KAJIAN EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN HARGA BBM DI INDONESIA

Abstract

The essence of a nation existence is public policy. It means that the public policy is a solid form of relation between power with state in one side and citizen on the other side. That is why, an extent discourse regarding with public policy always be interested to be discussed. One of primary pressure of reformation in Indonesia is to revert the public policy on its normative function, that is as a prosperous tool and to supply the public requisition. It would be the final reason of the nation and the citizen to do some changes concerning with public policy, for both of its process and product. This is where the discourse of public changing took its place on the development of public policy study in Indonesia. This research determined a topic "Politic and Economic Study of The Fuel Oil Price Policy in Indonesia" using logical framework model to analyze the data. Fuel oil price policy was appointed since it has specific characteristic to be evaluated in the form of politic and economic approach perspective, instead of because fuel oil policy also represent discussion about public policy changing in Indonesia. The data duration of this research is 1971 unfit 2003. On this period, Indonesia experienced with four different executives that are Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid and Megawati Soekarnoputri. Data reveal that in the length of that time, occurred substantial changing in fuel oil price policy, regarding with the price subsidy policy especially. On the Soeharto regime, political feasibility often is considered for economic calculation. It means that economic and politic approaches are dominant to be used. It also happens on the Habibie regime. The changing discourse occurs on Abdurrahman Wahid regime, which both of economic and politic realities was used as consideration in the process of fuel oil price decision. It also can be found at Megawati Soekarnoputri Regime. Esensi dari keberadaan sebuah negara adalah kebijakan publik. Artinya kebijakan publik merupakan bentuk konkret dari satu relasi hubungan kekuasaan yang menempatkan negara (penguasa, red) disatu sisi dan rakyat disisi lain. Oleh karennya wacana yang mendalam mengenai sebuah kebijakan publik selalu menjadi diskursus yang menarik untuk dikaji. Salah satu inti tuntutan dari reformasi di Indonesia adalah mengembalikan kebijakan publik pada fitngsi normative nya, yaitu sebagai pensejahtera dan pemenuh kebutuhan rakyat. Hal itulah yang pada akhirnya menjadi alasan balk bagi negara maupun rakyat untuk melakukan berbagai perubahan yang berkaitan dengan kebijakan publik, balk menyangkut proses maupun produk kebijakan. Disinilah wacana perubahan kebijakan mendapatkan tempat tersendiri dalam perkembangan studi kebijakan publik di Indonesia. Penelitian ini mengambil tema "Kajian Ekonomi Politik Harga BBM (Bahan Bakar Minyak) Di Indonesia" dengan menggunakan model Logical Framework dalam analisis datanya kebijakan harga BBM dipilih dalam penelitian ini sebab is mempunyai karakteristik yang khas untuk dilihat dalam bingkai perspektif pendekatan ekonomi politik, selain tentunya karena kebijakan harga BBM juga sangat mewakili pembahasan mengenai wacana perubahan kebijakan publik yang terjadi di Indonesia. kurun waktu yang diambil sebagai data dalam penelitian ini adalah tahun 1971-2003. Selama kurun waktu tersebut, Indonesia mengalami empat kepemimpinan, yaitu Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid Dan Megawati Soekamoputri. Temuan data menimjuldcan bahwa selama kurun waktu tersebut telah terjadi perubahan yang sangat besar dalam kebijakan harga BBM khususnya menyangkut kebijakan subsidi harga. Pada era pemerintahan Soeharto, kelayakan politik lebih sering dijadikan pertimbangan daripada hitung-hitungan ekonomi. Berard, perspektif pendekatan politik ekonomi lebih dominan digunakan pada era pemerintahan Soeharto. Begitu juga yang terjadi pada era pemerintah Habibie. Wacana perubahan kebijakan terjadi pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid, di mana baik realitas ekonomi dan kelayakan politik sama-sama dijadikan sebagai pertimbangan dalam proses penetapan harga BB<. Begitu juga yang terjadi pada era pemerintahan Megawati Soekamoputri.