KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN

MURYANTO, SRI (2005) KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN. Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
5Mb

Abstract

Since the Indonesian monetary crisis in 1997, many kinds of problems in business community particularly is the debt credits problems, so that they raised great difficulties in finishing these that credit owes. As once of the legal means available settlement of the debit-credit problems was the old law on bankruptcy the so called (Faillisements-verordening, Staatsblad 1905:217 Juncto Staatsblad 1906:348), in which of the provision were not suitable anymore with the development and the legal necessity of the business community so it was amended by Perpu No. 1 of 1998 on amendment to the Bankruptcy Law which was then enacted as Law No. 4 of 1998. However the changing has not yet met the development and the legal necessity of the community. Therefore, Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment was then promulgated. In the Bankruptcy Law, it is known that there are two parties namely, a debtor as a person who owes money and a creditor as a person who lends money. Sometimes, in the debit-credit circle, certain parties are in default. For example, the debtors business failed, that he or she could not fulfill, his or her obligation to pay his or her debt to the creditors. In order to solved the problem for paying back they creditors case file bankruptcy petition with the Commercial Court in whose jurisdiction domiciles.. Since the coming into effect of Perpu No. 1 of 1998 which was amended by Law No. 4 of 1998, there are so many uncertainties especially in case of the Bankruptcy Petition are filed by the creditor particularly by preferential creditor who have priority rights or by Secured Creditors. Pursuant Article 56 (1) of Law No. 4 of 1998 which is now replace in Article 55 (1) of Law No. 37 of 2004, it is said that each creditors of Pawn, Fiduciary Security, Encumbrance Right, mortgage, or the Security Right over other properties, can execute his or her rights over the debtor's assets as it there is no bankruptcy occurred meaning that the creditors of Encumbrance Rights (priority rights) should, for his or her right over the debtor's assets, no take into account whether the debtor is in bankruptcy or not as long as the debtor's debt is in due and executable, so the Encumbrance Right creditors or Secured Creditors can execute the debtor's properties as that guarantees. In practice, the reality is not easy, because there are still many obstacles. As a solution in order to get over the obstacles, there are legal measures available which are in line with the prevailing legalization besides the bankruptcy Law itself for the Law Enforcement. Sejak terjadinya 'crisis moneter di Indonesia sekitar tahun 1997, di dunia usaha makin banyak permasalahan yang timbul di masyarakat utamanya masalah utang-piutang, sehingga menirnbulkan pula kesulitan yang besar dalam menyelesaikan utang-piutang tersebut. Sebagai salah satu sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang yaitu Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillisements-verordening, Staalsblad 1905:217 juncto Swatsblad 1906:348), hal mana sebagian besar meterinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang¬Undang tentang Kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berclaggrkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, oleh karenanya kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Di dalam hukum Kepailitan dikenal adanya dua pihak yaitu Debitor sebagai pihak yang berutang dan Kreditor sebagai pihak yang berpiutang. Adakalanya dalam dunia utang¬piutang selalu ada pihak yang melakukan wanprestasi. Misalnya Debitor usahanya mengalami kegagalan, sehingga Debitor menjadi tidak dapat menyelesaikan kewajibannya untuk mengembalikan utangnya kepada Kreditor. Hal mana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, agar piutangnya dapat dikembalikan maka Kreditor mengajukan permohonan Pernyataan Pailit ke Pengadilan Niaga di wilayah hukum di mana Debitor berkedudukan. Sejak diberlakukannya Perpu nomor 1 tahun 1998 yang dirubah menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, masih banyak kerancuan khususnya pemohon pemyataan pailit yang dilakukan oleh Kreditor, utamanya Kreditor yang mempunyai hak istimewa maupun yang mempunyai hak mendahulu yang biasa disebut Kreditor Preferen ataupun Kreditor Separatis. Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 56 ayat I Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, yang sekarang pasal 55 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi Kepailitan, yang artinya bahwa sebagai Kreditor pemegang hak jaminan (hak mendahulu) seharusnya untuk memperoleh haknya atas harta Debitor tidak perlu memperhatikan apakah Debitor dalam keadaan pailit atau tidak, selama utang Debitor telah jatuh waktu dan dapat ditagih maka Kreditor pemegang hak jaminan (Kreditor Separatis) dapat mengeksekusi harta milik Debitor yang digunakan sebagai jaminan utangnya. Namun demikian tidak semudah itu, ternyata dalam praktek masih banyak ditemukan hambatan-hambatan. Sebagai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka dapat melalui jalur hukum sesuai ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku selain hukum Kepailitan itu sendiri sebagai bentuk eksekusi.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Law
ID Code:13242
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:03 Jun 2010 14:36
Last Modified:03 Jun 2010 14:36

Repository Staff Only: item control page