PENEGAKAN HUKUM TERH A.DAP IKLAN OBAT-OBATAN YANG• ME.NY ESAT KAN

Abstract

The problem of misleading of drugs advertisement resently most increase publishing in mass media. Eventhough, the rules of advertisement was established, that goals to arranged advertising inhabitant and directory illegal behavior advertisement However, practically the rules of advertisement could not be applied and enforcement. Law enforcememt to misleading of drugs adv. are hopeless so that misleading of drugs adv. glown up in mass media According to that statement, author interest to taken a research about: Law enforcement to misleading of drugs adv. The main problem which proposing are how far the process of law enforcement deal with misleading of drugs adv. and what kind of factors that pursued to the law enforcement deal with misleading of drugs adv. According to observation and research, law enforcement agency passively to take up the problem. If there is no accusation, so they could not take advantage to investigate on this case. Merely, less the coordination and cooperation each government institution to take up misleading of drugs adv.. However, no specific law about adv., so that resulting to un expactation who's institution duty. Non government institution take advantage to controle this misleading of drugs adv., such as YLKI and LP2K. Base on field research, the main factors that resisting law enforment of misleading of drugs adv. are unlawness adv.; less considering of law enforcement agency againts misleading of drugs adv.; limit f2rility to support an exertion law enforcement and less knowledge and consciousness of public about misleading of drugs adv. as a crime. Masalah iklan obat-obatan yang menyesatkan dewasa ini makin meningkat saja penyiaran dan penayangannya di media mass; baik cetak maupun eleldronik. Hal ini dapat diketahui dari pemberitaan di media massa tentang maraknya penyiaran iklan¬ildan yang menyesatkan maupun hasil penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) maupun Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Semarang terhadap iklan-iklan yang disiarkan atau ditayangkan di media massa yang dipublikasikan kepada masyarakat lust Sebenamya berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perilaku periklanan telah dikeluarkan, untuk mengatur perilaku periklanan yang menyimpang dan melanggar hukum (iklan yang menyesatkan), seperti: Tata Krama dan Tata Can Perildanan Indonesia; UU tentang Barang; UU tentang Pangan; UU tentang Kesehatan; UU tentang Penyiaran; UU tentang Pars; dan yang terpenting UU tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang tata can beriklan yang baik dan perilaku¬perilaku yang tidak boleti dilakukan oleh pengusaha dalam mengiklankan produknya. Namun dalam kenyataannnya, berbagai macam peraturan perundang-undangan tersebut yang bermaksud mengatur perilaku periklanan seolah-olah hanya menjadi "macan kertas", hanya sekedar "pajangan etalase" Raja, tidak mampu diterapkan dan ditegakkan secarakonsisten dan konsekuen, sehinggapenegakan hukum terhadap iklan obat-obatan yang menyesatkan masih jauh dari harapan. Akibatnya penyiaran dan penayangan iklan yang menyesatkan makin marak Baja di media mass; tanpa ada pengawasan dan tindakan yang tegas dari pihak yang berwenang. Melihat persoalan di alas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai penegakan hukum terhadap iklan obat-obatan yang menyesatkan, dengan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap iklan yang menyesatkan? 2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat upaya penegakan hukum terhadap iklan obat-obatan yang menyesatkan? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam pendekatan ini hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, tetapi sebagai suatu institusi sosial yang secara nil berkaitan dengan variabel-variabel sosial lainnya Sehingga dapat menjelaskan pengaruh hukum terhadap perilaku penegak hukum, pengusaha, pengambil kebijakan (birokrat), dan konsumen (korban) berkaitan dengan penegakan hukum terhadap iklan obat-obatsu yang menyesatkan. Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang berusaha untuk mengungkap makna-makna yang tersembunyi di batik objek yang diteliti, yaitu bagaimana sesungguhnya hukum telah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap iklan obat-obatan yang menyesatkan. Untuk mendapatkan informasi yang seluas mungkin ke arah variasi data, maka penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam (in depth) dan pengamatan tidak terlibat. Berdasarkan hasil pengamatan danpenelitian lapangan diperoleh temuan, bahwa penegakan hukum terhadap iklan obat¬obatan yang menyesatkan tidak dapat berjalan dengan balk, disebabkan oleh tidak adanya perhatian dari aparat hukum, khususnya polisi sebagai ,"ujung tombak" untuk mengusut kasus tersebut. Selama ini polisi selalu bertindak pasif dalam menangani kasus kejahatan iklan obat-obatan yang menyesatkan dengan menunggu laporan stall pengaduan dari masyarakat yang dirugikan oleh iklan yang menyesatkan tersebut. Apabila tidak ada laporan atau pengaduan dari masyarakat, maka polisi tidak dapat menindak atau mengusut kasus tersebut. Di samping hal di atas, antara lembaga pemerintah (Departemen Penerangan dan Departemen Kesehatan) tidak terjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dalam menangani kasus iklan yang menyesatkan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perilaku periklanan, sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan mengenai instansi manakah yang berwenang mengawasi perilaku periklanan yang menyimpang atztu melanggar hukum tersebut. Dengan demikian fungsi kontrol dan pengawasan yang dimiliki oleh kedua instansi tersebut menjadi lemah, karena kedua instansi tersebut sibuk berkonsentrasi pada penyelesaian tugasnya masing-masing, yaitu Departemen Kesehatan (Ditjen POM) lebih menitikberatkan pada pemeriksaan dan pengujian secara klinis terhadap produk-produk yang dianggap bermasalah atau melanggar hukum, sedangkan Departemen Penerangan (Kanwil Deppen Jateng) menitikberatkan pengawasannya terhadap berita-berita di media mass; apakah telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat, seperti: menyebarkan fitnah, menyinggung masalah SARA, mengandung pornografi, dan sebagainya. Fung,si kontrol dan pengawasan terhadap perilaku periklanan juga dilaksanakan oleh lembaga swasta di antaranya adalah Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia dam Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan konsumen (YLKI dan LP2K). Fungsi kontrol dan pengawasan terhadap iklan yang menyesatkan dilaksanakan secara aktif oleh YLKI dan LP2K Semarang dengan mengadakan penelitian terhadap iklan yang menyesatkan yang disiarkan dan ditayangkan di media mass; di mans hasil penelitian tersebut di publikasikan ice media mass; agar dapat diketahui oleh masyarakat luas. Tidak berjalannya penegakan hukum terhadap iklan obat-obatan yang menyesatkan secarabaik, disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan sebagai berikut: 1. Belum adanya undang-undang periklanan. 2. Kurangnya perhatian aparat penegak hukum terhadap iklan obat-obatan yang menyesatkan. 3. Terbatasnya saran dan fasilitas yang mendukung upaya penegakan hukum terhadap iklan obat-obatan yang menyesatkan. 4. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap iklan obat¬obatan yang menyesatkan sebagai kejahatan.