ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEDAGANG KAKI LIMA ( PKL ) DI KOTA SEMARANG

Abstract

Village-level government as the lowest level of formal governing assumes the same mission as assumed by other higher components of governing. In the era of regional autonomy, reformation and globalization that promote the transparence of governmental operations, village-level government should be able to serve well the changing needs of the society. As an apparatus of the government directly facing the society, village-level government is involved in developmental and societal affairs that it should be committed to serve the needs of its society well. It should also be committed to implement the policies associated with regional autonomy. Therefore, village-level government should perform well in implementing the task and authorities assumed. Village-level governments in Semarang County are no exceptions. They shouldbe able to serve the needs of their societies and implement the policies postulated by the higher authorities. The problem is whether or not the performances in implementing these policies relate to the capabilities of the human resources, formal participations and coordination of the higher authorities. The higher authorities should really understand these important factors in order to be able to improve the performances of village-level government both in serving the needs of their societies and in implementing the prscribed policies. This study wishes to make a conclution that there is a positiveparticipation and coordination of the higher authorities on the one hand the performances of village-level governments in implementing the prescribed policies on the other ! Pemerintahan Kelurahan yang merupakan salah satu aparatur Pemerintah pada strata pemerintahan terendah, mengemban misi yang sama dengan komponen lainnya yaitu mau tidak mau, suka atau atau tidak suka harus mampu berperan dalam menyikapi perkembangan kebutuhan masyarakat dalam era otonomi daerah, reformasi dan globalisasi yang semakin mengedepankan transparansi pelaksanaan pemerintahan. Adapun pemerintahan kelurahan sebagai unsur aparatur Pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, kepada mereka dipercayakan tugas pokok dan fungsi dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sehingga mereka harus memiliki komitmen untuk melayani segala kebutuhan masyarakatnya dengan baik dan cepat, terlebih lagi dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian pemerintahan kelurahan harus memiliki kinerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya, khususnya pemerintahan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan pendelegasian/break down wewenang, sehingga sebagai aparat di tingkat bawah mereka mampu memberi pelayanan terhadap masyarakat dan melaksanakan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh instansi atasan. Rumusan masalahnya adalah apakah tingkat kinerja dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut adahubungannya dengan kemampuan SDM, dukungan partisipasi Dinas dan Koordinasi. Atasan Lurah harus memahami betul mengenai faktor tersebut sehingga bisa melakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintahan pada tingkat pemerintahan kelurahan, baik dalam melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat, maupun terlebih lagi dalam melaksanakan implementasi kebijakan yang telah diambil oleh atasannya. Penelitian ini bertujuan untuk menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kemampuan SDM, dukungan / partisipasi dinas, dan koordinasi dengan kinerja implementasi kebijakan.