PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOSUMEN DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DI KOTAMADIA SEMARANG

Abstract

One of the goals establishment of Republic of Indonesia is to protect all Indonesian people and to move general welfare forward based on Pancasila. To attain the goal, seriousness is needed either by goverment or all levels of Indonesian people because there are obstacles in the effort of them is the protection concern on consumers in the agreement of house-owned credit. In order to distribute the housing development, the Goverment offers confidence to private parties in develoving the proper, healthy, safe, and harmonious dwelling and housing, either by cash or facility of house-owned credit, consistent with the mandate of Article 5 section (1) of the Act 1992, Number 4 on Dwelling and Housing. To attract publics interest, developers market their product through a variety of media, one of them is by brochures about housing. Information published by developers in the form of housing brochures is do tendentious, so that they sometimes provide misleading information and make consumers disadvantageous. The final stage of the study concludes that the law protection for consumers in the agreement of house-owned credit is supposed to be very far from the consumers' expectation to get their rights as mandate by Article 4 of Consumer Protection Act (Act 1999 Number 8). This can be seen because of the absence of regulation particularly protecting the housing consumers of house owned-credit, unappropriate structure and infra structure, less aparatus, and institutions receiving or settlement of consumer dispute as mandated by Consumer Protection Act whereas obstacless found are factors derived from the consumers themselves like conditions of social-culture, education, economic level, and bargaining power of the consumer when dealing with the producers.External factors such as legal factor, despite normatively the Consumer Protection Act put into effect, a representative institution would not presumably apprear to struggle for consumer rights and no apparatus who have concern on weaker condition and position of consumer than the developers. Role of Local Goverment, Semarang Municipality, provides assurance of rights and protection for house-owned credit consumers by giving permit and supervision to the developers periodically carried out Salah satu tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kestinzguhan baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun seluruh lapisan masyarakat, sebab masih adanya hambatan dalam upaya mencapai tujuan tersebut, salah satu diantaranya adalah masalah perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit pemilikan rumah. Dalam rangka pemerataan pembangunan perumahan, Pemerintah memberikan kepercayaan kepada pihak swasta dalam mengembangkan perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman dan serasi, baik secara tunai maupun melalui fasilitas kredit pemilikan rumah, sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) UU No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Untuk menarik minat masyarakat, pengembang memasarkan produknya melalui berbagai media, salah satunya adalah melalui brosur perumahan. Informasi yang diterbitkan pengembang dalam bentuk brosur perumahan begitu tendensiusnya, sehin' gga tidak jarang menyesatkan (misleading information ) dan merugikan konsumen. Tahap akhir dart penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian kredit pemilikan rumah dirasakan sangat jauh dart harapan konsumen untuk mendapatkan hak-haknya seperti yang diamanatkan oleh Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen (MT No. 8 Tahun 1999), saran dan prasarana yang tidak memadai, aparat yang kurang, serta belum dibentuknya lembaga yang menerima pengaduan maupun penyelesaian sengketa konsumen seperti yang diamalkan oleh UU Perlindungan Konsumen, sedangkan kendala yang ditemukan adalah faictor yang berasal dad din konsumen sendiri seperti kondisi sosial budaya, pendidikan, tingkat ekonomi sena kekuatan tawar menawar konsumen ketika berhadapan dengan produsen. Faktor dad luar konsumen seperti faktor hulcumitya walaupun secara normatif UU Perlindungan Konsumen telah berlaku, namun agaknya belum tampak lembaga yang representatif yang memperjuangkan hak-hak konsumen dan tidak adanya aparat yang peduli terhadap kondisi dan posisi konsumen yang lemah kedudukannya daripada pengembang. Peran Pemerintah Daerah DATI U Kotamadia Semarang memberikan kepastian hak dan perlindungan bagi konsumen KPR dengan pemberian ijin dan pengawasan kepada pengembang yang dilakukan secara periodik.