ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUIII KEBERHASILAIN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN, PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI SURAKARTA (Study Kasus di Kecamatan Laweyan)

Abstract

Sidewalk trader existence always becomes a dilemma in every region. On the one hand, this activity can be an income source for a part of society and can move economic wheel. On the other hand, it is considered as "a disease" because it can disturb cities beauty and order. Sidewalk trader problems are as if an ever lasting ones because government always encounters uneasy choices. In one side, government is obliged to provide the environment area for its citizen, but in another one, city order and area resource mapping also need a prominent provision. In the dilemmatic condition, the government issues its policy about Sidewalk Trader Structuring, Building, and Ordering contained in Perda No. 8. Year 1995. This research explores the successful implementation of Perda No. 8 Year 1995 Surakarta Local Government and conducted a case study in Subdistrict Laweyan, Surakarta. Total population of this research is 708, and sampling technique employed is random sampling Total sample is 240, and research instruments employed are questionnaire, interview and documentation. Questions validity test used in this research is Product Moment Pearson correlation dan reliability test of Alpha Chronbach. The result shows that there is a significant effect between environment condition, communication, and implementer behaviour on the successful implementation of Perda No.8 Year 1995 Surakarta Local Government of 66.22%, while another 33.78% is determined by other variable. From the determination of 66.22%, environment condition contributes 25%, communication contributes 53% and implementer behaviour contributes 22%. Thus, if there is an increase in environment condition, communication, and implementer behaviour, the successful implementation of the policy will increase as well. Thus, an increase in the successful implementation of Perda No. 8 Year 1995 Surakarta Local Government in Subdistrict Laweyan can be achieved by improving the environment condition, communication and implementer behaviour in addition to improve other variable that need to be explored further rather than those three independent variables. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) selalu menjadi dilema disetiap wilayah. Pada satu sisi kegiatan ini menjadi sumber penghasilan sebagian masyarakat Bari menggerakan rods ekonomi. Namun pads sisi lain dianggap menjadi "Penyakit" karena menganggu keindaban dan ketertiban kota Persoalan PKL seakan-akan tidak pernah bisa tuntas karena pemerintah selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan tidak mudah. Disatu sisi pemerintahan berkewajiban menyediakan lahan pekerjaan bagi warga, disisi lain ketertiban kota dan pemetaan tata guna lahan membutuhkan ketegasan tersendiri. Dalam kondisi yang dilematis tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Penataan, Pembinaan dan Penertiban PKL yang tertuang pada Perda No. 8 Tahun 1995. Penelitian ini mengkaji keberhasilan implementasi kebijakan Perth No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta dengan studi kasus di Kecamatan Laweyan Surakarta. Jumlah populasi 708 PKL, teknik pengambilan sampel random sampling dan jumlah sampel 240 PKL. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Pengujian ketepatan pertanyaan menggunakan uji validitas korelasi Product Moment Pearson dan pengujian realibitas dengan uji realibilas Alpha Chronbach. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara kondisi lingkungan, komunikasi, dan perilaku pelaksana dengan keberhasilan implementasi kebijakan Perth No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta sebesar 66.22% sedangkan yang 33.78% ditentukan oleh variabel lain. Dan uji determinasi 66.22%, kondisi lingkungan menyumbang sebesar 25%, komunikasi menyumbang sebesar 53% dan perilaku pelaksana menyumbang 22%. Dengan demikian apabila variabel kondisi lingkungan, komunikasi, dan perilaku pelaksana mengalami kenaikan, maka keberhasilan implementasi kebijakan akan lebih balk. Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan Perth No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan dapat dilakukan dengan meningkatkan kondisi lingkungan, meningkatan komunikasi, dan perilaku pelaksana disamping diperlulcan peningkatan variabel lain yang memerlukan penelitian lebih lanjut selain dari ketiga variabel bebas tersebut.