KEBIJAKSANAAN PERPAJAKANTENTANG RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN SERTA IMPLEMENTASINYA PADA SEKTOR PERBANKAN

Abstract

Since Indonesia been attack violently by economical crisis in mid 1997 th company restructuring (specially banking sector) has been glowing to be discuss, and to assist the implementation of that restructuring the government published some kind of prudent regulation, such as tax regulation about company restructuring. The tax regulation has been spell out in order to apply the function of tax as a control device. The success offal-lotion tax applying as a control device highly influence by other factors, to find out what factors that effecting the succes of function tax applying as a control device (specially within the framework of implementation of company restructuring in the banking sector), so this thesis will recite about any tax regulations that has been published by the government in order to support the company restructuring applying, were the tax regulations already synchronous vertically and horizontally, how is the implementation in the banking sector, and what factors that effect the effectiveness the tax regulation about company restructuring specially in banking sector. This recite have a purpose to find out is that the tax regulation about company restructuring that have been published by the government have any usefulness to any company that carryimg out the restructuring, to analyst is that the regulations that have been published in order to support the restructuring applying have already synchronous vertically as well as horizontally, to see the influence of tax regulation about company restructuring after have been implemented in banking sector, and to find out what factors that effect the effectiveness of tax regulation about company restructuring specially in banking sector. The study method that have been use is standard juridical and empirical juridicial considering the object of this study beside the law nouns that control about company restructuring appropriate with the implementation in the banking sector. From the data analyst and study result obtained a strategic outcomes which is 1. Tax regulation about company restructuring that have been published by the government were book value utilization, income inform time on right shifting on land and/or structure, counting value of income tax paragraph 25 in any circumstance, reducing tax achievement cost on land and structure, obligation restructuring, tax obligation time on goods delivery that been subjected to tax, input tax on goods that been subjected to tax, and revaluing permanent assets. Various regulations are very useful to any company that doing restructuring, but if refer to the contents there are some certainty that choosing side specific groups, because tax facilities more specifically for big financial capital industrialist, and there is a special treatment for BUMN. Although that regulation finally been replace but there are some company that already taking benefit from it. 2. Tax regulation that have been published by the government in order to support the company restructuring applying most of it are already synchronous vertically as well as horizontally. Only some that not synchronous, that is S.E. Dirjen.Pajak No. SE. 21/PJ.42/1999 and Keputusan Dirjen. Pajak No. KEP. 141/PJ./1999 that afterward been followcd by S.E. Dirjen. Pajak No. SE. 27/PJ.42/1999 and Keputusan Dirjen. Pajak No. KEP. 281PJ./1999 that afterward been followed by S.E. Dirjen. Pajak No. SE. 051PJ.42/1999. 3. Tax regulations implementation about company restructuring in banking sector gave positive impact in form of rising bank healthy. 4. The rising of bank healthy after doing restructuring make up immediate impact from the regulation. There are some factors that could effect that immediate impact, those are : intern factor, namely : human resources, financial capital and technology, also extern factor, such as : social stability, politic and security, synchronization between monetery and fiscal regulation, also observation. From those strategic outcomes result in these study then its recommended things as follow : 1. In order to regulations that been published by the government can be accommodate problems that have been face by economic agent, so the perfection of the information system in analyst and regulation making is needed. 2. In order to obtained syncronization vertically as well as horizontally in every ordinance product that will be validation by the government must always be seen the connection with the ordinance product that have already exist. 