STUDI KEBIJAKAN UPAH MINIMUM DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI JAWA TENGAH

SUNARTO, TARTOPO (2004) STUDI KEBIJAKAN UPAH MINIMUM DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI JAWA TENGAH. Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
3945Kb

Abstract

The government gives protection and raising of labor welfare as one of the effort taken through the raising of minimum wages. It is meant as the protective net in order that the labor's wages do not decline because of the unstable labor market. Minimum wages for the labor with experient job less then one year. The policy of minimum wages regulation before carrying out of regional autonomy constitutes the authority of center government that is the manpower minister. It is done by the survey of minimum wages in twice a year. Meanwhile the institution which proposed it are the wage Research commission and JAMSOSTEK. These institution consist of the element of " TRIPARTIT " and tertiary educational institution but for labor union element is only from Indonesian Labor Union / Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( SPSI ). By Carrying out of the regional autonomy, the minimum wages regulation be comes the authority of the governor. The survey of this minimum wages is done once a year. The governor determines the minimum wages based on the suggestion of the Wage Research Commission and JAMSOSTEK which their members consist of the element of tertiary educational institution (as the leader), entrepreneurs, labors and government. The membership from the labor union element has been revitalized according to the available development that is from some labor organization Which registered in the manpower and transmigration Department. The Wage research Commission and JAMSOSTEK proposed the minimum wages based on six consideration, namely:1. The minimum living need 2. The price of consumer index 3. The ability, the development and the performance of the company 4. The general wages which prevails in certain areas and interregional 5. The condition of labor market 6. The level of economic development and income per capita Beside these six consideration, the wage Research Commission and JAMSOSTEK also consider the proposal of minimum wages from the regency / town. Pemerintah dalam memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui peningkatan upah minimum yang dimaksudkan sebagai jaring pengaman agar upah pekerja tidak merosot ketimpangan pasar tenaga kerja. Upah minimum diperuntukkan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari I (satu) tahun. Kebijakan penetapan upah minimum sebelum pelaksanaan otonomi daerah merupakan kewenangan pemerintah pusat yaitu Menteri Tenaga Kerja. Peninjauan terhadap upah minimum 2 (dua) tahun sekali sedangkan lembaga yang mengusulkan adalah Komisi Penelitihan Pengupahan dan Jamsostek yang anggota terdiri dari unsur tripartit plus perguruan tinggi dan dari unsur serikat pekerja/serikat buruhnya hanya dari Serikat Pekeda Seluruh Indonesia (SPSI). Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah, penetapan upah minimum menjadi kewenangan Gubernur dan peninjauan upah minimum dilaksanakan I (satu) tahun sekali. Gubernur menetapkan upah' minimum berdasarkan usulan dad Komisi Penelitian Pengupahan dan Jamsostek yang anggotanya terdiri dari unsur perguruan tinggi (sebagai ketua), unsur pengusaha, pekeda serta dari unsur pemerintah. Keanggotaan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh telah direvitalisasi sesuai dengan perkembangan yang ada, yaitu dari beberapa organisasi pekerja/buruh yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Public Administration
ID Code:13273
Deposited By:Mr UPT Perpus 1
Deposited On:03 Jun 2010 15:23
Last Modified:03 Jun 2010 15:23

Repository Staff Only: item control page