SISTEM EDI; PELAKSANAAN SISTEM ELECTRONIC DATA INTERCHAIVGE EDITDITE-LABUHAN TANJONG EMAS SEMARANG SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PROSEDUR KEPABEANAN

Abstract

Dalam rangka meninglcatican kelancaran dal am perdagangan intemasional, maka penterintah melaui undang-undang No.10 Tabun 1995 Tentang Kepabeanan mewajiblcan pihak-pihak yang berkaitan .dengan ekspor-impor melaksanakan sistem Electronic Data Interchange [EDI] sebagai usaha untuk menyempurakan sistem .13/L yang selama ini berlaku . Sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dalam prosedur ekspor-impor, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang melalui Kantor Bea dan Cukai juga telah melaksanakan sistem EDI. Namun dalam pelaksanaannya lc-urang dapat bedalan dengan baik lcarena terdapat berbagai hambatan, baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Dari basil penelitian menunjulckan bahwa falctor penyebabnya antara lain kurangnya partisipasi para pihak yang berkaitan dengan sistem EDI ini dikarenakan oleh tidak sebandingnya volume perdagangan mereka dengan biaya yang harus dilceluarkan untuk berlangganan sistem EDI, juga dirasakan sudah merasa eukup puas pada sistem yang selama ini berlalcu. Dari segi terdapat berbagai masalah hulcum yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan sistent EDI. Salah satu masalah hulcum tersebut acialah berkaitan dengan penggunaan dokumen EDI sebagai alat pembuktian di pengadilan bila terjadi sengketa, baik sengketa pidana maupun sengketa perdata. Hukum Kepabeanan Indonesia belum mengatur seluruh masalah hokum tentang penggunaan system EDI kepabeanan. Hukum kepabeasnan Indoesia hanya mengatur masalah-masalah EDI secara pralctek atau prosedur teknik, sedanglcan aspek hukum khususnya mengenai dokumen EDI sebagai pembuktian di pengadilan belum diatur.. Dengan demilcian dapat .disimpulkan bahwa pelalcsanaan sistem EDI di Pelabuhan Tanjung ars kurang dapat berjalan dengan baik karena kurangnya sosialisasi dan antusiasnya masyarakat usaha dan para pihak yang berkaitan dengan n sistem EDI serta minimnya peraturan perundangan yang mengatur sistem EDI Sehinggal ini perlu dipilcirkan oleh pemerintah. In improving to increase international trade, the government by the rule No. 1071 995 about Customs, has advice to the party of export-import to enforce EDI system as effort to perfect Bill of Lading [B/L] system. Tanjung Emas Semarang Harbor's by Directorat General of Customs and Excise has EDI system . But it is not runs well because there are several problems, both technical and non-technical. According to the research, it is cause by less participation of the EDI system members's, it is not balance between trading volume and cost for EDI system and they are satisfy enough with the system before. From the legal aspects, there are several legal problems about using of Customs EDI system. The ones is EDI document as a proof in the court. Both private dispute and public dispute. Indonesian customs law has not regulated all legal problems about using of customs EDI system. Indonesian customs law has just regulated EDI Problems in practice or technical procedures, but the legal aspects especially in EDI document as a proof in the court have not regulated yet. Its can be conclude that EDI system enforcement cannot runs well because less socialitation , less antusiasm from the party of EDI system and less regulatory of customs EDI system. So, it is important to the govemment to think about it.