KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA BISNIS

Abstract

Kebijakan legislatif dalam menanggulangi tindak pidan bisnis melalui undang-undang atau peraturan-peraturan hukum pidana adalah merumuskan perbuatan sebagai suatu perbuatan pidana yang harus ditanggulangi, dan menetapkan sanksi pidana yang cocok bagi sipelaku atau calon pelaku tindak pidana bisnis. Tahap kebijakan legislatif yang dapat disebut tahap formulasi, merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan penegakan hukum khususnya merupakan bagian dari proses konkretisasi pidana. Dengan demikian untuk mencapai tuJuan hukum pidana maka kebijakan legislatif (formulasi) tidak dapat dilepaskan dari kebijakan aplikasi yaitu kebijakan menerapkan peraturan yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Dalam hubungan ini ternyata di dalam penelitian ditemukan bahwa kebijakan menetapkan dan merumuskan perbuatan dan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP dan di luar KUHP, dapat dikatakan cukup memadai, walaupun masih ada kelemahan¬kelemahan khususnya yang terdapat di dalam KUHP yaitu terbatasnya prilaku-prilaku yang dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana bisnis yaitu hanya pada kegiatan bisnis yang dilakukan dengan pemalsuan dan perbuatan curang. Begitu pula penetapan dan perumusan sanksi pidananya, umumnya pidana penjara yang dirumuskan secara tunggal Berta pidana denda yang sangat rendah. Tetapi yang paling memprihatinkan adalah penegakan kebijakan hukum pidana yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak konstruktif seperti adanya pengaruh dari pelaku tindak pidana bisnis atau atasan penegak hukum agar tindak pidana bisnis tidak diproses sebagaimana mestinya atau menurut kehendaknya. Selain itu, kurangnya kordinasi atau persepsi yang sama antara instansi terkait dengan penegak hukum maupun cara panegak hukum dalam menangani dan menerapkan peraturan-peraturan tindak pidana bisnis. Begitu pula kurangnya keberanian, tanggung jawab serta pengetahuan dalam menerapkan peraturan-peraturan bisnis yang tergolong masih barn. Keadaan tesebut menyebabkan terputusnya mata rantai antara kebijakan perumusan dan kebijakan penegakan peraturan tindak pidana bisnis, sehingga harapa untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana bisnis melalui hukum pidana selama ini belum pernah terlaksana.