IMPLEMENTASI UU NO. 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM UPAYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (Suatu Kajian Pertambangan Rakyat di Kabupatan Nabire)

Abstract

People's mining is an activity carried out by local people, in a simple way. It is said so, because outsider or newcomer is forbidden to dig and in the use of traditional means, such as crowbar, spade, wok, tray, etc. People's mining is regulated in Chapter 11 of Act No. 11 of 1967 on the Main Provision on Mining. In its implementation the performance of people's mining cannot support sustained development, as stipulated in Act No. 23 of 1997 on Environmental Management. The people's mining itself is a development activity which in itself experiences changes bringing impacts especially on the environment. The impact caused by mining activity done by people provides positive impact, i.e. bring usefulness and provides also negative impact i.e. risk to the environment, economy and socioculture of the community. In order to know and sharpen the analysis comprehensively, the approach method used in the thesis writing is a socio-legal research and a normative by using qualitative research method relying on empirical data. This is meant to be able to know the behavior of the community towards implementation activity of people's mining and community's perception towards,the environment, then relate it with laws and regulations in the mining sector as well as the environment. By using the approach method as well as the qualitative research, from the research result and analysis made, suggestions are proposed to the central government as well as to the local government. In relation to the implementation of people's mining activity it is necessary to form and in case of negative impact occur, especially on the environment, such as the damage to the environment, beside the creation of the awareness of the people in digging to be able to preserve the function of the environment, it is necessary to form the mining service within the local Government Bapedalda (Regional Agency of Environment Impact Control) in District Nabire. Once it is established, its task has to be carried out, in accordance with function and role which should be enhanced so that the aim and fixed target could be achieved. One to the limitation of people's ability or being non-professional in mining, Regional Mining Service could render assistance, counseling and information to the people miners on ways of managing mines and the use of means during mining process of alluvial gold digging material being adaptive towards life environment. In other words, this Regional Mining Service or Unit, is the agency to directly handle problems on people's mining implementation. Besides, the existence of Bapedalda (Regional Agency of Environment Impact Control), could directly handle matters relating to environment impact caused by the people's mining activity. As such, the aim and target of the environment management could be achieved. Pertambangan rakyat merupakan suatu kegiatan yang dikelola oleh rakyat setempat secara sederhana. Dikatakan demikian sebab orang luar atau pendatang tidak diperbolehkan untuk menambang dan dalam pengelolaannya menggunakan alat-alat tradisional seperti linggis, sekop, wajan, talam, dan sebagainya. Pertambangan rakyat diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam implementasinya, pelaksanaan pertambangan rakyat tidak dapat menunjang pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertambangan rakyat itu sendiri merupakan kegiatan pembangunan yang di dalam dirinya mengalami perubahan-perubahan yang membawa dampak terutama pada lingkungan hidup. Dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pengelolaan penambangan yang dilakukan oleh rakyat berdampak positif yang dapat memberikan manfaat dan berdampak negatif yang dapat mendatangkann resiko bagi lingkungan hidup, ekonomi dan sosial-budaya masyarakat. Untuk mengetahui dan dapat mempertaj am analisis secara komprehensif, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis adalah yuridis sosiologis (socio-legal research) dan yuridis normatif (normative legal-research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengandalkan data empiris (data lapangan). Hal ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui perilaku masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan rakyat dan persepsi masyarakat terhadap lingkungan hidup kemudian mengkaitkan dengan peraturan perundangan di bidang pertambangan maupun lingkungan hidup. Dengan berpijak pada metode pendekatan maupun penelitian di atas, dari hasil penelitian dan analisis yang dibuat maka membuahkan suatu pikiran yang dijadikan sebagai masukkan (input) kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat perlu di bentuk Dinas Pertambangan Daerah atau Unit Pelaksana Pertambangan di Daerah dan dalam hal dampak negatif yang menimpa terutama pada lingkungan hidup seperti terjadinya kerusakan lingkungan hidup, selain perlu adanya kesadaran dari rakyat dalam menambang agar dapat memelihara fungsi kelestarian lingkungan hidup perlu dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah. (Bapedalda) di Kabupaten Nabire dan apabila sudah terbentuk maka hams dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan peranan yang ada serta perlu ditingkatkan agar tujuan dan sasarannya yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dikatakan demikian sebab dengan adanya keterbatasan kemampuan rakyat atau tidak profesionalnya rakyat dalam menambang, oleh Dinas Pertambangan Daerah dapat memberikan pembinaan, penyuluhan dan penjelasan kepada para penambang (rakyat) tentang cara-cara pengelolaan tambang yang baik, dan alat-alat yang digunakan selama dalam proses penambanga bahan galian emas alluvial adalah yang adaptif (ramah) terhadap lingkungan hidup. Dengan kata lain, Dinas atau Unit Pertambangan Daerah inilah yang dapat menangani langsung masalah mengenai pelaksanaan penambangan rakyat. Di samping itu kehadiran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) di bidang lingkungan hidup secara langsung dapat menangani hal-hal yang berhubungan dengan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan rakyat. Dengan demikian, apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari pengelolaan lingkungan hidup dapat tercapai.