3. In order to regulation that been published by government to be effective, then those regulation about to build must be coordinative and implemented simultaneously, holistic, and comprehensive. Sejak Indonesia dilanda krisis ekonomi pada pertengahan th. 1997 restrukturisasi perusahaan (khususnya sektor perbankan) marak dibicarakan, dan untuk membantu pelaksanaan restrukturisasi tersebut pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijaksanaan, antara lain kebijaksanaan perpajakan tanning restrukturisasi perusahaan. Kebijaksanaan perpajakan tersebut dikeluarkan dalam rangka menerapkan fungsi pajak sebagai alai pengatur. Keberhasilan penerapan fungsi pajak sebagai alat pengatur banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan penerapan fungsi pajak sebagai alat pengatur (khususnya dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi perusahaan pada sektor perbankan), maka tesis ini akan mengkaji mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan perpajakan apa raja yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan restrukturisasi perusahaan, apakah kebijaksanaan-kebijaksanaan perpajakan tersebut sudah sinkron secara vertikal dan horisontal, bagaimana implementasinya pada sektor perbankan, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi keefektifan kebijaksanaan perpajakan tentang restrukturisasi perusahaan khususnya pada sektor perbankan. Kajian tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah kebijaksanaan perpajakan tentang restrukturisasi perusahaan yang dikeluarkan pemerintah bermanfaat bagi perusahaan yang melakukan restrukturisasi, menganalisis apakah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikeluarkan dalam rangka, menunjang pelaksanaan restrukturisasi tersebut sudah sinkron secara vertikal maupun horisontal, melihat pengaruh kebijaksanaan perpajakan tentang restrukturisasi perusahaan setelah diimplementasikan pada sektor perbankan, dan mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektifitas kebijaksanaan perpajakan tentang restrukturisasi perusahaan khususnya pada sektor perbankan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris mengingat obyek penelitian ini selain norma-norma huktun yang mengatur mengenai restrukturisasi perusahaan juga implementasinya pada sektor perbankan. Dan basil penelitian dan analisis data diperoleh temuan-temuan strategis sebagai berikut : 1. Kebijaksanaan perpajakan tentang restrukturisasi perusahaan yang dikeluarkan pemerintah adalah penggunaan nilai buku, saat pengakuan penghasilan alas pengalihan hak alas tanah dan/atau bangunan, penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam hal-hal tertentu, pengurangan bea perolehan hak alas tanah dan bangunan, restrukturisasi utang, sant terutangnya pajak alas penyerahan barang kena pajak, pajak masukan alas barang kena pajak, dan penilaian kembali aktiva tetap. Berbagai kebijaksanaan tersebut sangat bermanfaat bagi perusahaan yang melakukan restrukturisasi, tetapi apabila dilihat dari isinya ada beberapa ketentuan yang memihak golongan-golongan tertentu, karena fasilitas perpajakan Iebih ditekankan pada pengusaha bermodal besar, dan ada perlakuan khusus terhadap BUMN. Walaupun peraluran tersebut akhirnya diganti tetapi sudah ada beberapa perusahaan yang rnenikmatinyaa. 2. Kebijaksanaan-kebijaksanaan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan restrukturisasi perusahaan sebagi an besar sudah sinkron secara vertikal maupun horisontal. Hanya ada beberapa yang tidaksinkron, yaitu S.E. Dirjen.:Pajak No. SE. 21/PJ.42/1999 dan Keputusan Dirjen. Pajak No. KEP. 141/PJ./1999 yang kemudian ditindaldanjuti dengan S.E. Dirjen. Pajak No. SE. 27/PJ.42/1999 serta Keputusan Dirjen Pajak No. KIT. 28/PJ./1999 yang kemudian ditindakianjuti dengan S.E. Dirjen Pajak No. SE. 05/PJ.42/1999. 3. Implementasi kebijaksanaan perpajakan tentang restrukturisasi perusahaan path sektor perbankan memberikan dampak positif dalam bentuk terjadinya peningkatan kesehatan bank 4. Peningkatan kesehatan bank setelah melakukan restrukturisasi mernpalcan dampak segera dari kebijaksanaan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dampak segera tersebut, yaitu : faktor intern, terdiri dari : sumber daya manusia, modal, dan teknologi, serta faktor ekstern, yang terdiri dari : stabilitas sosial, politik dan keamanan, sinkronisasi antara kebijaksanaan fiskal dan moneter, serta pengawasan. Dad hasil temuan strategis pada penelitian ini maka direkomendasikan hal¬hal sebagai berikut : 1. Agar kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah dapat mengalcomodir permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pelaku ekonomi, maka perlu adanya penyempurnaan sistem informasi dalam analisis dart pembentukan kebijaksanaan. 1 Agar tercapai sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal setiap produk tmdang-undang yang akan diberlakukan oleh pemerintah hams senantiasa dilihat kaitannya dengan produk penmdang-undangan yang telah ada. 3. Agar kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah efektif maka kebijaksanaan¬kebijaksanaan yang dibuat kemudian hams koordinatif dan diimplementasikan secara simultan, holistik, serta komprehensif: