EKSISTENSI DAN SUMBANGAN SISTEN HUKUM PIDANA ADAT KELAUTAN DI l&PULAUAN LEASE MALUKU TENGAH BAGI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Abstract

Pambaharuan terhadap hull= pidana Indonesia yang lakukan saat ini merupakan pilihan tepat dan mengingat secara politis, scsiologis, pr•ktis, maupun adOtif sebagaimana dikemukakan para pakar hukum pidana agar hukum pidana di Indonesia, inklusif KUHP yang masih dinyatakan berlaku ini perlu di”ubah stau dibaharui ka•ena tidak akomodatif dengan kebutuaan masyarakat. terhadap hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu bahan masukan bagi pembaharuan hukum pidana dimaksud, patut dihargai dan dilanjutkan dengan btbagai penelitian. Salah satunya adalah. eistem hukum adat kelautan di kepulauan Laase Maluku Tengah,, atau yang dikenal dengan hukum :17ecara maupun antropologis, eksistensi sistem hukum adat kelautan memang masih diakui oleh . masvanekat hingga kiki. Hal ini terlihat jelas dari berbarai Pelanggaran yang terjadi, di mana proses renegahan hukumnya sendiri masih dilakukan oleh petugas adat atau yana disehut dengan kewang 1,iut. Dart ba il. inventarisa•i peraturan hukum, baik dilatukan terhaAap hukum sass maupun peraturan kewang di -44e2jah p keu)auan Lase Maluku Tengah, ditemukan beb-•ara asae hukum, di mana dari basil kajian dengan menaaunshan uhunan nilai-nilal Nasional, yakni Pancasila d'Percleh tiga asas hukum yang paling mendasar yang dapat disumbanakan bagi pembaharuan hukum pidana, yakni: as perlindungan: (b) asas keseimbangan; dan (0) asaa genti herualan. Penemuan terhadap asas-asas hukum adat ini dianggar renting. sebab merupakan keseluruhan pikiran :Lsesr mengenai bagaimana manusie, alam dan tradisi yang dimiliki suatu 1elompok masyarakat diperlakukan sesual dengan fungslidan pengakuannya. Demikian pula dengan asae-asas hukum pidana adat kelautan, yang be-islhan nikiran-pihiren dasar mengenai bagaimana 'alam Taut dan daelreb pesisir pantai dijaga, dil.estarihan, dikelolah serta dimanfaatkan secara baik untuk danat digun•kan bagi kepentingan hidup bersama. Pandengan seperti iniilah yang sebenarnya merupakan y-2kgeist masyarakat Maluku Tengah. Dalam kontehs hebiOakan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia. asas-asas hukum yang ditemukan '-ersebut merupakan ida/konsep/pemikiran dasar yang elen,lutnya diimplemeitacikan ke dalam tiga persoalan dasar dalam hukum pidana, yakni (a) tindak pidana; (b) •ertanggungjawaban pidana; clan (c) pidana.