PENJUALAN LELANG OLEH BALAI LELANG SWASTA UNTUK MENGATASI KREDIT BERMASALAH

Abstract

The authority of Private Auction Office to sell the object of security right is a way to overcome problem loan. The aim of this research is to understand the authority of Private Auction Office to sell at auction the object of security right and its effect on the execution authority of The Head of District Court, and on whether the regulation on this case is really a necessity. The method of approach used is a normative yuridical and an empirical yuridical with the area of research covering Central Java, which is base on purposive sampling from the Semarang Municipality's research area. The subject of research include those who are involved in the execution of the object of security right. The primary and secondary data are obtained from library research and afield research. From trhe qualitatived analysis it is known that the Private Auction Office sells at auction the object of security right if the problem loan does not loss happend yet. In a situation where the loan has loss, the selling at auction of the object of security right is carried out through the State Auction Office. The authority of the Private Auction Office to sell at auction the object of security right does not reduce the execution authority of the Head of District Court. It does need a special regulation on the authority of the Private Auction Office in selling at auction the object of security right while the existing regulation is not appropriate wether the interest of the parties in selling at auction the object of security right by the Private Auction Office is still low. Key words : Private Auction Office, execution, security right object. Dalam hal kredit bermasalah, UUHT menentukan jika debitor cidera janji pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum. Prosedur eksekusi hak tanggungan menurut ketentuan Pasal 20 UUHT ada dua yaitu eksekusi parat dan penjualan di bawah tangan. Menurut UUHT kedua jenis eksekusi tersebut memerlukan ketentuan pelaksanaan (Pasal 26 UUHT). Berhubung sampai saat ini ketentuan pelaksanaannya belum ada, maka berdasar Pasal 14 ayat (1) UUHT yang berlaku adalah eksekusi dengan pertolongan hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 224 HIR/258 RBg. Dengan dapat didirikannya BLS dengan kegiatan melaksanakan penjualan lelang sukarela atas barang-barang milik masyarakat, apabila terjadi kredit bermasalah atau hingga macet maka bilamana bank menghendaki , realisasi pelunasan piutangnya dapat diperoleh melalui hasil penjualan lelang benda jaminan oleh BLS. Dalam hal demikian antara bank dengan debitornya secara formal harus ada kata sepakat Dalam proses negosiasi untuk mencapai kata sepakat ini pihak bank akan mempergunakan segala dalil yang dapat mempengaruhi kehendak debitor untuk menjual benda jaminan melalui BLS. Dalil-dalil yang digunakan oleh pihak bank saat negosiasi ini pada hakekatnya mengandung unsur paksaan, sehingga pihak debitor mau mengikuti kehendak bank untuk menjual benda jaminan miliknya melalui BLS. Penilitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut : 1. Apakah BLS dapat diberi wewenang melakukan lelang tewrhadap objek Hak Tanggungan ? 2. Bagaimana pengaturan tentang penjualan lelang oleh BLS objek hak tanggungan ? 3. Akibat hukum apa yang timbul karena penyederhanaan ketentuan eksekusi objek hak tanggungan ? 4. Selanjutnya bagaimana pengaruh penjualan objek hak tanggungan oleh BLS terhadap kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui eksekusi ? Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan adalah poendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris.Penentuan daerah penelitian dilakukan berdasar purposiv sampling, karena penentuan daerah penelitian ini dilakukan dengan cara menunjuk daerah tertentu yang memenuhi kriteria. Kriteria utama dalam penentuan daerah penelitian di sini adalah adanya Balai Lelang Swasta di daerah yang bersangkutan. Berdasar kriteria tersebut maka daerah yang ditunjuk sebagai daerah penelitian adalah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang. Adapun subyek penelitiannya meliputi mereka yang terkait dengan pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan. Data primer dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan survai lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian ini dinalisis secara kuantitatif dari segi normatif. Berdasar analisis kualitatif diketahui BLS dapat diberi wewenang menjual lelang objek hak tanggungan apabila kredit bermasalah belum dalam keadaan macet. Dalam hal kredit telah masuk pada kriteria macet, maka penjualan lelang objek hak tanggungan guna merealisasi piutang kreditor harus dilakukan melalui Kantor Lelang Negara. Kewenangan BLS melelang objek hak tanggungan yang merupakan salah satu cara merealisasi piutang kreditor tidak mengurangi kewenangan Ketua Pengadilan Negeri. Tentang kewenangan BLS melelang objek hak tanggungan diperlukan pengaturan tersendiri karena peraturan yang sudah ada sudah tidak memadai meskipun minat pihak-pihak terkait untuk melelang objek hak tanggungan melalui BLS sangat kecil.