PERSEPSI STAKEHOLDER ATAS PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KOTA SEMARANG

Abstract

As Metropolitan, Semarang have various arising out problem as excess of development of urban that is the have increasing of dirty areas amount, especially around downtown, commerce center and waterfront As does submitted by Siahaan (2002), that metropolis like Jakarta, Surabaya and other metropolis tend to plan and development of exclusive settlement area, development of white colars building and commerce center, than planning development of cheap mansions for poor society, or repair of slum area. Appearance various problems in the case of settlement and spatial planning in metropolises specially Semarang show less existence of stakeholders participation in course of compilation or planning of spatial planning. Community participation share strategic in determining degree of development relevansi to problem and requirement of community ( Sutomo, 1998). Target which wish to be reached in this research is to study stakeholders perseption of partisipative planning in course of compilation of spatial planning Semarang cities. To reach the target [by] quantitative analysis Crosstabulation (supported Chi-Square) with qualitative explanation. Pursuant to tabulation analysis result traverse with paid attention value of chi-square, got results as follows: Community still tend to to assume compilation process during the time not yet partisipative, Legislative for still tend to to assume compilation process during have partisipative, Government still tend to assume compilation process during the time have partisipative. Academician still tend to to assume compilation process during the time not yet partisipative, Private Sector still tend to to assume partisipative enough compilation process during the time, NGO 's still tend to to assume compilation process during the time not yet partisipative. The condition is also supported by appearance some problems, for example case of ruislag SGC, STM, PKL, and Development of PPI Tambaklorok.. There are some possibilities of cause the happening of case, which is impact of existence of product of spatial planning : (1)Community feel not yet been entangled maximally in course of compilation of him. (2) Understanding of community concerning less spatial plan, so that when their compilation process feel [do] not too care, but in the implementation griping unparticipation of them. (3) Communications and Socialization of government concerning settlement of spatial planning less effective, its mean government have to look for ideas / new method which can be accepted [by]community for the agenda of entangling them actively in course of development ( specially compilation of spatial plan). From above condition can be seen that in general mount community participation in Semarang Cities in compilation of spatial planning of cities is still low. So that urgency required the efforts understanding of existence of spatial plan for all stakeholders ( especially community), because during the time they tend to newly realize importantly of spatial plan when spatial conflicts happened Sebagai Kota Metropolitan, Semarang menyimpan berbagai masalah yang timbul sebagai ekses dari pembangunan perkotaan yaitu bertambahnya jumlah kawasan kumuh, terutama di sekitar pusat kota, perdagangan dan bantaran sungai. Seperti halnya yang disampaikan oleh Siahaan (2002), bahwa kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan kota-kota besar lainnya cenderung merencanakan pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman ekslusit pembangunan bangunan-bangunan perkantoran, pusat perdagangan, daripada merencanakan pembangunan rumah susun murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, perbaikan/penataan kawasan kumuh. Munculnya berbagai permasalahan dalam hal tata ruang dan pemukiman di kota-kota besar khususnya Semarang menunjukkan kurang adanya atau tidak diikutkannya partisipasi dari masyarakat atau stakeholder dalam proses penyusunan atau perencanaan tata ruang kota. Partisipasi masyarakat berperan strategis dalam menentukan derajat relevansi pembangunan terhadap persoalan dan kebutuhan masyarakat (Sutomo, 1998). Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi stakeholder atas perencanaan partisipatif dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Semarang. Untuk inencapai tujuan tersebut dilakukan analisa kuantitatif dengan tabulasi silang (Chi-Square) yang didukung dengan deskripsi kualitatil Berdasarkan hasil analisis tabulasi silang dengan memperhatikan nilai chi-square didapatkan hasil sebagai berikut: Masyarakat masih cenderung menganggap proses penyusunan selama ini belum partisipatif, Legislatif masih cenderung menganggap proses penyusunan selama inisudah partisipatif, Pemerintah masih cenderung menganggap proses penyusunan selama ini sudah partisipatif. Akademisi masih cenderung menganggap proses penyusunan selama ini belum partisipatif, Private Sektor masih cenderung menganggap proses penyusunan selama ini cukup partisipatif, LSM masih cenderung menganggap proses penyusunan selama ini belum partisipatif. Kondisi tersebut juga didukung oleh munculnya beberapa permasalahan terutama yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Kota Semarang. Permasalahan tersebut antara lain ruislag SGC, STM Pembangunan, Pla di Bantaran Sungai, Pembangunan PPI Tambaklorok. Terdapat beberapa kemungkinan penyebab terjadinya kasus-kasus tersebut, yang merupakan dampak dari keberadaan produk RTR Kota : (1) Masyarakat merasa belum dilibatkan secara maksimal dalam proses penyusunannya. (2) Pemahaman masyarakat tentang tata ruang yang kurang, sehingga ketika proses penyusunan mereka merasa tidak terlalu perduli, namun dalam implementasinya mereka yang merasa dirugikan baru mengeluhkan ketidakterlibatan mereka dalam penyusunannya. (3) Komunikasi dan Sosialisasi dari pemerintah tentang penataan ruang di masyarakat yang kurang efektg artinya pemerintah harus mencari ide-ide/metode baru yang dapat diterima masyarakat dalam rangka melibatkan mereka secara aktif dalam proses pembangunan (khususnya penyusunan rencana tata ruang). Dari kondisi diatas dapat dilihat bahwa secara umum tingkat partisipasi masyarakat di Kota Semarang dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Kota masih rendah. Sehingga dibutuhkan inisiatif baru dalam pemahaman urgensi dari keberadaan tata ruang itu sendiri bagi seluruh stakeholders (terutama masyarakat), karena selama ini mereka cenderung baru menyadari pentingnya tata ruang ketika terjadi konflik-konflik akibat tata ruang (reaktg.