LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PENDUKUNG ANTAR PARTAI DI KABUPATEN JEPARA (Studi Kasus Di Desa Dongos, Kecamatan Kedung)

Abstract

Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat ditumpukan hanya pada aparat penegak hukum atau Polri saja, melainkan hal itu menjadi tanggung jawab segenap warga masyarakat, sedangkan Polri berperan sebagai kekuatan inti yang berfungsi mendinamisir upaya penanggulangan kejahatan. Sehubungan dengan hal ini kiranya perlu adanya upaya yang intensif dalam menyamakan Wawasan Kamtibmas, yang pada intinya upaya menciptakan keamanan dan ketertiban di Iingkungan masyarakat dan upaya memerangi kejahatan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat, merupakan tanggung jawab bersama segenap warga masyarakat, dan Polri berperan aktif didalamnya. Dalam upaya penanggulangan kejahatan, kebijakan yang diambil Polri bukanlah ditumpukan hanya kepada upaya yang meliputi kegiatan pencegahan dan penindakan terhadap kasus kejahatan yang akan atau telah terjadi, melainkan juga meliputi upaya pembinaan yang ditujukan kepada segenap lapisan masyarakat, agar dapat berperan secara aktif dalam upaya penanggulangan kejahatan. Bahkan upaya penanggulangan kejahatan itu juga meliputi upaya pre-emptive yang berupa kegiatan¬kegiatan untuk menangkal atau meniadakan akar-akar kejahatan (faktor kriminogen). Penyelesaian terhadap konflik pendukung antar partai politik, Kepolisian Resort Jepara selain melaksanakan fungsi repressive, juga melaksanakan fungsi Bimmas maupun Intel sebagai pembina dan pembimbing hubungan timbal batik antara Polri sebagai subjek dengan masyarakat sebagai objek maupun subjek aktif untuk menyalurkan dan membimbing masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi konflik antar pendukung partai di desa Dongos, Bugel dan Sowan Lor, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara pada tanggal 30 April 1999, adalah : 1. Kepentingan politik PPP dan PKB dalam memperoleh massa pendukung pedal pada basis yang sama, yakni kaum Nadhiyin Penganut Ahlul Sunnah We! Jama'ah. 2. Fanatisme partai yang ditanamkan tokoh-tokoh dan da'i masing-masing partai dalam rangka pengintegrasian massa pendukung mereka. 3. Pemahaman yang kurang pada tempatnya tentang paradigma Islam sebagai agama dan Islam sebagai Parpol. 4. Pemahaman yang keliru tentang fungsi partai politik, sehingga meninggalkan aspek sosialisasi politik, komunikasi politik, dan manajemen konflik. 5. Tokoh-tokoh partai lebih mengutamakan recruitmen politik lewat pengerahan massa pendukung. 6. Adanya unsur provokasi kepada massa pendukung parpol dari pihak internal maupun ekstemal partai, sehingga konflik tidak terelakkan. Efforts to cope with crime do not only rest on the Indonesian police or law upholder but also become responsibility of the society. Here, the Indonesian police only serve as the core force to make the efforts to cope with crime dynamic. An intensive efforts is badly needed to make the same of peace and order in society (Kamtibmas) concept,' that is, the effort to create the peace and order in society and to fight against the crime emerge in society, are the responsibility of both society and the Indonesian police. In order to cope with crime, the policy taken by the Indonesian police do not only put greater emphasis on ttie preventive and repressive actions but also include the elucidation activity towards the society to encourage them to actively participated in effort to cope with crime. Furthermore, this activity will include the preLemptive effort to prevent or eradicate the root of crime. To solve inter political party supporters conflict, The Jepara country police do not only employ repressive action but also serve as society elucidation and ;intelligence agent both as subject to counsel and guide and as the active subject to channel and guide the society. There are some factors, giving influence to the inter political party supporters conflict in the villages of Dongos, Bugel and Sowan Lor of Kedung Sub District in Jepara regency on April 36th 1999, as follow: 1. The PKB and PPP parties political interest to get their supporters from the same bases of people that is the NandiYin people of Ahlul Sunnah VVal Jama'ah. 2. The party fanatism planted by the party figures and da'i (revival mullah) from respective party to integrate their parties, 3. Lack of understanding about Islam paradigm as a religion and Islam as a political party. 4. Wrong understanding about the function of political party until it ignores the aspects of political socialization, political communication and conflict management. 5. Political party figures fend to recruit political advantages through supporter's mobilization. 6. There is provocation element towards the political party supporters from internal or external party of party, to-make conflict unavoidable.