KEPATUHAN WAJIB PAJAK PERSEORANGAN DALAM KAITANNYA DENGAN SISTEM SELF-ASSESSMENT ( STUDI KASUS WAJIB PAJAK DI KABUPATEN DEMAK )

SUKARDI, SUKARDI (2003) KEPATUHAN WAJIB PAJAK PERSEORANGAN DALAM KAITANNYA DENGAN SISTEM SELF-ASSESSMENT ( STUDI KASUS WAJIB PAJAK DI KABUPATEN DEMAK ). Masters thesis, Program Pasca sarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
3865Kb

Abstract

Bertumpu pada sistem perpajakan self-assessment, maka wajib pajak harps dapat mengatasi masalah perpajaknnya secara mandiri . Untuk peneliti mengadakan penelitian mengenai Icepatuhan wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak. Mengingat bahwa mayoritas wajib pajak perbrangan terse-but adalah hanya berpendidikan SLTA kebawah, dengan demikian apakah mungkin wajib pajak tersebut mampu memahami ketentuan perpajakan 7 Untuk itu peneliti tertarik mengadakan penelitian terhadap wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak. Permasalahan yang dibahas dalam tests ini adalah sejauh manakah kepatuhan wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 7 Bagannanakah konchst kepatuhannya serta apakah kepatuhan wajib pajak tersebut sudah menunjang sistem perpajakan self-assessment ? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek.perpajakan oleh wajib pajak dalam mematuhi ketentuan perpajakan, untuk mencan kejelasan pemahaman wajib pajak alas ketentuan perpajakan dan .untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan sistem perpajakan self-assessment -assessment oleh wajib pajak selama ini. Manfaat penelthan adalah diharapkan dapat memberikan masukan baik dari aspek teoritis maupun praktis yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya hukum perpajakan dan diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan tentang perpajakan yang lebih sederhana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yang merupakan gabungan dan penelitian yuridis-normatif dan yurtdis-empiris yang diarahkan untuk memperoleh data sekunder dan data primer yang bersumber dan bahan ustaka maupun dari pelaksanaan perundang-undangan. Metode analisa data yang digtmakan adalah metode deskriptilkualitatif; yaitu dengan jalan mengumpulkan data deskriptifanalistis yang dinyata.kan oleh responden baik secara tertults maupun lesan serta tingkah laku nyata dan wajib pajak yang di teliti dan dipelajari sebagi suatu yang utuh. Dan basil penelitian tersebut diperoleh temuan bahwa secara formal kepatuhan wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak adalah mematuhi ketentuan pemajakan, hal im diduk-ung data bahwa dan 50 responden terdapat 72 % sudah mendaftarkan an did untuk mendapatk Nomor Pokqk Wajib Pajak WP), dan dari wajib pajak yang telah mengirim. Surat Pembentahuan (S T) tahunan sebanyak 86,11 %, dan yang 14 % tidak mengisi maupun mengirimkan SPT-nya. Dad 14 % tersebut yang tidak mengisi maupun mengirim SPT-nya sebanyak 60% yang disebabkan karena kesengajaan wajib pajak dengan alasan bahwa wajib pajak lebih senang dijatuhi sanksi denda sebesar Rp. 100.000,- daripada hams mengtst dan mengirimkan SPT-nya. Dad hasil analisa peneliti terhadap ketentuan perpajakan bahwa Pasal 7 Undang Undang Nomor 16 Tatum 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan mengenai sanksi denda terhadap wajib pajak yang tidak mengisi dan mengirim SPT-nya memang merupakan loophole atau celah yang dapat dipakai oleh wajib pajak untuk menghindar ataupun menggelapkan pajak, karena denda tersebut dirasa oleh wjib pajalc lebih efisien daripada -hams mengisi, mengiriin SPT-nya dan membayar pajak. Disamping itu dari analisa peneliti mengenai besanya sanksi denda tersebut adalah kurang mencerminkan keadilan, dimana wajib pajak adalah terdiri dari wajib pajak perorangn dan badan, tetapi kenapa besarnya sanksi denda tersebut disamaratakan, mestinya berbeda. Untuk itu peneliti sarankan kepada stake-holder pembuat perundang-undangan perpajakan agar sanksi denda tersebut di perbesar dan ada perbedaan tentang besaran denda antara wajib pajak perorangan dengan badan dan tentunya yang wajib pajak badan sanksinya lebih besar. Adapun dalam penentuan besarnya denda supaya ditentukan sebesar 10 kali dari besarnya pajak terutang setelah ditetapkan oleh fiskus berdasarkan hasil pemeriksaan, hal ini dimaksudkan agar lebih adanya kepastian efek penjerammya dan berlaku terus-menerus dengan demikian hukum berlaku tidak berubah-ubah atau bisa mengikuti perkembangan jaman. Adapun tingkat pemahaman ketentuan perpajakan dari wajib pajak tersebut adalah masih rendah, terbulcti dari 36 wajib pajak yang telah mennliki NPWP temyata yang mampu melaksanakan kewajiban perpajakkannya hanya 25 %. Untuk itu kann sarankan pula kepada fiskus untukmemngkatkan sosiahsasi ketentuan perpajakan serta bimbingan teknis operasionalisasi perpajakan agar wajib pajak perorangan mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya. Convergent at taxation system self-assessment, hence taxpayer have to earn to overcome the problem of taxation self.. For that researcher perform a research concerning compliance of individual taxpayer in Demak regency. Considering that the individual taxpayer majority is only education of under High Scholl, with that way do possible the .taxpayer can comprehend rule of taxation? For that researcher interest to perform a research to individual taxpayer in Demak regency. Problem is this thesis is as far as such compliance of individual taxpayer in Demak regency fulfilling taxation obligation? -How its condition of him and also do compliance of the taxpayer have supported taxation system setrassessment? Target of this research is to know taxation practice by taxpayer in knowing rule taxation, tolook for clarity is understanding taxpayer rule taxation and to know how far execution of taxation system self-assessment by taxpayer during the time. This research benefit is expected to earn input giving either from practical and also theoretical aspect able to give idea contribution to science specially revenue tax and expected can give input to maker of pOlicy about more simple taxation. . This research use research method with approach representing alliance of research yuridis-normatif and yuridis-empiris which is purpose obtaining secondary data and primary data have a sources from book materials and also from execution of legislation Method analysis data the used is deskriptikualitatif method, that is by way of collecting deskriptifanalistis data expressed by responder either. through written and also target and also real behavior of accurate taxpayer and studied by as a intact. Result of the research obtained by finding that formally of compliance of individual taxpayer in Demak regency is to obey rule of taxation, this matter is -supported by data that from 50 responder there are 72% have registered self to get Tax Code Number, and from the taxpayer which have sent Annual Tax Return counted 86,11%, and which is 14% do not fill and also deliver this Annual Tax Return. This 14% the which do not fill and also deliver this Annual Tax Return counted 60% caused by intention of taxpayer with reason of that taxpayer more like to be fallen by sanction fine equal to one hundred thousand rupiah than have to till and deliver this Annual Tax Return. Researcher analysis to rule of taxation that section 7 Laws numberl6 the year ,-2000 about rule of taxation procedures and public concerning sanction fine to taxpayer which do not fill and send this Annual Tax Return it is true represent gap or loophole able to wear by taxpayer to refrain from and darkening lease, because the penalty felt by taxpayer more efficient than have to fill, sending Annual Tax Return and pay for lease. Beside that from researcher analysis regarding the level of the penalty sanction is less is expressing of justice, where taxpayer is consisting of individual taxpayer and body, but why level of the penalty sanction generalized, its his must differ. For that researcher suggest to stake-holder maker of legislation of taxation the to penalty sanction enlarge • and there is difference about mulberry fine between individual taxpayer with body and it is of course which is its bigger sanction body taxpayer. There by will be more express justice. As for in determination of its level of penalty is 10 times in debt lease after specified by /Wars pursuant to result of inspection. this matter in order to effect discourage and go into effect continuously and unvaried or keep abreast of era. As for level of is understanding of rule of taxation of taxpayer is still lower, is proven from 36 taxpayer which have owned Tax Code Number the reality can execute obligation taxation of it only 25%. For that we suggest also to fiskus to increase socialization rule of taxation and also technical tuition of taxation operational to individual taxpayer can execute obligation of taxation

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Law
ID Code:13076
Deposited By:Mr UPT Perpus 1
Deposited On:02 Jun 2010 19:51
Last Modified:02 Jun 2010 19:51

Repository Staff Only: item control page