STUDI KEBIJAKAN PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DI KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN REMBANG

Abstract

In general, this is objected to intensively and comprehensively examine and describe various aspects related to the implications of organizational structure changes to the bureaucracy performance in the society Endorcement Committe (Kantor Pemberdayaan Masyarakat ) of diStrik Rembang. According to the the formulated subjects that emphasize on the meaning and process in the research implementation, then this study was using a qualitative approach. The purpose is to make the revealed subject to be comprehensive and intensive beside of naturalness and objektivy, without any invertansions from outsiders, particularry of the author. By means of the study, then we could explain more details the appropriate plot chronologically, therefore the final results would provide recommendation for the executioners of organizational structere changes policy ini order to reformulate their policies. The thesis would attempt to answer the implication problems of organizational structure changes to the bureaucracy performance in Society Endorsment Committee of Distric Rembang. The problem formulation starts with a discussion on the appearinr phenomenon of bureaucracy performance after the organizational structure changes, changes either on the program objectives organisasi projects, which became effective and more efficient, employees placement and promotion whether been based on formation and education, and the possessed skills. Whether the bureaucracy cultere in decision making and delegation of authority have been given to subordinates, and aplied leadership styles and staffs motivation to be the leader responsibilities. The performance of Society Endorsement Committee is highly effective and efficient for reasons that committee (Kantor Pemberdayaan Masyarakat) has duties in governmental operation and developments in society endorsement, Kantor Pemberdayaan Masyarakat obligation apel siang the facilitator and motivator of society self-supportingship. In accordance with those duties, thus the success level of programs can be seen from the interest among society to actively participate in planning, implementing, and accomplishing the development with contributions of society participation/sell:- supporting. The efficient performance of Kantor Pemberdayaan Masyarakat can be proofed by the relative small amount of development budget expenditures for stimulatn assistance, thus it can be eaned a large amount of society participation funds. The human resources improvement based on the prevailing rules with accentuation on education, either formal organisasi stuctural, rank stratification, and seniority, and by directly observing the staffs achievements and requisite fulfillment of the stratification, where does not find any associative relation to the leader. The employees' placement has been arranged according to educational degree and sklills beside of applying reward and punishment mechanisms. The Bureaucracy Cultere in decision making is performed through deliberation and discussed with staffs to obtain appropriate results that accommodate the people. The staffs begin to realize that they arc servants of people, therefore the civil service has improved, which proofed atuu the absence of leader, dispositions organisasi sgnings can be done by subordinate leader. The leadership style tends to be transformational in democratic direction and does not always ask for services. Decision making together with staffs in solving problems is expected to be, first, stalls could understand the problems and solutions straightaway;second, get involved in brain storming discussion; and third, automatically builds the staffs confidence to do their jobs. Delegation of authority is already delegated to the stalls by means of job distribution in their field, so that they can make such decisions when the leader is unavailable. While motivating the employees, the leader always gives opportunities for his staffs to role, represent their duties and functions, thus he can motivate the staffs to improve themselves and encourage them in decision making. Education and training are required to improve the human resources quality, which require particular consideration/breakthrough from Kantor Pemberdayaan Masyarakat leader in order to obtain budget for human resources improvement, so that extends the employees chanceand opportunity of improving their capabilities, which finally would improve the organization performance. The changes in cultural sectors should be emphasized on proportional value development, in terms of proportionality to the civil service; and the culture in decision making and delegation of authority shoud always be emphasized on people interests, and the leader should always motivate the employees to improve and develop themselves to be better. Tujuan penelitian ini secara umum akan mengkaji dan mendeskripsikan secara mendalam dan meyeluruh berbagai aspek yang bercaitan dengan dampak perubahan struktur organisasi terhadap kinerja birokrasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rembang. Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan yang lebih menekankan pada makna dan proses dalam pelalcsanaan penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Tujuannya agar permasalahan yang diungkapkan akan lebih bersifat komprehensif dan mendalam serta bersifat alamiah dan apa adanya, tanpa ada intervensi dari berbagai fihak, terutama dari peneliti sendiri. Melalui penelitian ini, dapat dijelaskan secara lebih terperinci jalan cerita secara kronologis, sehingga basil akhir dapat memberikan rekomendasi bagi pelalcsana kebijakan perubahan stuktur organisasi untuk merumuskan kembali kebijakannya. Pada tesis ini akan mencoba menjawab permasalahan dampak adanya perubahan struktur organisasi terhadap kinerja birokrasi pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rembang. Rumusan masalah diawali dengan bahasan mengenai munculnya fenomena kinerja birikrasi setelah adanya perubahan struktur organisasi, perubahan terhadap sasaran program maupun proyek yang mana efektif dan lebih efisien, penempatan pegawai dan promos' apakah sudah berdasarkan forms' pendidikan, ketrampilan/skill yang dimiliki. Budaya birokrasi dalam pengambilan keputusan dan pendelegasian wewenag apakah sudah diberikan kepada bawahan, serta gays kepemimpinan yang dilakukan dan motivasi staf merupakan tanggung jawab pimpinan. Kinerja Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat sangat efektif dan efisien dengan alasan Kantor Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat, tugas Kantor Pemberdayaan Masyarakat sebagai fasilitator dan motivator keswadayaan masyarakat. Dengan tugas tersebut maka tingkat keberhasilan program dapat dilihat dari animo masyarakat untuk berperan aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan pembangunan dengan kontribusi adanya partisip[asi/swadaya masyarakat. Kinerja organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat sangat efektif dan efisien dapat dibuktikan adanya pengeluaran anggaran pembangunan untuk bantuan stimulan yang relatif sedikit, sehingga dapat menarik dana partisipasi masyarakat yang sangat besar. Penigkatan Sumber Daya Manusia berdasarkan aturan yang berlaku dengan menitik beratkan pada pendidikan formal maupun struktural, kepangkatan, dan senioritas serta melihat secara langsung staf yang berprestasi dan memenuhi syarat kepangkatan, tidak melihat adanya kedekatan dengan pimpinan. Penempatan pegawai dilakukan berdasarkan tingkat pendidikan dan skill yang dimiliki serta menerapkan reward and punishment. Budaya birokrasi dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan dibicarakan dengan staf agar mendapatklan basil yang sesuai dengan kehendak orang banyak. Star inulai menyadari bahwa dirinya merupakan pelayan dari masyarakat, sehingga pelayanan Uptick, masyarakat mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan apabila pimpinan berada di tempat disposisi atan penandatanganan dapat dilakukan pimpinan di bawaltnya. Gaya kepemimpinan cenderung transformasional kewenangan arah demokratis dan tidak selalu minta dilayani. Dalam pengambilan keputusan dengan cara mengajak staf secara bersama-sama memecahkan suatu masalah, dengan harapan pertama star mengetahui secra langsung, kedua diajak berfikir secara bersama, yang ketiga secara otomatis menumbuhkan rasa percaya dirt untuk menyelesaikan stiatu pekerjaan. Pendelegasian wewenang sudah dilimpahkan kepada staf, dengan cara membagi tugas, sehingga sewaktu-waktu dapat mengambil keputusan manakala pimpinan tidak ada. Dalam memotivasi pimpinan selalu memberikan peluang kepada staf untuk memerankan, mempresentasikan tugas dan fungsinya, sehingga dapat memotivasi staf untuk maju dan berani mengambil keputusan. Pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan guna peningkatan kwalitas sumber daya manusia, sehingga perlu adanya terobosan pemikiran secara khusus dari Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat agar mendapatlkan anggaran untuk peningkatan sumber daya manusia, sehingga kesempatan dan peluang pegawai untuk nieningkatkan kemampuan lebih luas, yang pada akhirnya untuk peningkatan kinerja organisasi. Perubahan di bidang kultur/budaya hendaknya ditekankan pada pengembangan nilai yang profesional, dalam arti proporsional pada pelayanan masyarakat, serta budaya dalam pengambilan keputusan pendelegasian wewenang hendaknya selalu memntingkan pada kepentinagn masyarakat. Pimpinan hendaknya selalu memotifasi karyawan untuk maju dan berkembang demi peningkatan kinerja organisasi dengan mengacu pada tujuan, visi dan misi organisasi.