KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL DALAM PENANGGITLANGAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN PELAJAR

Abstract

Sebagaimana diketahui bahwa kedudukan seorang pelajar dalam suatu bangsa merupalcan sumber daya terdidik yang dipersiapkan untuk menghadapi tantangan kehidupan bangsa di masa-masa yang alcan datang. Sebagai manusia terdidik mereka menjadi tumpuan dan harapan bagi suatu bangsa. Narnun demikian, dalam kaitannya dengan studi tentang kejahatan, status pelajar sebagai masyaralcat yang terdidik, tidalc selamanya akan memberikan jarninan bahwa ia dapat rnenjadi tauladan bagi warga masyarakatnya, dimana seorang pelajar dapat terlibat didalam suatu jahat, dimana kejahatan yang dilalculcan oleh pelajar tersebut pada umumnya jarang ditemui motif lchusus kenapa mereka melakukan kejahatan, serta mengingat sifat usia, karakter serta kausa kejahatan tidak sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, maka perlalcuan terhadap kejahatan yang dilakukan pelajar dengan melihat sifat, karalcter serta kausa kejahatan tersebut akan mengakibatkan adanya keterpaduan upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dan non penal. Dari hasil penelitian terungkap ada dua hal yang merupakan titik tolalc timbulnya kejahatan yang dilalc-ukan oleh pelajar, yaitu : ' 1 Problema khas remaja/pelajar yang bersifat universal pada kehidupannya yang berkaitan dengan perkembangan kejiwaan yang terjadi dimanapun juga. 2. Problema remaja/pelajar yang timbul karena keadaan tertentu dilingkungan sosial baik yang terjadi dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Bertitik tolak dari kondisi diatas, maka kebijakan penanggulangan yang dilaksanakan oleh POLRI bailc dengan sarana penal maupun non penal, membawa konselcwensi bahwa kebijalcan tersebut merupakan suatu hal Srang sangat mendasar mengingat kedudukan pelajar tersebut. Hal inipun tergambarkan dalam kebijalcan yang telah dilaksanakan oleh POLRI C.q. Polwiltabes Bandung terhadap pelajar yang melalcukan kejahatan, dimana peran normatif polisi (vvujudnya lebih menekankan pada sarana hulcurn pidana) tidalc sepenuhnya melalcsanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur didalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI, karena adanya kesenjangan antara yang ditangkap, ditahan dan diajukan ke penuntut umum, serta adanya seleksi perkara melalui wewenang dislcresi.