ETIKA DAN FILSAFAT PUBLIK KRITIK DISKONTINUITAS POLITIK "ADMINISTRASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI ( KASUS DI KAWASAN PESISIR PEKALONGAN )

I NAHDIANA, HAST (2003) ETIKA DAN FILSAFAT PUBLIK KRITIK DISKONTINUITAS POLITIK "ADMINISTRASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI ( KASUS DI KAWASAN PESISIR PEKALONGAN ). Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
5Mb

Abstract

The term institution understood with ethic and philosophical meanings, therefore, Ethic and Public of Philosophy to show proportioned and mediate the relations of public issues that privat or public institution — for example, a public policy in the north of beach Pekalongan city ( PANTURA ). Despite an empowered public policy in north of beach always government to support, although a public philosophy is also affected by culture and ethic about decisinn collect. Deeply, a local culture as local commonity to reduce at the religion and deinstitutionalization in contects. This fenomenon existed such religious behavior and power myth tradition in mitos Pantai Utara. Ethic of Public to be continued politic of administration for economic development the coastal state among other things, economic behavioral and secular constituencies than doctrinaire theorist realize. Ethnograf to make possible for some antropologist to undertake independent and critical research so necessary to relation between theory and practice continue. Istilah institusi yang dimaknai dalam pemahaman etika dan filsafat publik adalah institusi yang di jelaskan dalam proporsi dan hubungan antara publik dan privat di dalam isu-isu publik, contoh yang terjadi di kawasan pesisir Pantai Utara Pekalongan. Meskipun Pemerintah daerah telah melakukan usaha-usaha dalam meningkatkan sumber daya di kawasan pesisir Pekalongnan, akan tetapi hal penting yang perlu di perhatikan adalah masalah etika dan kultur yang hidup di kawasan tersebut, khususnya mitologi yang di percaya oleh sebagian besar pemakai kebijakan. Lebih jauh lagi beberapa perilaku komunitas budaya tersebut direduksi dari pemahaman tentang konteks deinstitusionalisasi agama. Yang keberadaannya terdapat di setiap mitos-mitos yang berkembang di pantai utara. Politik administrasi dalam etika publik tidak mengalami keterputusan antara perilaku ekonomi dalam teori-teori yang pada kenyataannya di latarbelakangi oleh pemahaman akan etika sekular dan pembangunan ekonomi di kawasan pesisir hendaknya mengalami keberlanjutan atas doktrin-doktrin ini. Hal ini hanya bisa dilakukan apabila menggunakan pendekatan etnografi, karena etnografi dapat mempermudah seorang peneliti melakukan penelitiannya secara independen melalui filsafat manusia atau teori-teori antropologi serta kritik antara teori dan praktisnya secara terus menerus tanpa adanya keterputusan hubungan.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Public Administration
ID Code:13163
Deposited By:Mr UPT Perpus 1
Deposited On:03 Jun 2010 10:02
Last Modified:05 Aug 2010 16:21

Repository Staff Only: item control page