KETENTUAN UNDANG-UNDANG PATEN DAN PENAFSIRAN HAKIM TENTANG PENENTUAN LUASNYA JANGKAUAN PERLINDUNGAN PATEN ATAS PENEMUAN DI BIDANG PATEN SEDERHANA

WARTININGSIH, WARTININGSIH (1999) KETENTUAN UNDANG-UNDANG PATEN DAN PENAFSIRAN HAKIM TENTANG PENENTUAN LUASNYA JANGKAUAN PERLINDUNGAN PATEN ATAS PENEMUAN DI BIDANG PATEN SEDERHANA. Masters thesis, PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO .

[img]
Preview
PDF
7Mb

Abstract

The title of this thesis is THE STIPULATION OF PATENT ACT AND THE JUDGE'S INTERPRETATION OF THE DECISION OF THE EXTENT OF PATENT PROTECTION FOR AN INVENTION IN THE FIELD OF PETTY PATENT. This research tries to reveal the application of Act No. 6/1999 on patent and Act No. 13/1997 on the change of Act No. 6/1989, chiefly that cancers with the decision of the extent of patent protection, because Patent Act does not regulate it strictly. This research needs various data and information collected through interviews and library research. The goverment realize that technology is important for development. For this reason, the government undertake to stimulate people to make inventions. One of the stimulations given by the government is the issueing of Patent Art. The goal of patent is to protect invention, because invention has economic value. Patent can stimulate the development of economy and technology. Besides that, patent also motivates people to make innovation. on who proposes patent should declare the exclusive right he wants from his invention distinctly, that is stated in patent description called claim. The invention will be cleary known when we read the patent description. the declaration of invention enable other sides to innovate or modify the invention. It can also prevent the possibility of suit, infringement or conflict on the tru inventor. Thus, it can be said that theoretically Patent Act protects claim. Claim ultimate goal of patent system is to declare invention. It is hoped that after the declaration of invention people' will modify or innovate the existing invention. This is the importance of decision of the extent of patent protection for an invention. Thus, if there is a suit, infringement or conflict on the true inventor of an invention, the judge has to verify the claim proposed. Claim is not defined distinctly both in patent Act and in its explanation. In this case, the definition of claim depends on the judge's interpretation stated in court verdict. This research studies not only the aspect of legal protection for inventor and the patent holder, but also haw a judge interprets the extent of patent protection in the fild of petty patent. This research is also enriched through the study on verdiets concerning with the application of law basis of patent. This research studies the normative law that concerns with researches on the law basis of patent, there for e there is an analysis on verdict base on act. No. 6/1989 and Act No. 13/1997. Hence, it is hoped that everythino is clear whether judges have already applied qoals, objectives, values and ethical demands contained in patent act in accomplishing patent cases or not. The Research proves that : 1. Patent Act has not be able to give a maximum legal protection for inventors & patent holders of their-invention in the field of petty patent yet; 2. Claim, newness, title, back ground, picture of invention become the basis of interpretation of judn,:7 in deciding the extent of patent protection for an invention in the field of petty patent. 3. The basis of patent law is not applied appropriately in a verdict. Hence abjectives, goals, values, and ethical demands contained in patent act have not been applied perfectly yet. 4. Judges, in to repeal "similiar invention" consider the background of the dispute in the publishing of letter-of Petty patent because Patent Act does not decide the criteria of "similiar invention". Tesis ini berjudul KETENTUAN UNDANG-UNDANG PATEN DAN PENAFSIRAN HAKIM TENTANG PENENTUAN LUASNYA JANGKAUAN PER¬LINDUNGAN PATEN ATAS PENEMUAN DI BIDANG PATEN SEDERHANA. Penelitian ini berusaha mengungkap segi penerapan Undang¬undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989, khususnya berkenaan dengan penentuan