EFEKTIVITAS UU No. 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN DALAM MENEGAKKAN FUNGSI KEPABEANAN DI INDONESIA

Abstract

Fokus utama penelitian yang tertuang dalam task; int adalah tentang efektifitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dalam menegakan fungsi kepabeanan di Indonesia. Sebagal Produk hukum nasional, Undang-undang Kepabeanan yang baru mempunyai hal-hal yang dapat dikatakan khusus, dibanding dengan produk hukum Undang-undang Kepabeanan warisan pemerintah kolontal Belanda, maupun ketentuan pktana material (KUHP) dan formal (KUHAP) Indonesia. Didasarkan pada latar belakang pemildran dlatas, maks permaslahan yang diajukan deism penelitian ini adalah seberapa jauh efektifitas UU No. 10/1995 ddinjau dad segi hukum dan akomodesi kepentingan nasional, masalah keberatan dan banding, sebagal penegak hukum kepabeanan, proses kelantaran arus barang, sada penerimaan bea masuk. Untuk menjawab dan menjelaskan pennasalahan diatas, make penetilian ini menggunakan pendekatan yuddis normatif dengan dilengkapi pendekatan sosiologis dan metode analisis kualitatif serta analisis deduktif-indukfif. Oleh karena itu penelitian disamping melihat huicum sebagai Law in books sekatigus melihat pula hukum sebagal law in action. Temuan-temuan yang dldapatkan dalam penelitian In, adalah : Efeldifitas UU No. 10/1995 depot ctillhat dad outcome (hasie produk Hukumnya, yaknl dari tiga produk Undang-Undang Kepabeanan lama menjadi satu Undang-undang Kepabeanan baru yang filosofinya berdesadcan PancesIla dan UUD 1945, Outcome (hasil) Kualitas/efektifitas produksi dad UU No 10.1995 ciiukur dari keberhasilan menghasilkan a). kelancaran arus barang dengan adanya sistem self assessment, peinedicsaan seleldif serta sistem pengeluaran barang yang tidalc dikaitican dengen proses pembayaran b). kelancaran dalam proses pemberitahuan pabean baik elcspor maupun Impor dengan adanya ketentuan pada UU No 10/1995, selain penggunaan penyerahan pemberitahuan pabean dengan forma juga dapat agunalcan penyerahan disket maupun penggunaan sistem pertulcaran data elektronik (Electronic Data interchange (EDO), setilngga efelctifitesnya dapat dMhat dengan tercapalnya percepatan waktu pengurusan. C). digunakannya teknologi canggih X-ray container dalam pemeriksaan fisik barang. Efektivitas program khusus dalam pencapaian outcome yang dinginkan dapat dilihat dengan adanya sistem Profiting, targeting, verifikasi dan auditing, sehingga sistem pengawasan drIMIcberatkan pada penalan dan pemerilcsaan pembuicuan urduk meihat lingkat kepatuhan pelaksanaan ketentuan untuk melakukan pembukuan clan menyimpan pembulcuan serta surat menyurat yang berkaitan dengan ekspor maupun impor. Dan hal-hal yang tidak dapat terelakan adalah kemungkinan adanya sengketa. Untuk hal teisebut pengguna jesa kepabeanan diberilcan hak untuk mengajukan keberatan, banding atas penetapan pejabat pabean. Keberatan clan banding Int selaln dratur dalam ketentuan perundang-undangan nasional juga diatur dalam pemyataan-perjanjian (statement-statement, Agreement) yang dilakukan beberapa negara misalnya ASEAN Agreement on Customs, ASEAN Customs Vision 2020 Vision statement serta International Convention on the simplification and harmonization of Customs Procedures. Timbulnya sengketa yang tidak dapat dihIndarkan tersebut memerlukan penyelesalan yang ad! dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. Efektivitas dalam penegakan hukum juga tersaji dalam pelaksanaan UU No 10/1995 dengan adanya sank's! admInIstrasl terhadap pelanggaran admInIstrasi kepabeanan dengan pengenaan denda yang jumlah dan hal-hal yang dilanggar tercantum dalam pasal-pasal UU No.10/1995 serta petanggaran ketentuan pldana kepabeanan yang merupakan peianggaran ketentuan pldana flskal yang uralan peianggarannya tercantum jelas dalam UU No 10/1885 tersebut. Lebiti Ichusus datum UU No. 10/1995 dlatur hal-hal yang barbed°, diantaranya : yang dalam kaftan dengan !Adana formil adatah : 1). ancaman pidana terhadap percobaan adalah same dengan pidana selesal, 2). Ritmo penjara diganti dengan pidana donde dalam hal peianggaran pidana dHakukan oleh Baden Hukum, sebagalmana tercatum dalam pasal 108 UU Kepabeanan, 3). Pidana denda yang Wilk dibayar, dlambil dad kekayean atau dan/atau pendapatan terpidana sebagalmana disebutkan dalam. Pasal 110 ayat (1) UU Kepabeanan, den 4). daiuwarsa penuntutan sebageknana diatur dalem pasal 111 UU Kepabeanan. Sedangkan yang berIcaitan dengan pidana Fonnil adaiah : a). Penghentian penyidikan untuk kepentingan penerlmaan keuangan negara sebagalmana dIsebutkan dalam pasal 113 UU Kepabeanan, 2). Penyerahan SPDP den Hask bakes Penyldlkan kepada Penuntut Umum sebagaimana disebutkan daiam Pasal 112 ayat (3) UU Kepabeanan, 3). Eksekusl terhadap barang rampasan sebagalmana dlsebutkan dalam pasal 109 UU Kepabeanan. Hal-hal tersebut diatas selain berdampak kegiatan penegakan hukum leblh efeldif juga menekankan pada pelayanan cepat, murah sederhana terhadap hal-hal yang berkattan dengan acara Wane, setain itu jugs sesual dengan asas Lex SpeciesUs Derogate Lex Generalise Efeldfdas kebljakan yang lebth luas dalam pencapaian sasaran fundamental terakomodasi dalam UU No 10/1995, clengan adanya fungsl perlindungan terhadap industri dalam negeri dengan a). pernberian fasilitas tidak dipungut/ditangguhkannya bea masuk dan pajak datam rangka impor terhadap bahan baku/bahan penolong yang digunakan untuk memproduksi barang yang akan dielcspor, b). perlindungan industri dalam negeri yang dirugikan, mengancam kerugian industri dalam negeri terhadap, praktek dumping dan subsidi barang ekspor yang cilimpor diindonesia, sehingga terhadap barang tersebut &can chkenalcan bea masuk anti dumping dan bea masuk imbaian. Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan menganut Pemisahan sub Stem proses pengetuaran barang (proses Clearance of imported goods), proses Revenue Collection (Penetitian administrasi dalam rangka penerimaan keuangan negara) dan prinsip pengawasan. Hal Int sang* dlpisahkan justru untuk leblh menjamln kelancaran arus barang, sehlngga harapan pengguna jasa kepabeanan bahwa tidak akan ada lagi kegiatan yang menyebabkan ekonoml blaya tInggl yang doped sangat menghambat pembangunan ekonoml Indonesia dalam artl seluas-luasnya, hal inl dapat dihIndaral bersama-sama antara DIrektorat Jenderal Bea dan Cukal dengan pengguna jasa kepabeanan. Dad pole Inl maka peiayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukal dapat melaksanakan sebagal salah satu fungsi kepabeanan yakni rungs' faslIttator perdagangan (trade facilitator), yang dapat memperlancar arus barang. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai daiam melalcsanakan tugas pokoknya fungsl yang salah satu fungsInya adalah pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan penindakan di bidang kepabeanan sena penyidikan tindak pidana kepabeanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum lainnya yang merupakan kewenangan baru yakni adanya kewenangan untuk melakukan penagihan pajak dengan surat paksa yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997. Aldifdas pemungutan bea masuk yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah pelaksanaan sebagian tugas pokok DIreictorat Jenderal Bea dan Cukal yakni pelaksaaan yang berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan mengamankan kebijaksanaan Pemerintah yang berkaltan dengan lalu links barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean den Pemungutan Bea Masuk dan Cukal serta pengutan negara kinnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan bea masuk dipengaruhl oleh agregat penedmaan bea masuk yang Maid dad perkallan nominal tart( dalam person (%), harga bamng (Cost Insurance Fright) dalam mata uang asing, tukar rupiah den volume impor. Dengan demildan besamya penerlmaan bea masuk sangat bergantung dad Impor terutama yang dikenakan bea masuk, tinggl rendahnya tarif, den Mal tukar rup4ah mate uang asing terhadap rupiah. Besamya boa masuk dpengaruhl oleh beberapa variabel-vadabel tersebut menjadkan target penedmaan bee mesuk yang telah ditetapkan maniac)! tidak dapat dipenuhl. Hal inl disebabkan karena adanya faktor-faktor adanya dergulasl-deregulasi yang ctimulal sejak tahun 1996 tentang jadwal penurunan tad? bea masuk yang terdiri dart dua vadabel, yaknl klasiflkasi barang Impor dan beban tart dan besaran dari kurs (Mai tukar rupiah terhadap mate uang asing) yang berada diluar kontrol aparat Ditjen Bea den Cukal, soda varlabel volume Impor yang pada dasamya sulk dikontrol karena tergantung dari situasl moneter yang mempengaruhi kekuatan pasar. Make dIkaltkan dengan teori pemungutan pajak hal inl cenderung sesual dengan teori asas gaya bell yang memandang efek yang balk atas pemungtan bea masuk tersebut sebagal dasar keadllan dimana teori pemungutan pajak Ini menelcankan pada lungs! mengatur. The research of the thesis primary focused on the effectiveness of law No. 10/1995 about Customs to stengthen Customs function in Indonesia. As national law product, the new customs law has specific things which are not covered by previous customs law determined by Netherland Colonial Government and Material Penal Provisions (KUHP) and Formai Penal Provisions (KUHAP). Based on the above reason, the matter lodged in this research is how effective Las No. 10/1995 on law perception and to accomodate national needs, matter of objection and appeals, as customs law enforcer, the expeditious flow of goods process, also customs duty income. To solve and describe the above matter the research using normative juridical approach and completed with sociological approach and quantitative analysis. Therefore, the research besides observed law in books also observed law as law in action. The discoveries of the research are : The effectiveness of law No.10/1995 may look by the outcome of law produd, i.e. three previous customs law become one customs law which based the phyiosophies on Pancasila and UUD 1945. The outcome of the quality/effectiveness of the product of Law No.10/1995 may look by the successful' to make a) the smoothness of the flow of goods by seff assessment system, application of selective examination, also release of goods is not tied to payment process. b) the smoothness of customs declaration