PENENTUAN HAK DAN PEMANFAATAN TANAH TIMBUL DALAM ICAITANNYA DENGAN PENGEMBANGAN EKONOMI

Abstract

The rising land on Bulumanis Kidul beach was created through the continous sedimentary process as erosion effect of "up land" region in the east slope area of Muria Mountain, which is stimulate by the wave to the beach border continously until the land was made off. The arising of this new land, in one hand consider as a grace and expect for increasing the life phase of the society. However in other hand, uncertainly law regarding to the right and authority, both explicit from the National Law Land and the village decision which source from the local traditional law, has bring a dispute between the citizen, and probably between the citizen with the village government or the district government. This research referred for defining the local traditional law regard to the regulation of rising land and law principal which provide the basis for this, thus, analyzed with the theory of Traditional Law, the National Law Land, and other theory relevant to this case. The fields Data performs that almost for last 30 years, coordination of the village government was uncertain, so that the rising land authority was based on individual interest or the certain group. More over, the headman of village has been abusing his authority in governing almost all of the rising land individually. The citizen, in this case, some of them, and the Islamic Institution, who authorized this rising land, in fact, has considering the land as the common property that need the communal decision on its utilization. By authorizing model like that, the ulitization of existing rising land have not give much different influence for increasing the prosperous of entire citizen. In other hand, for the competence party, and manage it by self, the utility wich can be taken was very small because the virus ( diseases ) attacked may caused their breeding of shrimp die before its harvest time. Perceiving from the traditional law, consciousness of the society that the rising land as their common property was a reflection of the family spirit principal wich still pursue by them. Related from that, the headman of village as the officionary of district rights shall take the concrete action for arranging the village meeting forum to decide a whole regard to allocation, the managing, authority, and the property of the rising land. According to the high court Jurisprudence No. 301/K/Sip/1958 Jo. No. 248/K/Sip/1958 and No. 307/K/Sip/1956 might string along that the village's decision about the Distric Land Village has had the law strength so that the district court have no competence for reviewing it back. Besides that, by the autonomy spirit and area development wich shown by LTU No. 22/1999 and its carrying out rules, Permeneg Agraria/Ka BPN No. 5 /1999 both explicit and implicit recognize the traditional institution and traditional law of one area. And therefore, if the village could handle their program their self, so that the interfere of government have no need anymore.Further, from the National Law Land's perspectives, the rising land could include as the government land (wich directly authorized). Refered to chapter 33 UUD 1945 and chapter 2 Jo. Chapter 3 UUPa, Authority for administration, the district administration of government. In other hand, by refered to chapter 24 paragraph (1) PP No. 24/1997 declared that if there is no complete evidence, the government land authorization which simultaneously for 20 years by the good conviction and not in the dispute, the land may registerd. Therefore, the conclude may declared that the rising land is the district village land which need to arranged in village's decision based on the family spirit principal, and strengthened by the National Law Land, so that the utilization have not arise a conflict and increasing the common prosperous. Tanah timbul di pantai Desa Bulumanis Kidul terbentuk melalui proses sedimentasi secara terns menerus sebagai akibat erosi dari daerah "up land" di wilayah lereng timur Gunung Muria, yang terdorong ombak ke tepi pantai secara tens menerus sehingga timbul daratan barn.. Kemunculan daratan barn ini disatu nisi merupakan berkah dan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat; namun disisi lain belum adanya kepastian hukum mengenai hak dan kepemilikan, baik secara eksplisit dari hukum pertanahan nasional dan putusan desa yang bersumber pada hukum adat setempat, telah menimbulkan sengketa diantara warga, dan mungkin antara warga dengan pemerintah desa maupun pemerintah daerah.. Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan hukum adat setempat mengenai pengaturan tanah timbul dan asas-asas hukum yang melandasinya, kemudian dianalisis dengan teori dad Hukum Adat , Hukum Pertanahan Nasional dan teori-teori lain yang relevan. Data di lapangan menunjukkan bahwa selama hampir 30 tahun terakhir, tidak ada kejelasan pengaturan dari pemerintahan desa , sehingga penguasaan tanah timbul didasarkan pada kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Terlebih lagi Kepala Desa yang lama telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk menguasai sebagian besar tanah timbul Langkah yang ditempuh warga ini disebabkan antara lain oleh ketidak adilan Kades lama yang menguasai secara pribadi tanah timbul. Warga, dalam hal ini beberapa warga dan lembaga keagamaan Islam, yang menguasai tanah timbul sebenamya menyadari bahwa tanah tersebut sebagai milik bersama yang memerlukan putusan bersama dalam pemanfaatannya. Dengan model penguasaan yang demikian maka manfaat dari keberadaan tanah timbul belum banyak mempunyai pengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga secara keseluruhan. Selain itu bagi yang menguasai dan dikelola sendiri, sangat kecil manfaat yang diperolehnya karena serangan virus (llama) yang mengakibatkan udang peliharaannya mati sebelum usia panen. Ditinjau ciari Hukum adat, kesadaran masyarakat bahwa tanah timbul adalah milik bersama adalah cerminan dari asas kekeluargaan yang masih dianut oleh masyarakat. Sehubungan dengan itu Kepala Desa sebagai pemangku hak ulayat hams mengambil tindakan konkrit menyelenggarakan forum rapat desa untuk memutuskan segala sesuatu tentang peruntukan, pengelolaan, penguasaan dan pemilikan tanah timbul. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.301/K/Sip/1958 juncto No.149/K/Sip/1958, No.248/K/Sip/1958 dan No. 307/K/Sip/1956 dapat ditarik benang merah bahwa putusan desa mengenai tanah ulayat desa mempunyai kekuatan hukum yang kuat sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk meninjaunya kembali. Selain itu dengan semangat otonomidan pemberdayaan daerah yang diperlihatkan oleh UU No.22 tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya, Permeneg Agraria/Ka BPN No.5 Tabun 1999 secara eksplisit dan implisit mengakui lembaga-lembaga adat dan hukum adat suatu daerah. Dengan demikian apabila desa mampu menangani permasalahannya sendiri dengan baik maka campur tangan pemerintah di atasnya kurang diperlukan lagi. Kemudian dari perspektif Hukum Pertanahan Nasional , tanah timbul dapat digolongkan sebagai tanah negara(yang dikuasai langsung). Dengan mengacu pada pasal 33 UUD 1945 dan pasal 2 juncto pasal 3 UUPA, kewenangan penataan, pengaturan tanah yang dikuasai negara dapat didelegasikan pada pemerintah daerah. Selain itu dengan mengacu pada pasal 24 ayat (1) PP No.24 Tabun 1997 disebutkan bahwa apabila tidak ada alat bukti yang lengkap, penguasaan tanah negara secara terus-menerus selama 20 tahun dengan itikad baik dan tidak dalam sengketa maka tanah tersebut dapat didaftarkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanah timbul adalah tanah ulayat desa yang perlu diatur dalam putusan desa yang didasarkan pada asas kekeluargaan, dan dikuatkan dalam Hulcum Pertanahan Nasional, sehingga pemanfaatannya tidak menimbulkan konflik dan dapat meningkatkan kesejahteraan bersama.