KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DALAM KAITANNYA DENGAN PENYERAPAN TENAGA KERJA

Abstract

The existence of the capital investment in Indonesia can be connected with the demand of national development that includes the whole of human development. Source of funding that can be used for national development is the capital investment, both Domestic Investment and Foreign Investment. This capital investment has important meaning because it can open the new job field to absorb the manpower who commonly have low education and skill. In order to realize this destination, the government policy of capital investment which can give direction at solid-work without inflicting the investor is needed. Stand on that condition, this thesis will discuss the connection between capital investment policy and manpower absorption. Set of problems that will be explained further are the implementation of capital investment and the implication toward the manpower absorption, the harmony of the capital investment policy authorization at autonomy era and the efforts that support the activity. To get the answer of those problems, juridical-empirical method approach with descriptive-analysis observation was used. The sample was decided by purposive sampling with Central Java Province as a location of research. The datas in this thesis consist of primary data and secondary data, which are analyzed by qualitative and quantitative. After the observation was done, it can be informed that government policy at capital investment sector has not been able to increased the investment value yet since the economy crisis and has not absorbed manpower maximally to decrease the unemployment. The existence of capital investment does not tend to be solid-work but solid-energy that does not need more manpower. The Central Java Government has declared the capital investment internal policy (short-term) and external policy (long¬term) so that the capital investment can absorb more manpower. But that policy just tend to be used to increase the investment value and has not touched the manpower maximally. The implementation of area autonomy has already created the new hope considering the arrangement of distribution of authority. This condition reflects the inharmonic authority of intergovernmental level. This results in overlapping of capital investment arrangement that can inflict the investors. According to the reality, it will be better that the capital investment policy has not been directed to increase only the investment value but also the solid-work industry sector. A penetration strategy which considers superiority of absolute advantage and solid-work needed. Furthermore, to guarantee the authority harmonization of capital investment of intergovernmental level supervision toward the implementation of region government authority and roadmap strategy are needed. Beside that, each government level must be able to respond each other to attract the investment which supports manpower absorption. Stand on the potency of Central Java, including the obstacle and the area-autonomy-based authority. Inward looking and outward looking observation with the right analysis is needed to result an invesment policy strategy which can absorb the manpower and become Central Java's core competence at once. Keberadaan penanaman modal di Indonesia terkait dengan aaanva tuntutan menyelenggarakan pembangunan nasional yang menyangkut pembangunan manusia seutuhnya. Sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan nasional adalah penanaman modal dalam bentuk PMDN maupun PMA. Perianaman modal ini memiliki arti penting karena diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru untuk menyerap tenaga kerja yang ada yang pada umumnya memiliki tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah. Agar tujuan tersebut dapat terwujud diperlukan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal yang mengarahkan penanaman modal ke sektor industri yang padat karya sehingga dapat menyerap tenaga kerja tanpa merugikan kepentingan pihak penanam modal. Berpijak pada kondisi tersebut, tesis ini akan membahas kebijakan penanaman modal dalam kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja. Permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut yaitu tentang implementasi kebijakan penanaman modal dan implikasinya terhadap penyerapan tenaga kerja, harmonisasi kewenangan kebijakan penanaman modal pada era otonomi daerah, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kebijakan penanaman modal yang mendukung perningkatan penyerapan tenaga kerja. Guna memperoleh jawaban atas pennasalahan tersebut digunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian diskriptif-analisis. Sampel ditentukan secara pourposive sampling dengan lokasi penelitian di provinsi Jawa Tengah. Data yana dipakai dalam tesis ini terdiri dari data primer dan data sekunder vane kemudian dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif. Setelah dilakukan penelitian, dapat diutarakan disini bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal yang ditempuh sejak krisis ekonomi belum mampu menaikkan nilai investasi secara signifikan dan belum secara maksimal dapat menyerap tenaga kerja yang tersedia, sekaligus untuk mengurangi jumlah pengangguran. Penanaman modal yang ada cenderung tidak padat karya, tetapi padat energi/modal yang tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Agar penanaman modal dapat menyerap tenaga kerja, pemerintah provinsi Jawa Tengah mengeluarkan kebijakan penanaman modal internal/jangka pendek dan kebijakan eksternal/jangka panjang . Hanya saja kebijakan yang diambil tersebut lebih cenderung untuk meningkatkan nilai investasi dan belum menyentuh sisi ketenagakerjaan secara maksimal. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah telah memunculkan harapan barn terkait dengan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal mengingat otonomi daerah telah mengatur pembagian kewenangan kebijakan penanaman modal pada setiap tingkat pemerintahan. Namun pembagian kewenangan tersebut menjadikan adanya tank menarik kewenangan yang didasari ego sektoral. Tank menarik kewenangan ini mencerminkan adanya ketidakharmonisan wewenang antar tingkat pemerintahan. Hal ini dapat memunculkan pengaturan penanaman modal yang saling tumpang tindih yang pada akhirnya akan merugikan penanam modal. Berpijak pada kenyataan tersebut di atas agar penanaman modal dapat menyerap tenaga kerja sebaiknya kebijakan penanaman modal tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan nilai investasi saja tetapi juga mengarahkannya pada sektor-sektor industri yang padat karya. Diperlukan suatu strategi terobosan yang memiliki keunggulan dengan memperhatikan absolute advantage dan mengarahkannya pada sektor industri padat karya. Selanjutnya untuk menjamin harmonisasi kewenangan kebijakan penanaman modal antar tingkat pemerintahan diperlukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah serta diperlukan roadmap strategi. Disamping itu masing-masing tingkat pemerintahan hares mampu untuk saling merespon dinamika masing-masing sehingga benar-benar ada sinergi dalam upaya untuk menarik investasi yang mendukung peningkatan penyerapan tenaga kerja. Bertitik tolak pada potensi yang dimiliki provinsi Jawa Tengah serta kendala/kelemahan yang ada berikut kewenangan berdasar otonomi daerah, maka diperlukan tinjauan inward looking dan tinjauan outward looking dengan analisis yang tepat untuk menghasilkan suatu strategi kebijakan penanaman modal yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja sekaligus menjadi core compentence Jawa Tengah.