luas¬nya jangkauan perlindungan paten, mengingat Undang-undang Paten tidak mengatur secara tegas. Untuk mengkaji perma¬salahan yang dikemukakan diperlukan berbagai data dan informasi yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dan studi kepudtakaan. Menyadari akan pentingnya teknologi dalam pembangu¬nan, make pemerintah berupaya merangsang kegiatan penemuan bagi masyarakat. Salah satu rangsangan tersebut adalah penyediaan perangkat hukum berupa. Undang-undang Paten. Fungsi utama paten adalah melindungi penemuan karena penemuan mempunyai nilai ekonomis. Dengan adanya paten memungkinkan terjadinya perkembangan ekonomi dan teknologi. Disamping itu Pula paten berfungsi mendorong terjadinya inovasi. Dalam persyaratan permohonan paten, pemohon harus menyatakan secara jelas hak eksklusif yang dikehendaki atas penemuannya, yang dituangkan dalam unsur deskripsi paten yang disebut klaim. Dengan membaca unsur deskripsi paten dapat diketahui kejelasan pengungkapan suatu pene¬muan. Dengan adanya pengungkapan penemuan dimungkinkan pihak lain untuk melakukan inovasi atau modifikasi terha¬dap penemuan yang bersangkutan, sekaligus untuk mencegah timbulnya gugatan, pelanggaran, maupun konflik tentang penemu asli atas suatu penemuan. Dengan demikian dapat dikatakan secara teoritis yang dilindungi oleh Undang¬undang Paten adalah klaim. Masalah claim ini sebenarnya adalah masalah yang berkaitan erat dengan masalah penentuan luasnya jangkauan perlindungan paten atas suatu penemuan. Tujuan utama sistem paten adalah pengungkapan penc¬muan. Dengan adanya pengungkapan penemuan diharapkan terjadi modifikasi atau inovasi terhadap penemuan yang sudah ada. Disinilah letak pentingnya penentuan luasnya jangkauan perlindungan paten atas suatu penemuan. Dengan demikian jika terjadi gugatan, pelanggaran, maupun konflik tentang penemu asli atas suatu penemuan maka yang harus diperiksa oleh Hakim adalah klaim yang diajukan dalam permohonan paten yang bersangkutan. Sedanokan masalah pengertian klaim ini tidak diatur secara tecias dalam Undang-undang Paten maupun penjelesan¬nya. Oleh karena itu masalah pengertian klaim maupun penentuan luasnya jangkauan perlindungan paten atas suatu penemuan diserahkan pada penafsiran hakim yang dituangkan dalam putusan pengadilan. Penelitian ini bukan hanya mengkaji aspek perlindu¬ngan hukumnya saja bagi penemu dan pemegang paten, tetapi juga mengkaji bagaimana penafsiran hakim dalam menentukan luasnya jangkauan perlindungan paten atas penemuan di bidang paten sederhana. Penelitian ini juga diperdalam dengan mengkaji putusan hakim berkaitan dengan penerapan asas-aaas hukum paten. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meliputi penelitian terhadap asas¬asas hukum paten, maka dilakukan analisis terhadap putusan hakim dengan mendasarkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997. Dengan demikian diharapkan dapat diketahui apakah hakim dalam menangani kasus paten yang bersangkutan sudah menerapkan maksud, tujuan, nilai-nilai maupun tuntutan¬tuntutan etis yang terkandung dalam Undang-undang Paten. Dari hasil penelitian terhadap permasalahan, di¬jumpai hal-hal sebagai berikut : 1. Undang-undang Paten belum mampu memberikan perlindu¬ngan hUkum secara maksimal bagi penemu dan pemegang paten atas penemuannya di bidang paten sederhana. 2. Klaim, asas kebaruan, judul penemuan, latar belakang penemuan, dan gambar penemuan sebagai dasar penafsiran Hakim dalam menentukan luasnya jangkauan perlindungan paten atas penemuah di bidang paten sederhana. 3. Dalam membatalkan "penemuan yang sauna", hakim meno¬kaitkan dengan ada atau tidak adanya itikad balk dalam hubungannya dengan proses penerbitan Surat Paten Sederhana karena Undang-undang Paten tidak menentukan kriteria "penemuan yang sama". 4. Hakim dalam putusannya, kurang tepat dalam menerapkan asas-asas hukum paten. Dengan demikian maksud, tu¬juan, nilai-nilai, maupun tuntutan-tuntutan etis yang terkandung dalam Undang-undang Paten belum diterapkan sebagaimana seharusnya.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Law
ID Code:13156
Deposited By:Mr upt perpus 4
Deposited On:03 Jun 2010 08:36
Last Modified:03 Jun 2010 08:36

Repository Staff Only: item control page