KEBIJAKAN MANTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBINAAN PENDIDHCAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM - NEGERI RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1989 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

TAUFIK RAHMAN, TAUFIK RAHMAN (1999) KEBIJAKAN MANTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBINAAN PENDIDHCAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM - NEGERI RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1989 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
5Mb

Abstract

Tesis ini mengambil judul "KEBIJAKAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBINAAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM NEGERI RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1989 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL". Permasalahan yang diajukan dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana kebijakan Menteri Agama Republik Indonesia dalam pembinaan pendidikan agama Islam pada Sekolah Umum Negeri mempunyai relevansi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagaimana proses terwujudnya dan model dari kebijakan tersebut, serta faktor apa saja yang menghambat dan menguntungkan terwujudnya kebijakan Menteri Agama Republik Indonesia dimaksud. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia dalam pembinaan pendidikan agama Islam pada Sekolah Umum Negeri relevansinya dengan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk mengetahui dan menjelaskan proses terwujudnya kebijakan tersebut dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan di lapangan, untuk menjelaskan dan menguraikan model kebijakan dalam konteks Hukum Administrasi Negara, serta untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menghambat dan menguntungkan pelaksanaan kebijakan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dilengkapi dengan data kuantitatif sebagai penunjang. Sedangkan jenis penelitiannya merupakan penelitian deskriptif analitik untuk menggambarkan kebijakan Menteri Agama Republik Indonesia dalam pembinaan pendidikan agama Islam pada Sekolah Umum Negeri relevansinya dengan Undang¬Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, proses terwujudnya, model kebijakannya, serta faktor-faktor yang menghambat dan menguntungkannya. Data yang digunakan adalah data primer, yang berasal dari pejabat Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum Negeri Departemen Agama Republik Indonesia dan pars pengelola proyek, Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum Negeri serta kepala sekolah dan pengawasnya di daerah perkotaan dan pinggiran dalam wilayah Kotamadya Semarang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan. Untuk analisa data menggunakan metode analisis kualitatif yang dilengkapi dengan analisis kuantitatif. Setelah diadakan penelitian, maka ditemukan data-data : pemerataan pendidikan agama Islam pada sekolah umum seluruh Indonesia sejak tahun ajaran 1989/1990 sampai dengan tahun ajaran 1997/1998 belum menjangkausemua tingkat sekolah •umum dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Tingkat Atas. Keadaan yang demikian disebabkan tidak seimbangnya jumlah sekolah umum dengan pengangkatan Guru Pendidikan Agama Islam, karena keterbatasan anggaran pemerintah. Untuk meningkatkan mutu Guru Pendidikana Agama Islam pada sekolah umum diadakan program penyetaraan Diploma II bagi Guru Sekolah Dasar dan Diploma III bagi guru SLTP/SMTA, disamping juga diadakan kegiatan penataran-penataran, pendidikan dan latihan, serta seminar/lokakarya dan lain sebagainya. Untuk menunjang pelaksanaan pendidikan agama Islam pada sekolah umum Menteri Agama Republik Indonesia mengadakan sarana-prasarana baik berupa buku¬buku pelajaran, buku pedoman guru, kendaraan operasional untuk pengawas dan bantuan sarana praktek ibadah serta alat peraga. Dalam mengadakan sarana-prasarana sebagai wujud pemerataan/pendistribusian hasil-hasil pembangunan, kegiatannya dilakukan oleh rekanan/pemborong dengan melalui kontrak peijanjian pemborongan yang menggunakan kaidah Hukum Ekonomi. Data di lapangan menunjukkan bahwa pengadaan sarana-prasarana ini belum mencukupi untuk terlaksananya pendidikan agama Islam pada Sekolah Umum Meskipun demikian, masyarakat yang hidup di daerah perkotaan maupun di daerah pinggiran perkotaan sebagai bangsa yang berketuhanan, mendukung dan memberi respon yang baik terhadap keberadaan pendidikan agama Islam yang dipandang mampu menciptakan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedanglcan saran dalam penelitian adalah perlu ditingkatkan lagi efektifitas kebijakan Menteri Agama Republik Indonesia dalam pembinaan pendidikan agama Islam pada Sekolah Umum Negeri, dengan menyediakan lebih banyak lagi sumberdaya manusia, anggaran maupun sarana-prasarana yang mendukungnya. Alokasi waktu pembelajaran supaya ditambah dalam satu minggunya, tidak 2 (dua) jam pelajaran sebagaimana disebutkan dalam kurikulum tahun 1994, tetapi minimal 4 (empat) jam, mengingat penekanan pendidikan agama Islam tidak sebatas pada aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif dan psikomotor. Dukungan dari berbagai pihak perlu dilestarikan untuk suksesnya pelaksanaan pendidikan agama Islam pada Sekolah Umum.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Law
ID Code:13290
Deposited By:Mr UPT Perpus 1
Deposited On:03 Jun 2010 17:45
Last Modified:03 Jun 2010 17:45

Repository Staff Only: item control page