ARTI PENTINGNYA IIUKUM KEIMIGRASIAN DALAM PERSPEKTIF PERDAGANGAN BEBAS

Abstract

In WTO , AFTA, the trade gets into all aspect, not only limited on aspect of social, culture, politic, economic but also to all aspect of lift. Indonesia as part of world, has been in that change , for this time and the, future. Considering on immigration as institution that deals directly with the people as actor of business or country, their function as guard of the gate of country, is very relevant to make a research on the implementation of their tasks and function related with the impact of AFTA. Trends that happened in other country, need serious controlling and observing the probability that would be happened in Indonesia. The impact of lice market can make a good sense in point of negative aspect, it is the probability of suffering loss, or even can be used well to get much profit for developing social welfare. Both the negative and positive impact will become challenges for immigration duties. Facing to WTOAFTA and free market, the immigration law demanded to fir its wise with developing and society's needs ,either Indonesian or International society. The regulation of laws that has been owned , U.0 No. 9, 1992 about immigration ,due to as mentioned above, there are so many human right violence that have to change and revise in order to meet the interest of today and future's development, society .Those are also the sub regulation such as government regulation and other regulation. With revising regulation of laws as a base law, reformation the better of structure of organization agree with development globalization era, creating a system and standard procedures that cannot alter every time in leader's interest, improving the quality of human resources as well, it can be sure that General Director of Immigration can run the mission and their duties well, on liberalization era in free market in third millennium. By reformation in realm of regulation of law, restructuring more stable of organization and meet society'shoed and development, making a system and standard procedure that being compass for service and controlling activity, doing the efforts for developing the quality of 'human resources, either in technical or managerial field, and with a way of guiding a good carrier as well as creating a procedures process of stable judgment to uphold the law on immigration action agree with the valid law with considering and applying the national institution principal, noticing the WTO decision, AP'I'A and Free market , and depending on the system of national law as well Dalam WTO, AFTA arus perdagangan merambah ke segala bidang, tidak terbatas pada aspek sosial-kultural-politik-ekonomi tapi masuk kesemua aspek kehidupan. Indonesia sebagai bagian dari dunia, telah berada dalam arus itu, pada saat ini dan masa¬masa yang akan datang. Meninjau langsung Imigrasi sebagai intitusi yang bersinggungan langsung dengan lalu lintas orang sebagai pelaku bisnis atau negara, dalam fungsinya sebagai penjaga pintu gerbang negara, sangat relevan untuk melakukan pengkajian atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dikaitkan dengan dampak AFTA tersebut itu. Trend yang terjadi di negara lain, terutama di negara-negara yang secara teknologi lebih jauh tinggi, perlu mendapatkan pengamatan yang seksama dan dipelajari kemungkinan yang akan segera terjadi di Indonesia. Dampak perdagangan bebas dapat dipandang baik dari aspek negatif yaitu kemungkinan merugikan, atau sebaliknya justru di manfaatkan dengan baik untuk memperoleh banyak keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan! bangsa. Baik dampak positif maupun negatif akan menjadi tantangan bagi tugas-tugas imigrasi. Menghadapi WTO AFTA dan perdangan bebas, Hukum. keimigrasian dituntut untuk menyesuaikan kebijaksanaannya dengan perkembangan dan. kebutuhan masyarakat baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional. Peraturan Perundang-undangan yang kini telah dimiliki berupa U.U.No.9 Tabun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagai sumber hukum bagi kegiatan keimigrasian, karena sebagai diuraikan di atas banyak mengandung unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia, sehingga perlu diubah dan direvisi agar dapat memenuhi kepentingan perkembangan masyarakat kini dan masa yang akan datang. Demikian juga peraturan dibawahnya seperti Peraturan Pemerintahnya dan peraturan-peraturan lainnya. Dengan melakukan perbaikan peraturan perundang- undangan sebagai dasar hukum, mereformasikan Struktur Organisasi yang lebih sesuai dengan perkembangan era globalisasi, diciptakannya suatu sistem dan prosedur yang baku yang tidak setiap kali dirubah sesuai dengan selera pimpinan serta dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya, dapat diyakini bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi dapat menunaikan misi dan tugasnya dengan sebaik-baiknya menjelang era keterbukaan dal am perdagangan bebas pada Milenium III ini. Dengan melakukan reformasi di bidang peraturan perundang-undangan, penataan kembali organisasi yang lebih mantap dan mentenuhi kebutuhan dan perkembangan masyaralcat, diciptakannya suatu sistem dan prosedur yang baku yang dijadikan pedoman bagi kegiatan pelayanan dan pengawasan, dilakukan usaha-usaha peningkatan kemampuan sumber daya manusianya baik di bidang teknis, maupun dibidang daya manusianya baik dibidang teknis, maupun dibidang manajemennya dan dengan suatu pola pembinaan karir yang mantap serta diciptakan suatu prosedur proses peradilan yang mantap dalam penegakan hukum atas tindak imigrasi sesuai dengan hukum yang berlaku dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip kelembagaan nasional, memperhatikan ketentuan WTO, Afta dan perdagangan bebas serta tidak terlepas dad sistem hukum nasional.