PERAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA KOTA SEMARANG DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK PEKERJA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN

Abstract

The numerous cases of lay-off (PHK) and the prevalence of demonstrations and industrial strikes in companies in Semarang area indicate the weakness of workers' protection and the unfulfilment of workers normative rights (the rights in obtaining work, on getting proper wager, on setting up organisation, on getting protection, on taking have, or carrying out strikes and on conducting negotiations). Demonstrations and strikes take place because of the absence of agreement between workers and companies on workers' demands. What about, the role of Workers' Association (SPSI) as an organisation of workers which functions to protect and struggle for the workers' rights to improve their welfare ? To solve the problem, a socio - juridical approach was chosen. The reason is that, juridically SPSI is an institution which carries out its function based on legal and social norms, whereas sociologically how the behaviour and social reality of the officials who serve to play their roles are observed. In this study, the methods uses was a qualitative one, because the data were gathered by using a socio - juridical approach, which were descriptive in nature; that is the use of verbal and written words elicited from the people being observed_ The result of the study shows three findings as follows. First, SPSI has not yet been able to optimally play its role as a result of companies' pressures, the low quality of human resources, in the field of communication and legal proceedings, the low quality of legal customs among workers. Second, there are still quite many companies and which have not meet worker's normative rights. Third, quite many legal offences committed by companies are not legally processed because so far the measures taken by the Department of Man Power as a supervision of the execution of law is still the stage of encouraging law execution and not yet that of taking actions and giving actions. Based on the description of the above problem, it is suggested SPSI be able to play an optimal role, as it is property required; that is as an organisation which protects and attends to the rights of workers to improve their welfare. Banyaknya unjuk rasa dan mogok kerja di Wilayah Kota Semarang menjadi indikasi masih lemahnya perlindungan buruh dan banyaknya pelanggaran terhadap hak-hak normatif buruh di perusahaan-perusahaan, seperti hak untuk mendapatkan upah yang layak (UMR), hak untuk mendapatkan jaminan sosial, hak untuk berunding bersama, hak untuk cuti, hak kebebasan berserikat atau beroganisasi, hak untuk mogok, dan hak¬hak lainnya yang bersifat normatif. Unjuk rasa dan mogok harus segera disikapi, karena kalau terus terjadi dan berkepanjangan akan Menimbulkan kerugian dan kekacauan yang lebih besar baik bagi buruh maupun perusahaan. Berdasarkan pemikiran di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana peran yang SPSI dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak pekerja. Tujuan lain dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran SPSI terhadap bekerjanya hukum. Pendekatan berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah "Yuridis Sosiologis", dengan alasan, bahwa secara yuridis SPSI adalah merupakan lembaga yang menjalankan perannya berdasarkan norma¬norma hukum, sedangkan secara sosiologis akan dilihat bagaimana latar belakang realitas sosial dari pengurus SPSI seperti latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya, yang telah nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan peran yang dilakukan SPSI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan alasan data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan "Yuridis Sosiologis" bersifat deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Alasan lain digunakannya metode kualitatif dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menemukan makna yang lebih mendalam dan terinci dari obyek penelitian ini yaitu peran dari pengurus SPSI dalam melindungi dan memperjuangakan hak-hak pekerja. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Secara umum, SPSI belum bisa berperan secara optimal dalam memperjuangkan hak-hak pekerja untukmeningkatkan kesejahteraan, hal ini disebabkan karena terbatasnya SDM di kalangan pengurus SPSI, khususnya di bidang organisasi, komunikasi dan hukum. 2. Kecuali PT. Fumira Semarang, banyak perusahaan yang belum memenuhi hak-hak normatif buruh secara utuh, terutama hak buruh untuk mendapatkan upah yang layak dan hak buruh untuk mengetahui neraca perusahaan. 3. Peran SPSI terhadap bekerjanya hukum masih lemah, hal ini terbukti masih banyak pelanggaran yang dilakukan pengusaha, yaitu berupa tidak dipenuhinya hak-hak normatif buruh secara utuh tetapi tidak tersentuh oleh hukum. Mencermati uraian dan permasalahan tersebut di atas diperlukan saran untuk SPSI, agar SPSI dapat berperan secara optimal dan sebagaimana mestinya yaitu sebagai organisasi buruh atau serikat pekerja yang berfungsi untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan.