KEBIJAKAN SANKSI PIDANA ANAK DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONES1A

RUKMI BUDIASTUTI , SHINTA (2003) KEBIJAKAN SANKSI PIDANA ANAK DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONES1A. Masters thesis, Program Pasca sarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
5Mb

Abstract

Anak sebagai sumber daya manusia dan bagian dari generasi muda, sudah selayaknya mendapat perhatian khusus, pembinaan yang intensif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas. Disisi lain, terdapat anak yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena perilaku menyimpangnya. Dalam tesis ini penulis akan mengupas tentang kebijakan sanksi pidana anak dalam perundang-undangan di Indonesia. Dalam melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, bertolak pada tiga masalah pokok dari hukum pidana yaitu perbuatan apa yang sepatutnya dipidana, syaratsyarat yang hams dipenuhi untuk mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan tindak pidana d m sanksi (pidana) apa yang seharusnya dikenakan terhadap anak yang melakul an tinda ; pidana I. clam Tesis ini diuraikan tentang kebijakan sanksi pidana anak claim UU No 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak serta kebijakan sanksi pidana anak pada masa yang akatiii tang Terhadap pelaku diberikan batasan usia yang clitetapkan oleh pembuat undangundang. Adapuri mengenai sanksi yang dikenakan dida amnya yang terdiri dari pidana pokok yang didalamnya memuat pidana penjara;pidanakurungan;pidana denda dan pidana pengawasan, sedangkan pidana tambahan berisi perampasan barang-barang tertentu; pen ibayaran ganti mgi dan tindakan yang berupa pengembalian kepada orang tua, wali atau otang tua asuh;menyerahkan kepada negara untuk mengikuti penididkan, pembinaan dan latihan kerja;menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakann yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak setengah dari pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa. • Berkaitan dengan sistim hukurn yang dipakai dalam rangka penyusunan kebijakan legislatif pada masa yang akan datang berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap beberapa KUHP asing maka perwujudan sanksi pidana yang ada didalamnya disusun mulai dari sanksi yang paling ringan menuju yang paling berat. Didalam formulasi hukum di Indonesia masih menjatuhkan pidana penjara sebagai pidana pokok. Didalam KUHP asing dikenal adanya sanksi alternatif (alternative sanction) sebagai penggant, pidana pokok. Hal ini menunjukk an bahwa pidana penjara dan kurungan mulai dihindarkan, dikarenakan efek negatif yang ditimbulkan akan lebih berat. Pidana yang non custodial lebih dikedepankan untuk menggantikan pidana penjara ini. Hid yang seperti ini yang sangat diharapkan karena sejauh mungkin menghindari stigma tentang penjara. Hendaknya pengaturan mengenai jenis — jenis sanksi pidana yang telah ada dilengkapi dengan tujuan, pedoman maupun syarat-syarat khusus untuk memudahkan dalam penerapannya Children as the hill-Ilan resource and the part of the young generation, have to aet the special attention, the intensive guidance to realize_ the strong and qualified human resource. In the other side, there are some children that have to against the law due to their bad attitudes. In this thesis, the writer will explain the policy of criminal punishment on children in the law of Indonesia. In the implementation of the renewal of criminal law in Indonesia, based on the three train issues of the criminal law, that is, the behavior that punished properly, the requirements that has to be provided to responsible the illegal action Prid the punishment that is imposed on children who conduct the illegal action, This thesis explains the policy of the criminal punishment on the children in' the law No. 3, 1997 about the children judicature and the policy of the criminal punishmeit on children in the future. The s'il.,;ect is given the limit of age that is established by the legislative. The punishment that is imposed consist of the primary punishments involving the jail punishment; confinement punishment; fine punishment and the supervision punishment, while the secondary punishments consist of the expropriation of certain things; the payment of compensation and the action of the restitution to the parent or the guardian; back them to the state to follow the education, guidance and the work training; back them to the social department or the social organizations that move in the field of education, guidance and the work training. These punishments is half of the punishment of adults. Related to the law system that used to arrange the legislative policies in the future based on the comparison that carried out against some foreign Criminal Law Books, then the realization of criminal punishment that involved in it began from the lightest 'punishment to the heaviest ones. In the formation of Indonesian law, there is a jail punishment as the main punishment. In the foreign law, there are alternative sanctions as the substitution of the inain punishment. It is showed that the jail punishment and confinement punishment begin to be avoided, due to the bigger negative effect. Until now, there is a trend to do again their illegal action after get into jail. Nowadays, there is a developing thinking to find the alternatives that propose to put in front the non custodial punishment. It is expected can avoid the stigma of the jail. There should be the arrangement of various of punishments that completed with the purposes, the guidance and the special requirements to apply these easily.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Law
ID Code:13072
Deposited By:Mr UPT Perpus 1
Deposited On:02 Jun 2010 19:30
Last Modified:02 Jun 2010 19:30

Repository Staff Only: item control page