whether export declaration or- import declaration by the provisions of Law No.10/1995. Besides lodgment of customs declaration by form, also lodgment of Customs declaration by disket or via electronic data interchange. So the effectiveness may look by the time needed for the process. c) the using of high technology container X-ray for physically inspections. The effectiveness of special programme to reach certain outcome may outlook by the using of profiling, targeting, verification and auditing, so the control system focused on investigating of book keeping and Wing of documents and correspondence concerning imports and exports. Thing which can not be ignored is possibility of argue. In this matter, the users of customs services are provided With rights to file objections, appeals against decisions made by the customs officials. The objections and the appeals besides regulated in provisions of national law also regulated in statements or agreement which conducted by several nations such as ASEAN Agreement on Customs, ASEAN Customs Vision 2020 Vision Statement also International Convention on the simplification and harmonization of customs procedures. The argue which can not be ignored needs fair solution which needs fast, cheap and simply process and procedure. The effectiveness of law enforcement also covered by Law No.10/1995 which include administrative sanction for the violation of customs administration by fine punishment which the amount of flne ang things of violation written inarticles of Law No. 10/1995 also the violation of customs penal provisions which are fiscal violations described dearly in Law No,10/1995. Specificaly, Law No.10/1995 regulated different things such as : concerning formai penal :1) Penal threat against trial is equal to final penal. 2) Imprison punish ment subtitute by fine penalty in case of criminal prosecution is directed to a legal person as written in article 108 La No. 10/1995. 3) The fine which is not paid by the sentence, asset and/or eaming of the sentence shall be taken as the subtitute, as written In article 110 paragraph 1 Customs Law. 4) Expiration of the law suft as regulated in article 111 customs law. Things related with formal penal are : 1) The termination of the investigation for the state revenue purposes is written in article 113 2) Passing on the result of the investigation (SPDP) to general Prosecutor as written in article 112 paragraph 3 Customs Law 3) Execution for confiscation of goods for the state written in article 109 Customs Law All of things described above besides effected to more effective of law inforcement also state fast services, cheap and simple related to formal penal and considering with Lex Specielis Derogate Lex Generalis. The effectiveness to reach fundamental goal accomadated in law .No.10/1995, as protection function for domestic industries by a) giving facilities of exemption/suspended for customs duty and tax of imported goods of raw material and support material to produce exported goods. b. protection domestic industries from material injury cause of dumping and subsidy practice of exported goods which imported to Indonesia, to the goods will be applied Anti Dumping dities and Countervailing duties. Law No.10/1995 about customs has separation of sub systems of imported goods clearance process, revenue collection process, control princip. The three things are separated to warrant the expeditous flow of goods so there is no high cost economy that customs user paid as the wish. The high cost economy may be avoided by Directorate General of Customs and Excise together with Customs Services Users. Concerning the above reason, Directorate General of Customs and Excise may acts one of customs functions as trade facilitator which may smoother the flow of goods. Directorate General of Customs and Excise has one of its functions as to prevent violation against customs law and take action on goods in performing the task by virtue of customs law and investigate an offence against customs law. Another law enforcement which Is new authority Is tax collection implemented with "Surat Paksaw regulated by Law No.19/1997 Activities of dity collection by Directorate General of Customs and Excise is the implementation one of primary tasks of Directorate General of Customs and Excise i.e. Implementation task based on government plicy related wfth flow of goods into or out of customs territory and collection of customs duty, excise and tax. Revenue of customs duty influenced by revenue of customs duty agregat i.e. times of nominal tariff precented wfth price (CIF) in foreign currencies. Rupiah exchanged value, and import volume. The amount of revenue influenced by the above variables so the terget revenue can not be reached. It is caused by deregulation start from 1996 about schedule of tariff decline (two variables i.e. Import goods classification and tariff ang rupiah exchanged value which is out of the control of Directorate General of Customs and Excise, also import volume variable which is hard to control cause of the depend on monetary situation which influenced to market.