MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN ANTARA PT FREEPORT INDONESIA DENGAN MASYARAKAT ADAT AMUNGME DAN KAMORO

Abstract

The mechanism of dispute resolution can be carried out in a variety of manners. In general the forum of the dispute resolution available can be classified into 2 (two) ways, litigation conducted through trial, and non-litigation beyond the trial process. The Act No. 23, 1997 on Environmental Management integrates both forum of the dispute settlement, and Article 30 section (1) defines that the resolution of envronmental dispute may be reachable by the court or outside court on voluntary options of the parties concerned. The resolution of environmental dispute settled beyond the court can only be put into effect on lawsuit, while the resolution is not put into effect on the environmental criminal case. On the environmental dispute between PT. Freeport Indonesia and Amungme and Kamoro Custom Communities, several efforts of settlement have been made by both parties but not results, particularly for the community suffering from environmental pollution and purposely environmental damages committed by PT. Freeport Indonesia. This more likely to be made because of view divergence in viewing the environmental issues. In connection with the issues, it is used mediation to settling the environmental dispute between PT. Freeport Indonesia and Amungme and Kamoro Communities. The resolution of environmental dispute by mediation is regarded more appropriate and effective because it is perceived more appropriate to wisdom of tribal cultures of Amungme and Kamoro. Besides, the resolution is cooperative because it is aimed to consent or solution towards the dispute with win-win solution. Thus through the mediation, the settlement is expected to be able to provide satisfactions for both parties concerned, namely: substantive, procedural and psychological satisfactions. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Secara umum media penyelesaian sengketa yang tersedia dapat digolongkan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu litigasi yang dilaksanakan melalui peradilan dan nonlitigasi yang berada di luar peradilan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengintegrasikan kedua media penyelesaian sengketa ini, di mana dalam Pasal 30 ayat (1) menyebutkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan yang dilakukan di luar pengadilan hanya dapat diberlakukan terhadap gugatan ganti kerugian, sedangkan terhadap tindak pidana lingkungan penyelesaian tersebut tidak diberlakukan. Terhadap sengketa lingkungan yang terjadi antara PT. Freeport Indonesia dengan masyarakat adat Amungme dan Kamoro, oleh kedua belah pihak yang bersengketa telah diupayakan beberapa bentuk penyelesaian namun belum ada hasilnya, khususnya bagi masyarakat yang menderita akibat pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan PT. Freeport Indonesia. Hal ini mungkin disebabkan karena perbedaan pandangan dalam melihat masalah-masalah lingkungan tersebut. Berkaitan dengan itu, maka digunakan mediasi untuk menyelesaikan sengketa lingkungan antara PT. Freeport Indonesia dengan masyarakat adat Amungme dan Kamoro. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui mediasi dianggap lebih memadai dan efektif, karena dirasakan lebih sesuai dengan kearifan budaya suku Amungme dan Kamoro. Di samping itu penyelesaiannya bersifat kooperatif karena diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap sengketa yang bersifat "win-win solution". Dengan demikian diharapkan penyelesaian sengketa lingkungan melalui mediasi ini dapat memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu kepuasan substantif, prosedural dan psikologis.