KEBERATAN DAN BANDING ATAS PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILA1 SERTA PERMASALAHAN PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN PAJAK (BPP) DI INDONESIA

Abstract

ABSTRAK Thesis ini mengambil judul" KEBERATAN DAN BANDING ATAS PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PERMASALAHAN PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN PAJAK (BPP) DI INDONESIA. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Kurang jelasnya tata cara dan pelaksanaan Keberatan pada Direktorat Jenderal Pajak; Kurang jelasnya tata cara dan pelaksanaan Banding pada Majelis Pertimbangan Pajak dan Bagaimanakah pembentukan Badan Peradilan Pajak di Indonesia ? Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis tata cara dan pelaksanaan keberatan; menganalisis tata cara dan pelaksanaan banding dan menganalis permasalahan pembentukan Badan Peradilan Pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: pada permasalahan pertama dan kedua, maka pendekatan masalahnya menggunakan metode kwalitatif. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian diskriptif yakni suatu penelitian untuk menggambarkan tata cara dan pelaksanaan keberatan dan banding.,Sedang data yang digunakan adalah data primer, yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak dan Majelis Pertimbangan Pajak, serta Wajib Pajak yang mengajukan keberatan/ banding sebagai pembanding. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan . Untuk analisa data, menggunakan metode interaktif. Sedangkan dalam permasalahan yang ketiga, termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder/ kepustakaan dan dokumen-dokumen sebagai sumber datavaangkan analisa data dilakukan secara interpretasi secara sistematis dan hasilnya dipaparkan sampai taraf diskriptif. Setelah diadakan penelitian maka, ditemukan data: Wajib Pajak belum banyak mengetahui tata cara pengajuan Keberatan dan Banding . Sedang dalam pelaksanaannya, Wajib Pajak yang mengajukan Keberatan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 1995 meningkat dibandingkan tahun 1994 , hal ini disebabkan oleh kurangnya tingkat pengetahuan Wajib Pajak tentang dasar pengenaan pajak dan semakin tajamnya konflik antara Wajib Pajak dengan Dirjen Pajak. Jika Wajib Pajak belum puas terhadap putusan keberatan tersebut, Wajib Pajak dapat mengajukan Banding yang diajukan ke Sekretariat Majelis Pertimbangan Pajak di Jalan Cut Meutia Nomer 7 Jakarta. Wajib Pajak yang mengajukan banding tahun 1995 menurun, jika dibandingkan tahun 1994. Hal ini disebab¬kan Wajib Pajak puas terhadap putusan keberatan dan makin menurunnya konflik antara Wajib Pajak dengan Dirjen Pajak. Perlunya segera dibentuk Badan Peradilan Pajak untuk menyele¬saikan sengketa perpajakan di Indonesia. Pembentukan BPP menimbulkan kendala, apakah BPP ditempatkan pada Badan Peradilan Umum ataukah ditempatkan pada badan peradilan Khusus. Sedangkan saran dalam penelitian ini adalah : perlu adanya penyuluhan tentang keberatan dan banding; perlu adanya per¬aturan tentang batas waktu penyelesaian banding; Pembentukan BPP dapat dilakukan dengan cara kebijaksanaan publik ;dan atau menggunakan Pasal 13 UU Nomor 14 tahun 1970. ABTRACK The thesis was entitled "KEBERATAN DAN BANDING ATAS PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PERMASALAHAN PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN PAJAK (BPP) DI INDONESIA." (OBJECTIONS AND APPEALS TO INCOME TAX AND VALUE ADDED TAX AS WELL AS THE PROBLEMS OF THE ESTABLISHMENT OF JUDICIAL BODY FOR TAXION IN INDONESIA). The problems chosen for the research were: The .)bscurity in the procedures and the handling of Objections in the Directorate General for Taxion; The obscurity in the procedures and the handling of Appeal in the Tax Advisory council and how was the establishment of Judicial Body for Taxion in Indonesia?. The purposes of the research were to analyze the prosedures and the handling of Objections; to analyze the procedures and the handling of Appeal and to analyze the problems concerning the forming of Judicial Body for Taxion. The method applied to the research was: qualitative method for the first and the second problems, and it is a descriptive research, i.e. a research carried out to discribe the procedures and the handling of Objections and Appeal. The data used for the research were the primary data, taken from Directorate General of Taxion and the Tax advisory Council as well as from the Taxpayers putting forward their Objections and Appeals for comparisons. While secondary data were taken from library sources. To analyze the data, it used interactive method. For the third problem, as it belonged to normatif legal reseach, it used secondary data/library sources and the document as primary data. The data analyze was interpreted sistematically and then presented up to descriptive level. The research resulted in the following findings: The Taxpayers did not know muct about the procedures of how to put forward Objections and Appeal. Whereas in the handling of them, the Taxpayers putting forward objections to Income tax and Value Added Tax during 1995 increased as compared to 1994. It, was caused by insuffient information for the Taxpayers about the constitusional reference of tax obligation and sharp conflicts between Taxpayers and the Director general of Taxion. If the Taxpayers were not satisfied by the verdict for the Objections, they may Appeal through the Secretariat of the Tax advisory Council on jalan Cut Meutia No.7 Jakarta. The Taxpayers proposing Appeal during 1995 decreased as compared to 1994. It was because the Taxpayers were satisfied by the verdict for the objections and decreased in conflict between the Taxpayers an the Director general of Taxion. The establishment of Judicial Body for Taxion (BPP) was urgent for settling 'conflicts concerning taxions in Indonesia. the establishment come across difficulties whether it should belong to Public Judicial Court or to Particular Judicial Body. The recommendation of the research were: That it necessary to give guidance about Objections and Appeal; it is necessary to establish rules about the deadline of Appeal settlements; the establisment of Judicial Body for Taxion (BPP) can be realized by means of public policy; or reffering to Article 13 of UU (constitusion) No.14,1970.