konteks melalui interaksi dan relasi berbagai komponen sistem hukum sebagai proses dialektika. Praktisi peradilan, Polisi, Jaksa dan Hakim dikontrol meialui aturan perundang-undangan (norma), struktur kelembagaan, serta kultur yang berlangsung dalam proses komunikasi. Dalam banyak hal penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa realitas kontrol merupakan konstruksi, dan masyarakat memiliki posisi sentral guna menegaskan fungsi dernikian itu. Lemahnya kontrol dalam mekanisme pemeriksaan pidana menimbulkan persoalan krusial, yaitu semakin menjauhnya nilai-nilai keadilan prosedural dan substansial dari sistem yang dipengaruhi model due process. Hal ini mendorong masyarakat semakin ddak percaya terhadap altemadf penyelesaian melalui hukum. Pasaran keadilan menjadi tidak populer dimata masyarakat. Tindak kekerasan (riil dan halus), pelecehan seksual, serta perilaku menyimpang lainnya dalam mekanisme pemeriksaan pidana memperlihatkan hubungan signifikan dengan sistem kontrol. Semakin baik sistem kontrol semakin banyak altematif yang dapat dicapai oleh peradilan pidana. Membuka berbagai saluran komunikasi memudahkan pembentukan kontrol, dan mendorong perubahan kultur pemeriksaan lebih kondusif. Efek demikian berkorelasi dengan kepercayaan masyarakat terhadap altematif penyelesaian dalam hukum. Sebuah hubungan yang nyata bahwa kepercayaan bisa tumbuh melalui akuntabilitas dan salah satu senjata untuk mewujudkan hal tersebut ada pada sistem kontrol.