ICEWAJIBAN MEMBAYAR "UANG POLOGORO" SEBAGAI BUDAYA HUKUM DALAM JUAL BELI TANAH (Kasus Di Kabupaten Kendal Jawa Tengah)

Abstract

Judul tesis ini adalah Kewajiban membayar Uang Pologoro dalam jual bell tanah sebagai budaya hukum (Kasus di Kabupaten Kendal Jawa Tengah). Latar belakang adanya kewajiban membayar pologoro dalam jual beli tanah didasarkan pada unsur historis masyarakat yang memandang bahwa perbuatan hukum jual beli tanah menyangkut keberadaan tempat kediaman manusia dan makhluk hidup lainnya sebagai sesuatu yang sakral, yang tidak boleh diperbuat sekehendak manusia dan harus diketahui oleh penguasa setempat atau kepala desa setempat. Didasarkan atas rasa kebersamaan dan gotong royong, pungutan pologoro diwujudkan dalam bentuk aturan tertulis yang dituang ke dalam Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Tengah, termasuk di Kabupaten Kendal sebagai objek penelitian penulisan tesis ini yaitu dalam Keputusan Bupati Kendal serta dituang ke dalam peraturan desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kendal. Permasalahan yang diajukan berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban membayar pologoro dalam jual bell tanah sebagai budaya hukum; unsur-unsur yang terdapat dalam melaksanakan kewajiban membayar uang pologoro dalam jual beli tanah sebagai budaya hukum; dan hal-hal yang akan terjadi dengan kewajiban pembayaran uang pologoro dalam jual bell tanah sebagai budaya hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Kabupaten Kendal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris yang dilakukan secara bersamasama untuk mengungkap permasalahan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Untuk membahas permasalahan yang telah diajukan, diperlukan kajian teori yang berkaitan dengan jual bell tanah baik dari sudut UUPA dan aturan pelaksanaannya maupun dari sudut hukum adat dengan kewajiban membayar pologoro dalam jual bell tanah sebagai budaya hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kewajiban membayar pologoro telah berlangsung sebagai budaya hukum masyarakat yang dilakukan dengan kesadaran hukum sebagai perwujudan hidup bersama dan gotong royong balk untuk menjaga keseimbangan hidup bersama maupun untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban tersebut merupakan partisipasi warga masyarakat desa dalam menggali sum ber pendapatan desa yang dilakukan dengan kesadaran sebagai warga masyarakat yang ikut berperan secara aktif dalam pembangunan desa. Dalam pelaksanaan otonomi desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, masyarakat semakin terpanggil untuk meningkatkan partisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa melalui kewajiban membayar pologoro dalam jual bell tanah. This thesis entitled The Obligation of Paying Pologoro in Selling-buying land as The Legal Culture (Case Study in Kendal Regency Central Java Province). The obligation has been existed for a long time in the society. The background of the obligation based on the historical element of the society states that the law action of selling-buying land includes the people place and the other creatures as the sacred thing. People (the society), however, hardly do the action and should be under supervisor by the local authority or the local head of the village. Based on the sense of belonging and mutual corporation, the tax levied of pologoro is implemented on the written regulation in the Decree of Central Java Governor, including in the Kendal Regency as the object in doing the research within The Decree of Kendal Regent and so does in the village regulation based on the decree. The problem of this research is in related to the implementation of the obligation as the legal culture; the elements of the obligation and what the effect of doing the obligation. The researcher takes both the normative law and empirical law method aims at knowing problem due to the achievement of the result. For discussing the problem the writer uses theoretical review consists of the both UUPA and it's regulation, and traditional law by paying pologoro in selling-buying land as the legal culture points of view. The results of the research shows that the obligation han been existed as legal culture of the society and done by the law awareness as the implementation of living together and mutual corporation for keeping the balance of living together and achieving the society welfare. The obligation is the participation of the village to explore the revenue resources of the village done by the awareness as the member of the society in developing the village actively. In the implementation of the village autonomy due to the Act no 22 1999 about Village Government, the society are eager to increase the participation in developing their village through the obligation of paying pologoro in selling-buying land.