Analisis Kebijakan Publik (Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Yang Bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di Kabupaten Majalengka (Public Policy Analysis (Supplying Goods and Service Implementation Of Govern Is Free To Corruption, Collusion, Nepotism) in Majalengka Regency)

Abstract

The research aim to describe procedure and mechanism implementation of procurement policy in term to analyst the cause of ineffective implementation policy factor. Implementation of procurement was done by govern effort to increase government implementation oriented to public service. To the condition is in, procurement orientation will depend on consistent of parties obedient in supplying to the role itself. The policy is President launched Number.80 in 2003 is basic orientation from procurement implementation which manage about mechanism and procedure resource is support tools for implementing policy effectively where the supplying committee skill determine procurement effective so much by looking at goods or service quality was produced and it is useful or useless for public. So procurement implementation effective will be determined by how far is obedient level of parties to the role (policy contain), connected td resource and social economic condition too. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosedur dan mekanisme pelaksanaan kebijakan PBJP dalam kerangka untuk menganalisis faktor-faktor penyebab tidak efektifnya implementasi kebijakan dimaksud. Implementasi PBJP dilakukan dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi kepada pelayanan publik. Terhadap kondisi yang ada, orientasi PBJP akan sangat tergantung kepada konsistensi patuhnya para pihak dalam pengadaan terhadap aturan main dari pengadaan itu sendiri. Is' kebijakan yaitu Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 merupakan pedoman dasar dari pelaksanaan PBJP dimana di dalamnya diatur tentang mekanisme dan prosedur dari pengadaan itu sendiri yang harus ditaati oleh para pihak dalam pengadaan. Faktor sumber daya merupakan sarana pendukung bagi efektivitas implentasi kebijakan ini, dimana kemampuan dari panitia pengadaan sangat menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan PBJP di Kabupaten Majalengka, walaupun masih ditemukan rendahnya kinerja dan independensi panitia dalam melaksanakan tugas. Kondisi sosial ekonomi dari para pihak dalam pengadaan sangat menentukan efektivitas PBJP dengan melihat kualitas barang atau jasa yang dihasilkan serta bermanfaat atau tidaknya bagi kepentingan publik. Oleh karena itu efektivitas implemantasi PBJP akan ditentukan oleh sejaumana tingkat ketaatan para pihak terhadap aturan (isi kebijakan ), juga terkait dengan sumber daya dan kondisi sosial ekonomi.