TRANSPARANSI LELANG PROYEK SEBAGAI SAMNA MEN= GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus Transparansi Lelang Proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara)

Abstract

This research is to descript, analyse and interpret the auction of development project in Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara for year 2004 as good governance, support factor, the constraint of auction of development project within Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara in 2004 with market competition with district government administration now days. The methods of research using qualitative approach that have natural background as straight source and the researcher as the key instrument has descriptive character because the data that to collect is word, picture and not the numeral with the meanings be the essential things. From identifying mark of this research, orientation theoretical or perspective theoretical that be used is logical phenomena, that mean, researcher exert to understand the meaning of event and the connection among them. So that in the research of the auction of development project in Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara for year 2004 could be known about accountability, transparent, participation of the masses, benefit and the effect toward government administration. Masalah pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance) sebanarnya sudah muncul pada akhir dekade Orde Baru. permasalahan tersebut muncul dilatarbelakangi oleh tindakan kaum birokrat didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dinilai sangat birokratis dan sarat dengan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Bagaimana halangan birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, merupakan parameter berjalan atau tidaknya konsep good governance. Pada era reformasi, tuntutan good governance semakin mengerucut untuk dilaksanakan di pemerintah daerah sejalan dengan otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kabupaten Jepara yang merupakan daerah otonom juga secara moral dan riil dituntut untuk melaksanakan dan membuktikan good governance pada pemerintahannya. Isu transparansi (keterbukaan) dalam setiap kegiatan daerah, dimana melibatkan masyarakat secara aktif merupakan variabel yang digunakan sebagai indikator pelaksanaan dan perwujudan good governance. Pelelangan proyek pembangunan Pemerintah Kabupaten Jepara merupakan salah sate obyek yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah good governance telah dilaksanakan dan diwujudkan. Dengan meneliti prosesi pelelangan proyek pembangunan Pemerintah Kabupaten Jepara, maka penulis melakukan penelitian TRANSPARANSI LELANG PROYEK SEBAGAI SARANA MENUJU GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus Transparansi Lelang Proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara) Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan menempatkan penulis sebagai pengamat langsung terhadap data yang diketemukan di obyek penelitian. Analisis data dilakujcan secara induktif dengan penguraian deslcriptif, sehingga dapat menggambarkan proies pelelangan proyek pembangunan di Pemerintahan Kabupaten Jepara, dengan sampel tahun anggaran 2002. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa indikator atau variabel good governance yang terdiri dari akuntanbilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pelelangan proyek pembangunan Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2002 telah dilaksanakan cukup balk. Pertanggungjawaban dilaksanakan menurut alur struktur organisasi. Transparansi dapat dilihat dari mekanisme pelelangan proyek pembangunan, sedang partisipasi masyarakat ditandai dengan keikutsertaan para pengusaha dalam proses pelelangan. Hal perlu diteliti kemudian adalah penggunaan metode sosiologis kuantitatif dengan melibatkan masyarakat sebagai nara sumber, sehingga dapat diketahui signifikan aplikasi Good Governance Kabupaten Jepara.