PERAN UUBH NO. 16 TH. 1964, PERDA NO. 3 TH. 1999 DAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN TERHADAP SISTEM BAGI HASIL USAHA PERIKANAN PURSE SEINE DI KOTA PEKALONGAN

ROCHMAT, SOCHIB (2003) PERAN UUBH NO. 16 TH. 1964, PERDA NO. 3 TH. 1999 DAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN TERHADAP SISTEM BAGI HASIL USAHA PERIKANAN PURSE SEINE DI KOTA PEKALONGAN. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
4Mb

Abstract

Small fisherman until this time still have not been able to enjoy fairness in the profit sharing of fish catch which the get. This matter is not only caused by the weak position compared with owner fisherman, but also because of the rule that rules on profit sharing system to their business as long as this time does not wc,rk. The cotitution of fishery profit sharing No. 16, 1964 as the only constitution which rules on the system of fishery business profit sharing, as a matter of a fact, since it has been issued as constitution up to now, however, the contitution is not enforced by the Government itself. So finally, the system of purse seine fishery business profit sharing that is valid or used in Pekalongan City depends on each owner and captain (nahkoda) who represents small fisherman. The condition has brougth effect that sharing profit system which loses small fisherman happened. The result research shows that the system of profit sharing to Purse Seine fishery business in Pekalongan City is as follow : 1. To Big Purse Seine fishery business, profit sharing system that is valid has not been fair yet so loses small fisherman; 2. To Mini Purse Seine fishery business, the system of profit sharing which is valid, has been fair enough so it does not • lose small fisherman. The role of Regional Regulation No. 3, 1999 about Grocer Market Retribution and or Shopping Centers in Central Java, as the regulation that regulates the holding of fish auction from fisherman catch result, has not fully been able to increase small fisherman welfare. Because of that in holding to the future, it should be done togetherly with the performing of profit sharing system that is valid. The existance of fishery result picking as ruled in Government Regulation No. 142, 2000 about Tariff on Non Tax - State Income that is valid at Fishery and Marine Department, it must be charge to owner fisherman as fishery businessman, will be really done if profit sharing system of fishery business that is fair, can be enforced, so small fisherman will not be charged. Nelayan pedega (nelayan kecil) hingga saat ini masih belum dapat menikmati keadilan dalam pembagian hasil tangkapan ikan yang diperolehnya. Hal ini tidak karena semata-mata kedudukan mereka yang lemah dibanding nelayan pemilik, akan tetapi karena peraturan yang mengatur tentang sistem bagi hasil pada usaha mereka selama ini tidak berjalan. Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan No. 16 Tahun 1964 sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang sistem bagi hasil usaha perikanan, ternyata sejak diundangkan hingga sekarang justru tidak ditegakkan oleh pemerintah sendiri. Sehingga pada akhirnya sistem bagi hasil usaha perikanan Purse Seine yang berlaku di Kota Pekalongan, tergantung pada masing-masing nelayan pemilik dan nahkoda yang mewakili nelayan pendega. Keadaan tersebut telah membawa akibat pada terjadinya sistem bagi hasil yang merugikan nelayan pendega. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil pada usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan, terdapat sebagai berikut : 0 pada usaha perikanan Big Purse Seine, sistem bagi hasil yang berlaku masih belum adil sehingga merugikan nelayan pendega, pada usaha perikanan Mini Purse Seine, sistem bagi hasil yang berlaku sudah cukup adil sehingga tidak merugikan bagi nelayan pendega. Peran Perda 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan di Jawa Tengah, sebagai peraturan yang mengatur penyelenggaraan pelelangan ikan hasil tangkapan nelayan, belum sepenuhnya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil oleh karena itu dalam pelaksanaannya ke depan hams secara bersama-sama dengan pelaksanaan sistem bagi hasil yang berlaku. Adanya Pungutan Has!! Perikanan sebagai mana diatur dalam PP. No. 142 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan yang semestinya dikenakan pada nelayan pemilik selaku pengusaha perikanan, akan benar-benar terlaksana bila sistem bagi hasil usaha perikanan yang adil dapat ditegakkan, sehingga nelayan pendega /nelayan kecil tidak ikut terbebani.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:S Agriculture > SF Animal culture
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Animal Agriculture
ID Code:13255
Deposited By:Mr UPT Perpus 1
Deposited On:03 Jun 2010 14:55
Last Modified:03 Jun 2010 14:55

Repository Staff Only: item control page