IMPLIKASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROPINSI JAWA TENGAH

Abstract

Pajak dan retribusi daerah di Jawa Tengah memiliki peranan yang sangat besar terhadap pembangunan. Untuk itu perlu dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagai wujud pembaharuan dalam pengaturan perpajakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kenyataannya pemberlakuan undang-undang tersebut masih menimbulkan berbagai permasalahan secara yuridis, sosiologi maupun moral. Di samping itu, pelaksanaannya juga masih mengalami berbagai hambatan yang meliputi kualitas SDM, sarana maupun teknis lainnya. Kenyataan tersebut di atas menimbulkan dua masalah pokok yaitu mengapa berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 belum mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Jawa Tengah sebagaimana diharapkan oleh isi clan jiwa undang-undang tersebut dan bagaimana implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 terhadap pembangunan ekonomi di Jawa Tengah. Untuk memecahkan permasalahan tersebut di atas dipilih pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan, studi lapangan dan pengumpulan data dengan berbagai teknik terutama yang berkaitan dengan perpajakan dan retribusi daerah. Dengan memecahkan permasalahan tersebut di atas penelitian ini memiliki tujuan mengkaji implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dari sudut materi hukum, perangkat dan prasarana hukum maupun sosialisasi hukum. Tujuan yang lain adalah mengkaji implikasi berlakunya undang-undang tersebut terhadap pembangunan ekonomi di Jawa Tengah serta memberikan masukan dan rekomendasi berlakunya undang-undang tersebut dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999. Pajak dan retribusi daerah adalah suatu bentuk pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pribadi atau badan. Pajak tersebut memiliki fungsi budget dan regulasi. Untuk memenuhi dua fungsi ters-ebut secara sempuma peraturan dan pelaksanaan pemungutan pajak harus memperhatikan syarat keadilan, yuridis, ekonomis, finansial dan sederhana tanpa menimbulkan keraguan. Selain itu juga harus menjunjung tinggi prinsip efektivitas. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa pengaturan pajak terlalu limitatif, sentralistis, birokratis dan tidak aspiratif. Juga ditemukan keraguan Pemerintah Daerah, belum ada perubahan peraturan dibawahnya, kekurang-siapan aparat sehingga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 justru menyebabkan turunnya pendapatan daerah ,di Jawa Tengah. Mencermati uraian tersebut di atas perlu diberikan saran agar pelaksanaan undang-undang tersebut memperhatikan aspek potensi, karateristik sumber daya daerah, dan perkembangan daerah yang diarahkan pada semangat otonomi daerah. Taxes and retributions in Central Java have a very important role toward regional development. Therefore, Regulation No. 18/1997 was issued for innovation in taxation matters in order to increase the Native Regional Income. However, the putting of this Regulation into effect has caused a number of juridical, sociological as well as moral problems. In addition to that, its application has also caused some constraints including quality of human resources, infra structures and other technical matters. The facts mentioned above, invite two main questions. Firstly, why hasn't The Regulation No. 18/1997 been able to increase Native Regional Income of Central Java as it is said by the content and spirit of that Regulation. Secondly, how is the implication of the effectiveness of Regulation No. 18/1997 toward economic development in Central Java ? To tackle the above questions qualitative approach and library method were taken followed by field study and data collection using various techniques especially the ones dealing with regional retribution and taxation. In an attempt to solve the above problems this study has an objective to examine the implication of the prevailing Regulation No. 18/1997 from a number of view points : material of law, instrument and infra structure of law, and socialization of law. The other additional objectives are, firstly, to examine the effect of the prevailling Regulation No. 18/1997 on economic development of Central Java Province; secondly, to provide an input and recommendation of the prevailling Regulation No. 18/1997 in its connection to Regulation No. 22/1999 and Regulation No. 25/1999. Regional retributions and taxes constitute development funds, collected from both the individual and institutions. These kinds of taxes have two functions budget and regulation functions. In order to fulfil these two functions properly, rules and practices of collecting taxes have to consider juridical, economical, financial and practical requirements. Besides that, principle of effectiveness should also be highly taken into consideration. This study has found that the arrangement of taxes is too !imitative, centralistic, bureaucratic, and inaspirative. Some other findings include : uncertainty of The Regional Government about Regulation No. 18/1997; no regulation alterations in the lower level; unprepared government apparatures so that Regulation No. 18/1997 has even caused decrease in regional income for Central Java. Based on the description above it is suggested that the implementation of Regulation No. 18/1997 should consider aspects of potency, characteristic of regional resources, and regional development leading toward the spirit of regional autonomy.